Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Kejati Kepri dituding hentikan penyidikan korupsi secara terselubung

papua, kerusuhan wamena
Ilustrasi vonis hukum dalam persidangan pixabay.com
Kejati Kepri dituding hentikan penyidikan korupsi secara terselubung 1 i Papua
Ilustrasi, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Tanjungpinang, Jubi – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), menuding Kejati Kepri telah menghentikan penyidikan korupsi perkara korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna sejak 2011-2015 secara terselubung. MAKI menyatakan punya bukti penghentian penyidikan yang dilakukan secara diam-diam itu.

“JPU juga tidak pernah memberikan petunjuk kepada jaksa penyidik untuk mengutamakan pengembalian kerugian negara sebagaimana pernyataan Kajati Kepri di media massa,” ujar pegiat  MAKI, Marselinus Edwin Hardian, dalam kesimpulannya pada sidang praperadilan gugatan MAKI melawan Kejati Kepri di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Jumat (11/10/2019).

Kejati Kepri dituding hentikan penyidikan korupsi secara terselubung 2 i Papua

Baca juga : Kejati Papua tangani dugaan korupsi Rp 27 miliar KPU Sarmi

Berkas perkara korupsi bupati Biak Numfor dilimpahkan ke Kejati

Kejati Lampung Tahan Dua Tersangka Korupsi Alkes

Menurut Marselinus, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejati Kepri selaku termohon I tidak pernah menagih Jaksa Penyidik untuk menyerahkan kembali berkas perkara aquo yang sudah dilengkapi (P.20), berdasarkan Pasal 46 ayat (1) PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Loading...
;

Padahal, kata Marselinus, jaksa penyidik mengetahui ketentuan Pasal 24 dan 46 PERJA 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dan dengan sadar melanggar ketentuan tenggang waktu yang diatur.

“Sampai disidangkannya perkara praperadilan aquo, diketahui tidak ada kegiatan jaksa penyidik untuk memenuhi petunjuk JPU, dimana belum dilakukan pemanggilan saksi maupun ahli dalam rangka pemenuhan petunjuk JPU,” ujar Marselinus, menjelaskan.

Kesimpulan serupa juga ditujukan kepada KPK selaku termohon II. Marselinus menyatakan kordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejati tidak mengungkapkan adanya kendala penyidikan karena sudah berlangsung lebih dua tahun, tetapi berkas perkaranya masih belum lengkap (P21).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Marselinus memohon kepada hakim tunggal, Guntur Kurniawan menerima seluruh gugatan yang diajukan MAKI. Selain itu, hakim juga diminta menyatakan bahwa Kejati Kepri telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara diam-diam yang tidak sah menurut hukum.

“Kami juga meminta hakim memerintahkan Kejati Kepri melakukan proses hukum selanjutnya dan melimpahkan kasus korupsi tersebut kepada JPU untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang,” kata Marselinus, menegaskan.

Hakim Guntur Kurniawan, usai menerima naskah kesimpulan dari pemohon dan para termohon, memutuskan jadwal sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh hakim akan diadakan pada Senin pekan depan sekitar pukul 14.00 WIB.

Kasus korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna tahun 2011-2015 mencapai Rp7,7 miliar. Penanganan kasus tersebut sudah dua tahun menggantung di Kejati Kepri.

Kejati Kepri telah menetapkan lima orang tersangka, di antaranya mantan Bupati Kabupaten Natuna, Kepri yakni Raja Amirullah dan Ilyas Sabli. Termasuk Ketua DPRD Natuna periode 2009-2014, Hadi Chandra,  dan Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016, Syamsurizon yang juga pernah menjabat sebagai Ketua tim TAPD serta Makmur selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009-2012. (*)

Editor    : Edi Faisol

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top