Follow our news chanel

Kecemasan hantui Bawaslu Merauke

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

KANTOR Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merauke yang beralamat di seputaran Jalan Brawijaya, setelah dikontrak kurang lebih setahun, masa kontrakannya telah berakhir sejak 14 Oktober 2018.

Sementara janji Bupati Merauke, Frederikus Gebze, yang telah menyetujui eks Kantor Barang dan Jasa milik pemerintah setempat di Jalan Marthadinata, dapat dimanfaatkan Bawaslu melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang.

Dari Bupati  Merauke telah menyetujui, namun setelah ke Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, Daniel Pauta, terjadi penolakan. Akibatnya menggantung sampai sekarang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke, Benediktus Tukedjo, kepada sejumlah wartawan, Kamis 14 Oktober 2018, mengatakan beberapa bulan lalu, ia bersama empat Komisioner Bawaslu Merauke datang menemui bupati dan sekaligus melapor diri setelah dilantik di Jakarta.

Saat pertemuan, lanjut Tukedjo, sekaligus disampaikan bangunan yang dikontrak Bawaslu, berakhir Oktober.

“Lalu Pak Bupati Freddy menyetujui digunakan Kantor eks Barang dan Jasa, karena sudah tak digunakan. Karena telah pindah semua ke kantor bupati,” ungkapnya.

Loading...
;

Beberapa minggu kemudian, demikian Tukedjo, ada staf menemui Sekda dan menyampaikan apa yang disampaikan bupati, namun sepertinya tak digubris.

“Dari situ, kami membuat surat dan langsung diserahkan kepada Bapak Bupati Merauke, terkait permintaan bangunan gedung untuk digunakan. Hanya sampai sekarang, belum ada tindak-lanjutnya,” ungkap dia.

Dikatakan, keberadaan kantor sekarang yang ditempati, juga sangat sempit dan tak memungkinkan. Sehingga sudah harus cepat pindah. Apalagi jumlah Komisioner Bawaslu bertambah lima orang, belum lagi dengan staf-staf yang akan membantu bekerja.

Selain itu, menurutnya, ada sentra Gakumdu baik dari kepolisian maupun kejaksaan. Juga perlunya tempat sidang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

“Terus terang, kami kecewa lantaran sampai sekarang belum adanya kejelasan Pemkab Merauke memberikan jawaban untuk penggunaan bangunan di Marthadinata. Sementara masa kontrakan telah berakhir dan tak menutup kemungkinan kami diusir pemilik ruko,” katanya.

Tukedjo menjelaskan alasan pihaknya meminta kantor eks Barang dan Jasa milik pemerintah setempat, karena berdekatan dengan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Polres Merauke. Jika ada sesuatu terjadi, tentu koordinasi dan komunikasi akan lebih cepat.

Anggota Bawaslu, Agustinus Mahuze, menegaskan mestinya ada koordinasi dan komunikasi baik dibangun.

Kan pak bupati sudah menyetujui, sementara di bawah justru melakukan penolakan. Saya kira harus diluruskan kembali,” pintanya.

Sehingga, lanjut Mahuze, Bawaslu tak diberikan harapan palsu. Kewenangan undang-undang yang dijalankan Bawaslu, harus mendapat dukungan pemerintah setempat.

“Kami membutuhkan tempat representatif, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi melibatkan Gakkumdu dari institusi kepolisian serta kejaksaan,” ujarnya.

Ditambahkan, Bawaslu adalah bagian terpenting dalam menentukan kualitas pemilu 2019. “Kami bingung karena bupati telah menyetujui, sementara sekda mengatakan lain,” kritiknya.

Sekretaris Bawaslu, Ahmad Elianto, mengaku sebenarnya anggaran untuk menyewa kantor, telah dialokasikan dari APBN. Hanya saja, perlu dilakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran.

“Kalau anggaran senilai Rp 200 juta dari APBN dipersiapkan menyewa kantor, namun ada bangunan pemerintah kosong dan diberikan, kenapa harus disia-siakan,” ujarnya.

“Apalagi gratis, sehingga dana tak harus digunakan semuanya. Tetapi bisa dikembalikan ke kas negara jika tak dimanfaatkan menyewa bangunan lain,” katanya.

Dia mengaku ada alternatif salah satu kantor milik Dinas Pertanian di Mopah digunakan. Hanya saja, terlalu jauh dan ketika ada permasalahan, tentu menyulitkan juga melakukan koordinasi serta komunikasi.

Dijelaskan, sementara waktu mereka masih tetap bertahan di sini. Namun diharapkan adanya kejelasan dan kepastian dari Sekda Merauke. Sehingga Bawaslu dapat mengambil langkah cepat.

“Ya, kami berpegang kepada apa yang telah disampaikan Bapak Bupati Merauke agar Bawaslu menggunakan kantor di Jalan Marthadinata, karena saat ini tak dimanfaatkan,” ungkap dia. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top