Follow our news chanel

Previous
Next

Kejagung cekal 10 orang ke luar negeri terkait kasus Jiwasraya

Kejagung cekal 10 orang ke luar negeri terkait kasus Jiwasraya 1 i Papua
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin. Photo. CNN Indonesia

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengumumkan mencekal 10 nama ke luar negeri untuk diperiksa terkait kasus Asuransi Jiwasraya.

Mereka HR, DH, HP, NZ, DW, GL, GR, HD, BT dan AS. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengatakan jika 10 orang dengan inisial nama tersebut sudah diminta agar dicekal ke luar negeri sejak Kamis (26/12) malam.

“Kami sudah minta pencegahan ke luar negeri, jadi dicekal untuk 10 orang. Dan tadi malam sudah dicekal,” kata Burhanuddin kepada Antara, usai pelantikan pejabat Kejati dan eselon II di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Ia menambahkan pencekalan dilakukan karena nama-nama tersebut berpotensi untuk dijadikan tersangka. Namun, ia tidak mau menyebutkan dari unsur mana saja orang-orang tersebut agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Betul, potensi untuk dijadikan tersangka. Nanti saja lihat perkembangan dari kami ya. Ini sudah tahap penyidikan ini,” ujar Burhanuddin pula.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman mengatakan kegiatan pemeriksaan akan dijadwalkan nanti pada hari Senin dan hari Selasa.

Loading...
;

Kemudian di tanggal 6, 7, dan 8 Januari 2020 akan ada pemanggilan secara keseluruhan terduga pelaku yang total semuanya mencapai 24 orang.

Kendati ia enggan mengungkapkan ada tidaknya unsur pejabat dan direksi Jiwasraya. Ia mengatakan nama-namanya termasuk 10 inisial nama orang yang dicekal tersebut selama pemeriksaan dilakukan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menyatakan pihaknya akan membahas mengenai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) untuk usai reses atau pada Januari 2020.

“Tetapi karena DPR sekarang sudah masa reses, maka usulan Pansus atau Panja tersebut akan dibahas pada masa sidang ke-2 bulan Januari 2020 nanti,” kata Martin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/12).

Martin mengatakan usulan pembentukan Pansus atau Panja Jiwasraya itu sudah muncul dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko, di DPR, pertengahan Desember lalu.

Bahkan, lanjut dia, pembentukan Panja atau Pansus itu bahkan sudah masuk dalam rekomendasi rapat tersebut.

“Itu memang kesimpulan rapat Komisi VI dengan Jiwasraya. Jadi itu sudah disimpulkan dalam rapat,” kata dia.

Lebih lanjut, Martin menyatakan kasus Jiwasraya sebagai masalah yang harus diprioritaskan DPR karena menyedot perhatian banyak pihak. Terlebih lagi, banyak nasabah Jiwasraya yang mengaku dirugikan atas kasus tersebut.

“Ini salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian karena melibatkan banyak orang sebagai nasabah, bahkan ada juga yang berasal dari nasabah luar negeri,” kata Martin.

Diketahui, pihak PT Jiwasraya menyatakan tak akan sanggup membayar polis nasabah pada periode Oktober hingga Desember 2019 sebesar Rp12,4 triliun.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan pemerintah sudah memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam tiga tahun terakhir.

Menurutnya, sudah dilakukan rapat antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan terkait masalah tersebut. “Yang jelas, gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah ada, masih dalam proses semua,” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top