Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Kehadiran PP 18 dinilai merugikan daerah

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Wamena, Jubi – Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Walilo menegaskan bahwa adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dirasakan sangat merugikan pemerintah daerah.

“Salah satunya yaitu dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tingkat kabupaten dan kota. Karena setelah adanya kelembagaan yang baru sesuai PP 18, banyak sekali masalah di daerah. Orang di pusat buat regulasi tetapi kadang tidak memikirkan kondisi masing-masing daerah terutama kami di Papua,” kata Walilo saat membuka Rapat Kerja Teknis Penataan dan Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Sasana Wio Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, Senin (22/5/2017).

Kehadiran PP 18 dinilai merugikan daerah 1 i Papua

Menurutnya, ada contoh beberapa OPD yang telah ditarik dan diserahkan ke Provinsi Papua. Diantaranya dinas kehuatan dan dinas pendidikan dan pengajaran bidang pendidikan menengah atas. Menurut Walilo, hal tersebut menimbulkan masalah bagi daerah, karena secara tidak langsung akan mengurangi pendapatan dan berdampak pada PAD.

Untuk itu, dengan adanya rekernis ini merupakan moment yang paling baik, karena akan dihadiri orang-orang pusat, sehingga bagi peserta yang ikut dapat menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi di daerah, sehingga akan menjadi catatan bagi orang pusat untuk mempertimbangkan dan meninjau kembali terkait regulasi yang telah diterapkan.

Lebih jauh Sekda mengatakan, masih banyak waktu dan proses untuk menguji keberhasilan perangkat kelembagaan di kabupaten dan kota baik dari sisi tepat fungsi dan tepat ukuran, serta efektif dan efisien. Namun sesuai dengan PP 41 tahun 2017 telah menunjukan bahwa 60 persen menunjukan kabupaten kota lebih ramping dalam susunan perangkat daerah dan kelembagaan.

Sementara itu Kepala Bagian Kelembagaan Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Linda S Onibala menjelaskan, kegiatan akan berlangsung selama dua hari yang di tempatkan di Sasana Wio Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya.

Loading...
;

“Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada peserta tentang UU Nomor 23 Tahun 2014 terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, serta pemahaman terhadap PP 18 Tahun 2016, penataan kepegawaian, penyusuan peraturan daerah, serta pembentukan cabang dinas,” katanya. (*)

 

 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top