HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Kekerasan berkepanjangan di Papua semakin memperkuat tuntutan penentuan nasib sendiri 

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Penderita rakyat Papua yang terus menerus karena berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, maupun kegagalan Negara dalam pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya orang asli Papua, menjadi penyebab utama semakin kuatnya tuntutan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Hal itu dinyatakan anggota Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua, Nicolaus Degey, di Jayapura, Papua, Senin (17/6/2019).

Degey mengungkapkan, dalam persepsi orang asli Papua, rakyat Papua terus mengalami pembunuhan secara langsung dan tidak langsung. Pembunuhan secara langsung terjadi dalam berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Sementara pembunuhan secara tidak langsung dipersepsikan terjadi karena buruknya pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Ekosob) khususnya hak atas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

Baca juga Minim pencegahan dini, 2019 penembakan di Papua meningkat

“Rakyat Papua ini mau hidup dan aman. Akan tetapi, kalau tidak ada jaminan hidup, tidak ada masa depan, rakyat Papua pasti memikirkan solusi yang ada jaminan,” ungkap Nicolaus Degey.

Degey menyatakan rakyat Papua semakin merasa berbagai solusi yang diterapkan pemerintah pusat di Jakarta, termasuk pemekaran provinsi maupun kabupaten di Papua, gagal mewujudkan pemenuhan Hak-hak Sipil dan Politik (Sipol) maupun Hak-hak  Ekosob. Kegagalan itu membuat orang Papua semakin meyakini Papua membutuhkan solusi ekstrem, termasuk penentuan nasib sendiri.

Loading...
;

Baca juga Orang Papua masih alami tindakan atas nama hukum yang berlebihan

Degey menyatakan pembunuhan terhadap orang asli Papua terus terjadi sejak Presiden RI Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember 1961, dan kerap kali pembunuhan itu dilakukan dengan mengatasnamakan kedaulatan Negara Kesatuan RI atas Papua. Pasca Trikora, pembunuhan dan pelanggaran HAM terjadi dalam masa operasi militer pada 1965, operasi militer di wilayah pegunungan tengah Papua pada 1977-1978, dan operasi militer di Paniai pada 1984-1985.

Baca juga  Masyarakat adat di Keerom serahkan 10 hektar tanah ulayat kepada TNI

Pasca itu, berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM terus dialami orang asli Papua, termasuk operasi militer Mapenduma pada 1996, peristiwa Biak Berdarah pada 1998, kasus Wasior Berdarah pada 2001, kasus Wamena Berdarah pada 2003, hingga kasus penembakan Paniai Berdarah pada 2014. Berbagai kasus pelanggaran HAM itu tidak pernah terungkap, hingga melahirkan kekerasan-kekerasan baru di Papua.

Baca juga GHR dan Tapol desak Dewan HAM PBB tangani akar diskriminasi Papua

Pada 2 Desember 2018, kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang dipimpin Egianus Kogoya membunuh para pekerja pembangunan jalan trans Papua di Kabupaten Nduga. Pembunuhan itu direspon pemerintah dengan menggelar operasi gabungan TNI/Polri.

Operasi itu membuat puluhan ribu warga Kabupaten Nduga mengungsi ke berbagai kabupaten terdekat, menghindari konflik bersenjata antara pasukan gabungan TNI/Polri dan kelompok bersenjata. Para pengungsi dari Nduga hidup dengan berbagai keterbatasan, serta kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Baca juga Tim investigasi Nduga : Puluhan ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata

Belum lagi kasus Nduga usai, sejak April lalu aparat keamanan di Papua terlibat insiden penembakan terhadap warga sipil di berbagai wilayah. Sejumlah enam orang asli Papua tewas, dan lima orang lainnya terluka. Degey menyatakan berbagai kekerasan itu, terutama dampak operasi pasukan gabungan TNI/Polri, membuat orang asli Papua merasa selalu hidup dalam ancaman.

Akan tetapi, berbagai kekerasan itu juga membuat orang asli Papua semakin berani melawan, karena merasa ancaman terhadap hidup mereka semakin nyata.“Pasti orang Nduga makin radikal [karena operasi pasukan gabungan TNI/Polri] di Nduga,” ungkapnya.

Baca juga Implementasi perlindungan HAM di tanah Papua 2018, ibarat jauh panggang dari api

Degey mendesak Negara menyadari bahwa kekerasan bersenjata yang menewaskan ribuan nyawa itu tidak menyelesaikan masalah Papua. Masalah Papua hanya bisa selesai kalau pemerintah mengakui hak hidup dan kebebasan rakyat Papua. Untuk itu, perlu ruang dialog yang setara antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia.

Baca juga  Komnas HAM: Pembentukan Pansus HAM MRP belum terlambat

Anggota Panitia Khusus Hukum dan HAM MRP, Sarah Ita Wahla menambahkan konflik dan kekerasan yang tidak pernah kunjuk selesai di Papua telah merebut hak hidup dan kebebasan orang Papua. Orang Papua, terutama perempuan Papua tidak pernah bebas merayakan hidupnya sebagai manusia bebas.

Baca juga Kasus Paniai, Aktivis HAM: Kalau Indonesia tak mampu, serahkan saja ke PBB

Wahla mencontohkan, para perempuan dari Kabupaten Nduga yang harus mengungsi ke berbagai kabupaten terdekat, demi menghindari konflik bersenjata antara pasukan gabungan TNI/Polri dan kelompok bersenjata. Demi menyelamatkan anak-anak mereka, para perempuan dari Nduga membawa mengungsi ke Kabupaten Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Mimika.

“Waktu kami turun ke pengusian mereka, perempuan Nduga berpesan, ‘tolong perjuangkan kebebasan kami.’ Pesan mereka begitu, tetapi kalau kami sampaikan, siapa yang akan mendengar? Kami yang ada di sini, [MRP] saja tidak pernah di dengar,”ungkapnya.

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa