Follow our news chanel

Previous
Next

Kejangalan penetapan positif Covid-19 terhadap aktivis Walhi

Logo Walhi Papua
Logo Walhi Papua - Jubi/Ist 

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Samarinda, Jubi –  Direktur Walhi Kalimantan Timur Yohana Tiko, mengungkap kejanggalan penjemputan dirinya dan dua aktivis lainnya untuk dibawa ke rumah sakit terkait dengan kasus positif corona. Yohana menyatakan berawal dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda mendatangi kantornya untuk melakukan tes swab secara acak pada Rabu (29/7/2020).

“Keesokan harinya, tiga orang aktivis Walhi dinyatakan secara lisan terkena kasus positif corona. Namun kami tak diberikan hasil tertulis mengenai hasil positif corona tersebut,” kata Yohana, Sabtu, (1/8/2020).

Baca juga : Perempuan dan investasi di Tanah Papua

Pemprov Madang dan warga tuntut Basamuk akibat kerusakan lingkungan

Selamatkan lingkungan, Walhi Papua bekerjasama dengan Uncen

Investigasi Jubi-Tempo, buka tabir baru konflik lingkungan di Papua

Loading...
;

Ia menilai tak ada kejelasan hasil Swab test, oknum petugas yang mengaku dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda hanya menyampaikan secara lisan tanpa dibuktikan secara tertulis. Sedangkan saat penjemputan pada Jumat (31/7/2020), petugas pun tak memakai APD lengkap.

Sedangkan Walhi menegaskan awalnya ingin karantina mandiri namun ditolak, sehingga ketiganya dibawa ke RSUD IA Moeis Samarinda. Ketika sampai di RS, ketiganya pun menolak dimasukkan ke dalam ruang isolasi karena belum mendapatkan hasil swab tertulis. “Mereka juga menolak meneken surat penolakan dirawat di RS tersebut,” kata Yohana menjelaskan.

Advokat LBH Kota Samarinda Fathul Huda, menyebutkan ada empat kejanggalan dalam penetapanini positif covid-19 terhadap aktivis Walhi. Pertama, petugas tidak menunjukkan identitas dan juga surat tugas. “Selain itu petugas hanya mengambil sampel di kantor Walhi dan Pokja 30,” kata Huda.

Menurut Huda, tercatat Walhi  Kalimantan Timur rajin mengadvokasi masalah tumpahan minyak di teluk Balikpapan, menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil (RZWP3K Kaltim)

“Rumah di sekitar kedua kantor itu tidak dilakukan tes Swab,” kata Huda menambahkan.

Kejanggalan ketiga menunjukkan hasil swab hanya berselang satu hari. Padahal, petugasnya saat itu mengatakan hasil akan diketahui dua sampai empat hari.

Sedangkan petugas melakukan tes swab tanpa mengenakan alat pelindung diri (APD) hazmat dan hanya menggunakan masker.

Kepala Bidang Logistik dan kedaruratan BPBD Kota Samarinda, Ifran membenarkan pihaknya diminta bantuan untuk membawa suspek Covid-19 sebanyak tiga orang dari Walhi ke RS IA Moes Samarinda.

“Soal positif itu bukan suspek, artinya positif. Bisa positif bisa juga yang ada interaksi dengan orang positif,” ujar Ifran.

Sedangkan Kepala bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Osa Rafshodia mengatakan tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk Teknis dari kementrian Kesehatan. Menyangkut soal hasil swab yang tidak diberikan, dia menegaskan bahwa aturannya tidak mengharuskan hal tersebut.

“Memang di dalam juknis tidak menunjukkan apapun. Kami hanya menyampaikan hasil swab. Kalau ditanya, bukti mengacunya kepada peraturan menteri kesehatan, kami memang tidak bisa menampilkan bukti apapun,” kata Osa. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top