TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Kekerasan terhadap perempuan di Jakarta banyak dialami penyandang disabilitas

Foto ilustrasi - pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Komisi Nasional atau Komnas Perempuan mencatat Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas tertinggi di Indonesia. Sebanyak 30 persen kasus kekerasan terhadap perempuan difabel dilaporkan terjadi di Jakarta.

“Adapun kasus kekerasan tertinggi posisi kedua adalah Yogyakarta,” kata anggota Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, Kamis, (3/12/2020) kemarin.

Baca juga : Angka kekerasan perempuan dan anak di daerah calon ibu kota ini masih tinggi

Dinas PPA gelar pelatihan untuk pelayan korban kekerasan perempuan dan anak

Aksi bisu FPP Manokwari bukti belum ada solusi bagi kekerasan perempuan

Selain laporan yang cukup banyak, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan difabel di Jakarta justru dilatarbelakangi banyaknya panti sosial atau rehabilitasi sosial. Bahrul memastikan tingginya temuan kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas ini tak lepas dari aksesibilitas mereka.

Di Jakarta, menurut Bahrul Fuad, salah satu organisasi yang banyak menerima laporan kekerasan terhadap perempuan difabel adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI.

“Sebab itu kasus yang terjadi di Jakarta, proses pendataan dan laporannya cukup aktif karena akses untuk melaporkan cukup baik,” ujar Bahrul Fuad menambahkan.

Meksi dalam catatan yang disampaikan pada Maret 2020, terdapat penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas. Namun pada 2019 kekerasan terhadap perempuan difabel tercatat sebanyak 89 kasus.

Kemudian sejak awal hingga menjelang akhir 2020 turun menurun menjadi 87 kasus. Meski begitu, persentase jenis kasus kekerasan pada perempuan disabilitas, khususnya kekerasan seksual meningkat 10 persen.

Komnas Perempuan mencatat pada 2019, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas sebesar 69 persen dan meningkat menjadi 79 persen di 2020.

“Sebanyak 47 persen kekerasan seksual ini dialami oleh perempuan dengan disabilitas mental intelektual,” kata Bahrul Fuad menjelaskan.

Persentase kekerasan terhadap perempuan disabilitas yang tinggi ini membuat Komnas Perempuan mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. “Kondisi sudah genting. Kami berharap RUU PKS dapat menjadi prioritas yang dibahas pada awal Program Legislasi Nasional 2021,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us