Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Kegagalan Otsus Papua adalah kegagalan kolektif

Papua
Ilustrasi dana Otsus Papua - dok. Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Jayapura, Papua, Frans Pekey menyatakan setelah Otonomi Khusus (Otsus) Papua berlangsung hampir 20 tahun, polemik muncul pada berbagai kalangan di Papua.

Ada pihak yang menyatakan Otsus gagal dan menolak kekhususan Papua dilanjutkan, juga ada yang menilai Otsus berhasil dan perlu dilanjutkan.

Menurutnya, kehadiran Otsus Papua memberi dampak positif dan negatif. Ada kemajuan dalam berbagai bidang, juga ada kegagalan.

Kegagalan Otsus Papua adalah kegagalan kolektif 1 i Papua

Pernyataan itu dikatakan Frans Pekey dalam diskusi daring “Otonomi Khusus dan Masa Depan Peace Building di Tanah Papua”.

Diskusi yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua dan Jubi, dengan moderator Victor Mambor, digelar pada Senin (3/8/2020).

“Mengapa Otsus dikatakan gagal? Karena menurut saya itu adalah kegagalan kolektif, kegagalan bersama, [dalam jajaran pemerintah],” kata Pekey.

Katanya, pemerintah pusat tidak konsisten melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya melaksanakan undang-undang, dan implementasi kewenangan. Juga tidak jelas kapan dilakukan evaluasi Otsus dan siapa yang melakukan.

Loading...
;

“Ada juga [kegagalan yang merupakan] bagian (disebabkan) pemerintah provinsi, kabupaten-kota. Provinsi belum maksimal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten-kota, juga belum ada grand desain target 10 tahun atau 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Selain itu menurutnya, alokasi dana Otsus ke kabupaten-kota yang berubah setiap pergantian gubernur, membuat ketidak pastian pemerintah kabupaten-kota.

“Kegagalannya siapa? Kita semua bertanggung jawab. Bukan siapa-siapa,” ucapnya.

Ia mengatakan, untuk itu Papua butuh pemimpin visioner, transformatif, dan inovatif ke depan guna melakukan berbagai perubahan tanpa mengabaikan kearifan lokal.

“Perlu ada kolaborasi, antara pemerintahan daerah di Papua. Baik antara sesama kabupaten-kota di Papua, maupun di luar Papua,” katanya.

Dalam diskusi yang sama, satu di antara tokoh perempuan Papua Barat, Frida T Kalasin mengatakan tak ada dalam UU Otsus Papua yang spesifik menyebut perempuan asli Papua.

Menurut mantan anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan itu, ini berarti perempuan Papua tak terpisahkan dari masyarakat adat Papua.

Pasal 47 UU Otsus yang berbunyi “Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk mernposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki,” dinilai hanya sekadar menginformasikan kepada pemerintah agar memperhatikan perempuan.

“Namun terkadang perempuan Papua tidak diberi kesempatan untuk didengar. Undang-Undang Otsus belum sepenuhnya menjamin kebutuhan HAM perempuan Papua,” kata Frida Kalasin.

Ia menambahkan, hasil penelitian menyebut ada 10 hak dasar perempuan asli Papua yang mestinya bisa dijawab pada era Otsus. Hak dasar itu, diantaranya bebas dari kekerasan, dan bebas dari diskriminasi berdasarkan gender. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top