Follow our news chanel

Previous
Next

Kejati Papua Barat bentuk Gugus Tugas awasi anggaran Covid-19

Wakajati Papua Barat
Wakajati Papua Barat, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, saat menyampaikan keterangan pers pembentukan Gustu Kejati Papua Barat. - Jubi/Hans Arnold Kapisa
Wakajati Papua Barat
Wakajati Papua Barat, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, saat menyampaikan keterangan pers pembentukan Gustu Kejati Papua Barat. – Jubi/Hans Arnold Kapisa

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Kejaksaan Tinggi Papua Barat, di Manokwari telah membentuk Gugus Tugas untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan tinggi dan jajaran kejaksaan negeri di Papua Barat dalam pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran negara dari berbagai sumber untuk penanggulangan Covid-19 di Provinsi Papua Barat.

Wakil kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Gustu Kejati Papua Barat akan mengintegrasikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN (termasuk dana Otsus), APBD dan Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19 secara tepat sasaran, efektif  dan efisien di wilayah hukum Kejati Papua Barat.

Kejati, juga melakukan percepatan optimalisasi pelaksanaan pendampingan terhadap kementerian atau lembaga pemerintah/BUMN/BUMD.

“Kami akan tetap lakukan pendampingan, baik diminta atau tidak diminta, dalam rangka refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19 dan penggunaan pagu anggaran yang telah ada untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19,” ujar Simanjuntak di Manokwari, Kamis (28/5/2020).

Leonard menjelaskan Gustu juga berkoordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan instansi terkait lainnya untuk pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Pembentukan Gustu Kejati Papua Barat ini mengikuti instruksi Jaksa Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 30 April 2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat No: KEP-01/R.2/JA/05/2020 Tanggal 11 Mei 2020.(*)

Editor: Angela Flassy

Loading...
;

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top