Follow our news chanel

Previous
Next

Keluarga meminta para tahanan politik dipulangkan ke Papua

Keluarga para tahanan politik yang dipindahkan ke Kalimantan Timur menyampaikan permintaan agar ketujuh tahanan politik itu dikembalikan ke Papua. - Jubi/Hengky Yeimo
Keluarga meminta para tahanan politik dipulangkan ke Papua 1 i Papua
Keluarga para tahanan politik yang dipindahkan ke Kalimantan Timur menyampaikan permintaan agar ketujuh tahanan politik itu dikembalikan ke Papua. – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Keluarga para tahanan politik yang sejak 4 Oktober 2019 dipindahkan ke Kalimantan Timur segera dipulangkan ke Papua. Keluarga para tahanan politik itu meminta proses hukum terhadap ketujuh tahanan politik itu tidak dipindahkan dari Papua.

Pada 4 Oktober lalu, Kepolisian Daerah (Polda) Papua memindahkan lokasi penahanan tujuh tahanan politik dari Papua ke rumah tahanan Polda Kalimantan Timur. Ketujuh tahanan politik itu adalah Buchtar Tabuni, Agus Kosay, Fery Kombo, Alexander Gobay, Steven Itlai, Hengki Hilapok dan Irwanus Uropmabin. Keluarga sejumlah tahanan politik mempertanyakan pemindahan itu, terlebih pemindahan itu dilakukan setelah pemerintah mengirimkan ribuan aparat keamanan ke Papua.

Istri Agus Kosay, Anike Kemohi meminta Polda Papua segera mengembalikan suaminya ke Papua. Ia juga meminta agar Kosay dan kawan-kawan bisa menjalani proses pengadilan di Papua.

“Kenapa harus jauh-jauh dibawa ke Kalimantan? Kalau polisi merasa Jayapura tidak aman, kenapa tidak melakukan sidang di daerah Papua yang aman? Untuk apa ada banyak [tambahan] polisi di Papua, yang [jumlahnya] mencapai ribuan? Saya minta suami saya dipulangkan ke Papua, kami keluarga mendesak mereka harus dipulangkan ke tanah air,” kata Kemohi di Jayapura pada Minggu (6/10/2019).

Kemohi menyatakan pemindahan Agus Kosay dan kawan-kawan dilakukan polisi tanpa memberitahu keluarga ketujuh tahanan politik itu. Polisi bahkan merahasiakan pemindahan itu dari keluarga ketujuh tahanan politik itu.

“Pada 4 Oktober 2019, Saya mengantar makanan ke Markas Brimob Daerah Papua. Akan tetapi polisi di sana menyampaikan tahanan tidak ada. Belakangan pengacara memberitahu, para tahanan sudah dipindahkan. Kami kaget, pikiran stres. Mengapa pihak kepolisian tidak memberitahukan kami terkait rencana pengiriman mereka ke Kalimantan?” Kemohi mempertanyakan.

Loading...
;

Kemohi mengatakan seharusnya Polda Papua membiarkan ketujuh tahanan politik itu menjalani pemeriksaan dan sidang di Papua. “Kami minta agar mereka segera dipulangkan. Jika tidak dikembalikan, rakyat akan marah dan bisa berdampak bagi masyarakat,” kata Kemohi.

Istri Buchtar Tabuni, Debora Awom menyatakan pemindahan tempat penahanan suaminya dan enam tahanan politik lainnya menunjukkan polisi tidak mempertimbangkan kondisi keluarga para tahanan. “Mereka dibawa ke Kalimantan, [padahal] di Papua ada pengadilan. Pemindahan pun dilakukan tanpa izin kami selaku keluarga, juga tanpa izin pengacara. Polisi bermaksud apa?”

Debora Awom mengeluhkan polisi yang dinilai mempersulit para keluarga menemui ketujuh tahanan politik itu. “Mengirimkan makanan saat mereka ditahan di Polda Papua saja susah, bagaimana lagi di Kalimantan Timur? Kami minta mereka segera dipulangkan ke Papua dalam satu pekan ini. Tolong pulangkan suami saya,” kata Awom.

Adik dari Steven Itlay, Novita Itlay juga mengeluh karena polisi di Papua mempersulit pihak keluarga bertemu Steven. Novita menyebut, Steven baru bisa ditemui setelah ditahan selama tujuh hari.

Novita juga terkejut dengan pemindahan tempat penahanan Steven ke Kalimantan Timur. “Pada 2 Oktober 2019, kami bertemu Steven di markas Polda Papua, dan ngobrol seperti biasa. Tanggal 4 Oktober 2019, kami mengunjungi Steven, polisi di Markas Polda Papua bilang Steven dan Fery Kombo sudah dipindahkan ke markas Brigade Mobil Daerah Papua. Lalu kami diberitahu pengacara, mereka sudah dipindahkan ke Kalimantan Timur,” kata Novita.

Novita meminta Polda Papua segera memulangkan ketujuh tahanan politik itu ke Papua. “Kami minta mereka dikembalikan ke Papua,” ujarnya.

Secara terpisah, Gustav Kawer selaku kuasa hukum ketujuh tahanan politik itu menyatakan pemindahan tempat penahanan ketujuh tahanan politik ke Kalimantan Timur melanggar hukum. “Mengacu Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pemindahan pengadilan negeri yang akan mengadili perkara [ketujuh tahanan politik] hanya bisa diusulkan oleh Kepala Kejaksanaan Negeri Jayapura atau Ketua Pengadilan Negeri Jayapura,” kata Kawer.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top