Follow our news chanel

Previous
Next

Kekerasan perempuan di Bali masih dominan

Ilustrasi, pixabay.com
Kekerasan perempuan di Bali masih dominan 1 i Papua
Ilustrasi, pixabay.com

Tercatat jumlah korban kekerasan tersebut terhitung hingga Oktober 2019 pada Simfoni PPA sebanyak 304 orang.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Denpasar, Jubi – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mengatakan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dewasa di daerahnya masih dominan. Tercatat jumlah korban kekerasan tersebut terhitung hingga Oktober 2019 pada Simfoni PPA sebanyak 304 orang.

“Jumlah korban kekerasan paling banyak terjadi pada perempuan dewasa dari rentang usia 25 sampai dengan 59 tahun dengan jumlah 155 orang terhitung hingga Oktober 2019,” kata Luh Ayu Aryani di Denpasar, Minggu, (8/12/2019).

Baca juga : Dinas PPA gelar pelatihan untuk pelayan korban kekerasan perempuan dan anak

Aksi bisu FPP Manokwari bukti belum ada solusi bagi kekerasan perempuan

Bupati Jayapura: Akan diterbitkan Perbup untuk penanganan kekerasan perempuan

Loading...
;

Ia menjelaskan jumlah yang terhitung sepanjang tahun 2019 ini menunjukkan penurunan, yaitu 304 korban dibandingkan tahun 2018 sebanyak 507 korban. Untuk korban anak-anak sebanyak 124 orang, perempuan dewasa sebanyak 155 orang dan korban laki – laki dewasa 25 orang.

“Paling banyak memang kekerasan terhadap perempuan dewasa dari rentang usia 18-24 tahun 28 orang, usia 25-59 tahun ada 125 orang dan usia di atas 60 tahun ada dua orang, data ini juga paling banyak ditemukan di Denpasar,” kata Aryani.

PPPA Bali sedang mengupayakan langkah-langkah yang dapat menurunkan jumlah kekerasan pada anak dan perempuan. Di antaranya melalui penguatan Pelayanan Terpadu, Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor, KPPAD, partisipasi masyarakat melalui Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forkomwil Puspa).

Instansi yang juga terlibat dalam Forkomwil Puspa terdiri diri akademisi, dunia usaha, media, pemerintahan bidang agama, LSM/Aktivis masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Penegak Hukum.

“DP3A telah berupaya mensinergikan dan kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan kasusnya, karena penyebabnya lebih banyak dipicu oleh keadaan atau tekanan ekonomi,” katanya.

Menurut Aryani,  kekerasan perempuan dipicu masalah ekonomi, namun ada juga kondisi keluarga itu yang belum siap secara emosional. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top