HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Kedewasaan berpolitik

politik
Ilustrasi - Jubi/https://shutterstock.com
politik
Ilustrasi – Jubi/https://shutterstock.com

Oleh: Aris Yeimo 

Si vis pacem, para bellum atau jika ingin berdamai, siapkanlah perang”. Pepatah Latin ini ingin menggambarkan situasi konkret manusia yang terus berevolusi dalam realitas dunia “ada”. Manusia tumbuh di dalamnya dan bertanggung jawab atas setiap konsekuensi logisnya. 

Setiap hari manusia diperhadapkan dengan realitas dunia yang begitu kompleks. Realitas yang dimaksud adalah keseluruhan tatanan dunia; alam semesta dan manusia. Keduanya memiliki hubungan kausalitas, baik antar manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam.

Kedewasaan berpolitik 1 i Papua

Pepatah di atas sangat relevan dengan konteks kehidupan politik, agama dan ekonomi bangsa Romawi beberapa abad silam, karena perang menjadi konsekuensi alternatif satu-satunya bagi mereka untuk memuluskan kolonialisasi terhadap bangsa tertentu. 

Dalam sejarah dunia, perang antar bangsa Romawi dan bangsa lain, seperti Persia, Makedonia dan lainnya, inheren dengan kekuasaan. Kekuasaan saat itu dimengerti sebagai upaya menguasai seluruh aspek kehidupan suatu bangsa tertentu. 

Di Yunani, kata “perang” memberi makna baru dalam perpolitikan Yunani. Selain karena takut akan gangguan binatang buas sehingga membangun polis (kota), perang sekaligus menjadi dasar tumbuhnya konsep politik. 

Plato adalah orang pertama yang merumuskannya secara konseptual. Ia tumbuh dewasa saat perang Peloponesos. Ia menyaksikan sendiri kekalahan Athena dari Sparta pada 404 SM. Dalam benaknya, kekalahan Athena merupakan buah dari ketidakmampuan sistem pemerintahan demokratis untuk memenuhi kebutuhan rakyat di bidang politik, moral, dan spiritual. Kekalahan Athena membuatnya terangsang untuk menempuh karier politik. 

Loading...
;

Bagi Plato, filsuf adalah orang yang layak memimpin suatu negara. Plato dengan tegas mengungkapkan kriteria filsuf dalam negara idealnya. Filsuf adalah seorang pecinta segala sesuatu yang benar. Kualitas lain yang mereka miliki ialah bahwa mereka tidak akan dengan sengaja memasukkan kesalahan ke dalam pikiran mereka karena itu merupakan suatu kebencian bagi mereka. 

Selain itu, seorang filsuf harus memiliki ingatan yang bagus, cepat belajar, bersifat mulia, ramah, sahabat bagi kebenaran, keadilan, keberanian, kesabaran dan ketenangan. Semua hal tersebut menjadi keluarganya (Plato, 2015). 

Dapat disimpulkan bahwa seorang filsuf adalah seorang yang berkebajikan, berpendidikan, memiliki semangat keadilan dan kebaikan. Oleh karena itu, seorang pemimpin rakyat yang ideal adalah seorang filsuf seperti yang dicirikan oleh Plato. Siapa itu filsuf? Tentunya setiap orang yang mencintai kebijaksanaan.

Pentingnya memahami konsep dasar politik

Di Indonesia, khususnya di Papua, pemimpin atau pejabat publik yang dicirikan Plato sangat jarang ditemukan. Bukan berarti tidak ada sama sekali, tetapi memang tidaklah mudah menjadi pribadi demikian. 

Banyak protes rakyat terhadap kebijakan publik yang menunjukkan hilangnya legitimasi terhadap pemerintah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus misalnya. Mayoritas rakyat Papua menolak undang-undang ini karena dianggap hanya sebagai “gula-gula” Jakarta yang dinikmati sebagian pejabat publik.  

Dilema rakyat terhadap inkonsistensi pejabat dalam mengambil kebijakan publik semakin besar    dengan dihasilkannya Pasal 207 KUHP sebagai bentuk perlindungan terhadap pejabat publik, presiden maupun pejabat pemerintahan lainnya. Karena itu, sangat mungkin bagi para pejabat publik untuk terus “menghegemoni” kekuasaannya.

Barangsiapa menghina, mencaci, menyebar kebencian terhadap kepala negara atau pejabat publik lainnya, konsekuensinya adalah dipidanakan. Dengan kata lain, pejabat publik harus dilindungi, dihormati dan disanjung. Sementara itu, ruang kebebasan menyampaikan pendapat, kekecewaan, kecemasan dalam tubuh rakyat ditutup rapat-rapat (Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam Tiga Tahun Terakhir, Kompas.com, 24 Januari 2020). 

Kebebasan rakyat tidak dilindungi tetapi dibatasi oleh pasal-pasal karet. Pejabat publik terkesan menggunakan kekuasaannya untuk membatasi setiap kritik rakyat. Padahal rakyat adalah tuan dari demokrasi. Hukum seakan dibuat tanpa pertimbangan moralitas publik, etika politik, hak asasi manusia dan lebih lebih dari itu adalah prinsip utama dalam politik, yakni upaya mendistribusikan keadilan bagi seluruh warga negara. 

Akibat dari kekecewaan itu, rakyat menggunakan dunia maya (facebook, instagram, line, twitter) sebagai alternatif untuk mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan yang dianggap dapat merugikan semua pihak. Kritik dalam berbagai bentuk, seperti: satire, opini, cuitan kecil, gambar, puisi, lagu dan lainnya ditujukan kepada pejabat publik.

Pada titik tertentu, kritik tersebut dapat dianggap sebagai pelecehan nama baik jika menyangkut SARA. Bentuk kritik tersebut boleh dianggap sebagai pelecehan karena telah melampaui kapasitasnya sebagai pejabat publik dan menyinggung soal personal. 

Jika kritik itu ditujukan kepada pejabat publik berkaitan dengan fungsi dan wewenangnya, maka kritik tersebut sah-sah saja. Prinsip-prinsip dasar etika politik dan hak asasi manusia menjamin hal itu.

Setiap orang yang dipercayakan rakyat sebagai pejabat publik mesti memahami bahwa dalam kultur demokrasi, setiap warga negara dipandang sebagai subjek hukum yang setara dalam melibatkan diri secara politis. Dalam hal ini melibatkan diri tidak hanya bertindak sebagai pengadil proses-proses politik, tetapi juga partisipan yang aktif. Karena itu, harus dijamin peluang warga negara untuk mempengaruhi proses-proses politik.

Demokrasi akan cacat bila kebijakan publik tidak didasarkan pada kemendesakan untuk menciptakan kesejahteraan umum. Mestinya setiap kebijakan publik “dikoreksi” oleh rakyat.

Ungkapan kekecewaan dalam bentuk protes di dunia maya adalah salah satu bentuk koreksi terhadap kebijakan publik yang dianggap keliru dengan konsekuensi sangat besar. Terkadang apa yang dibutuhkan rakyat tidak relevan dengan kebijakan yang dibuat pejabat publik.   

Oleh karena itu, pendidikan politik dan manajemen kebijakan publik sangatlah penting sebelum terjun ke dunia perpolitikan. Setiap orang yang ingin terlibat dalam politik praktis semestinya dibekali dengan basik politik yang lengkap. 

Filsafat politik ala Plato dan Aristoteles misalnya, filsafat keadilan ala John Rawls yang mengedepankan prinsip utilitas, konsep dasar hak asasi manusia, dan teori politik lainnya.

Selain itu, perlu juga memahami sejarah lengkap asal-usul perkembangan studi dan praktik kebijakan publik, hubungan antara sektor publik dan privat, tokoh-tokoh utama (Machiavelli, Bacon, Karl Popper, Habermas, dan lainnya) beserta gagasan pentingnya yang mempengaruhi kebijakan publik, pendekatan dan metode analitis yang digunakan dalam mengkaji kebijakan publik dan landasan filosofis, sosiologis, politik dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan kebijakan publik. 

Semua itu dapat menjadi “kendaraan” bagi pejabat publik agar memiliki konsep yang utuh dalam mengupayakan keadilan bagi seluruh rakyat.

Sayangnya, masih ada semacam kebiasaan buruk pada beberapa pejabat publik dan calon pejabat publik yang menjadikan uang sebagai alat tukar-tambah kepentingan. Uang menjadi sarana paling tajir untuk memuluskan kekuasaan. 

Contoh paling konkret dapat kita saksikan dalam masa kampanye pemilihan umum. Juga kadang-kadang terkesan ada semacam kebencian terhadap kritik (antikritik). Akibatnya, banyak kebijakan diambil tanpa basik konseptual yang mapan. (*)

Penulis adalah mahasiswa STFT Fajar Timur Abepura, Papua 

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa