Follow our news chanel

Previous
Next

Kekerasan dan pendidikan dasar bagi anak perempuan di PNG

Murid-murid sekolah PNG di Port Moresby. - Australian National University/Development Policy Centre Blog/Tarami Legei/Commonwealth Secretariat/Flickr CC BY-NC-ND 2.0
Kekerasan dan pendidikan dasar bagi anak perempuan di PNG 1 i Papua
Murid-murid sekolah PNG di Port Moresby. – Australian National University/Development Policy Centre Blog/Tarami Legei/Commonwealth Secretariat/Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Pes Wilson

Pendidikan Dasar Universal (Universal Basic Education; UBE) telah lama menjadi bagian penting dari tujuan-tujuan pembangunan internasional. Di Papua Nugini, rencana Universal Basic Education Plan Papua Nugini (UBEP) sendiri telah berjalan dari 2010 hingga 2019. Salah satu halangan dalam keberhasilan pencapaian UBEP di PNG adalah masalah kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan di sekolah-sekolah. Topik riset saya adalah untuk menganalisis bagaimana pemimpin-pemimpin sekolah mengatasi isu kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan di sekolah-sekolah, dan implikasinya terhadap UBEP dan kebijakan-kebijakan bidang pendidikan lainnya di PNG. Saya merasa dampak kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan dalam mengecilkan pendidikan anak-anak perempuan tampaknya diremehkan.

Sebagai bagian dari penelitian saya, saya mewawancarai empat pemimpin sekolah dan menyurvei 101 siswa di dua sekolah yang berbeda di dua konteks yang sangat berbeda di PNG, satu di Central Province (daerah pedesaan) dan yang lainnya di National Capital District (NCD) (daerah perkotaan) di mana Port Moresby berlokasi.

Pengalaman pribadi dan persepsi mengenai rasa aman

Sangat penting untuk mengetahui pandangan pemimpin-pemimpin sekolah dan pelajar yang diwawancarai, untuk memahami persepsi mereka tentang keamanan berdasarkan pengalaman hidup mereka di mana merasa aman. Pengalaman dan pemahaman mereka dalam hal ini, terutama, sangat memengaruhi tindakan dan upaya dalam mendorong menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan. Hal ini lebih penting bagi anak-anak perempuan, yang kemungkinan besar akan lebih tidak diuntungkan dalam aksesibilitas, partisipasi, dan retensi di sekolah-sekolah PNG.

Kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak perempuan mengancam kebebasan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Penelitian saya menunjukan bahwa anak laki-laki merasa lebih aman di sekolah daripada anak perempuan. Dari pelajar yang saya wawancarai, 84% laki-laki berkata bahwa mereka merasa aman di sekolah, dibandingkan dengan hanya 49% siswa perempuan. Lebih jauh lagi, meskipun 31% dari anak-anak perempuan berkata bahwa mereka merasa tidak aman di sekolah, tidak ada anak laki-laki yang merasa tidak aman.

Loading...
;

Terlihat jelas dari angka-angka tersebut bahwa jika dibandingkan dengan pelajar laki-laki, pelajar perempuan merasa tidak aman atau tidak bebas di sekolah. Harus ada perbaikan dalam penerapan kebijakan pendidikan, untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dapat melanjutkan pendidikan di lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan. Ini berarti harus ada kerja sama yang lebih besar antara pemimpin-pemimpin sekolah, dan, oleh karena ini, pemahaman mereka tentang pendidikan dasar dan kesetaraan gender atau gender equity dalam kebijakan pendidikan itu sangat penting.

Pemimpin memahami kesetaraan gender dalam bidang pendidikan

Melalui penelitian ini, saya juga menemukan bahwa pemimpin-pemimpin di dua sekolah berperan penting dalam mendorong disiplin, dan memungkinkan perdamaian di sekolah-sekolah dengan bekerja bersama guru, siswa, dan dewan sekolah. Jenis pendekatan ini, yang dikenal sebagai kepemimpinan bersama atau shared leadership, di mana isu-isu seperti disiplin sekolah dinilai sebagai masalah bersama dan penyelesaiannya melibatkan semua pemangku kepentingan.

Agar upaya-upaya penyelesaian persoalan di sekolah melalui kepemimpinan bersama menjadi lebih berkepanjangan, setiap pemimpin harus benar-benar memahami kebijakan-kebijakan relevan yang menyediakan informasi-informasi dasar, agar dapat mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan. Kebijakan-kebijakan bidang pendidikan, terutama terkait Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan kesetaraan gender, adalah landasan penting bagi banyak negara lainnya yang juga meratifikasi komitmen untuk memajukan partisipasi, perlindungan, dan pelibatan anak perempuan dan perempuan dewasa di segala bidang dalam pembangunan, termasuk pendidikan dan di sekolah-sekolah.

Dalam studi ini, saya menemukan bahwa semua pemimpin sekolah sepenuhnya menyadari dan memahami dengan baik konsep MDGs, UBEP, dan kebijakan kesetaraan gender lainnya. Oleh karenanya, mereka menjadi lebih responsif dalam mempertahankan dan mendorong partisipasi yang setara dari anak perempuan, untuk bersekolah di lingkungan yang bebas dari kekerasan. Pemahaman yang mendalam oleh para pemimpin sekolah dalam menilai pendidikan sebagai hak setiap orang seperti ini adalah sangat penting.

Keterbatasan infrastruktur halangi hak anak perempuan atas pendidikan

Pemimpin dari dua sekolah sepenuhnya memahami pentingnya hak anak perempuan atas pendidikan, terlepas dari seks, usia, agama, etnis, suku, dan kebangsaan mereka. Namun, respons dan pandangan dari sesama pelajar justru lebih mengejutkan. Sebagian besar berkata bahwa anak perempuan memiliki hak untuk menempuh pendidikan dengan bebas tanpa dilecehkan, diintimidasi, atau diancam secara fisik, seksual, atau psikologis. 66% dari siswa setuju bahwa anak perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan. Namun, 25% merasa bahwa hak anak perempuan terhadap pendidikan itu hanya terkadang saja.

Selain itu, berdasarkan data yang terkumpulkan selama wawancara saya di sekolah di daerah terpencil di Central Province, menunjukkan bagaimana, secara umum, sekolah-sekolah di daerah terpencil di PNG mengalami kesulitan dalam memberikan layanan pendidikan dasar dengan baik, seperti yang ditekankan oleh kepala-kepala sekolah. Di daerah-daerah ini, terlepas dari kebijakan pendidikan pemerintah yang disusun dengan rapi, penyampaian layanan pendidikan masih terhambat oleh infrastruktur pendukung yang buruk termasuk jalan, listrik, kesehatan dan, yang paling penting, fasilitas pendidikan.

Pemerintah PNG perlu memainkan peran aktif dalam mempertahankan, memimpin, memfasilitasi, dan mendorong peluang pendidikan yang setara, melalui investasi yang memadai atas infrastruktur sekolah, jalan, pelatihan guru dan inisiatif-inisiatif pengembangan staf, dan sumber daya pendidikan seperti alat bantu pengajaran, jika pemerintah serius dalam memastikan kebijakan pendidikan yang ia ratifikasi menjadi nyata, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Kebijakan hanyalah rencana-rencana yang diadopsi oleh suatu negara. Yang paling penting adalah implementasi yang efektif dan berkelanjutan dalam rencana-rencana itu, melalui investasi pemerintah, untuk meningkatkan faktor-faktor yang memungkinkan kebijakan itu.

Fokus dari penelitian saya adalah keefektifan pemimpin sekolah dalam menangani persoalan kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan, dan relevansinya dengan implementasi kebijakan UBE pemerintah di PNG. PNG adalah negara yang sangat patriarki atau berorientasi laki-laki. Dalam keadaan seperti ini, kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan terkait erat dengan norma-norma sosial yang mengakar kuat seperti nilai-nilai, kepercayaan, sikap, perilaku, dan kebiasaan, sehingga sangat sulit bagi pemimpin sekolah untuk menyelesaikannya.

Murid perempuan menghadapi banyak tantangan, termasuk lingkungan yang tidak aman dan pandangan dari sebagian rekan siswa bahwa mereka tidak memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan seperti anak laki-laki. Terlepas dari tantangan-tantangan seperti ini, hasil studi saya menegaskan bahwa pemimpin-pemimpin sekolah sudah memahami hak-hak pendidikan anak perempuan. Mereka sudah mulai menggunakan pendekatan yang signifikan, seperti kebijakan sekolah, untuk mengatasi isu kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan di sekolah mereka masing-masing.

Namun, saya juga menemukan bahwa tingkat pemahaman mengenai intervensi kebijakan dan konvensi-konvensi tentang hak anak perempuan atas pendidikan berbeda di setiap sekolah. Secara keseluruhan, dari penelitian, saya menemukan bahwa ada kepemimpinan yang kuat dalam menangani kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan di sekolah-sekolah di PNG, dan sebagian besar pemimpin sekolah menghormati pandangan hak anak perempuan atas pendidikan. Infrastruktur yang terbatas juga membatasi penerapan dari berbagai kebijakan pendidikan PNG. (Development Policy Centre Blog, Australian National University)

Pes Wilson bekerja sebagai dosen Ilmu Sosial di Divine Word University. Ia memiliki gelar magister dalam bidang pendidikan dari University of Waikato, Selandia Baru. Sebelumnya dia pernah bekerja dengan National Research Institute (NRI).


Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top