Follow our news chanel

Keluarga tahanan Polres Biak menilai pemberitaan media diskriminatif

Ilustrasi Suasana gelar perkaran Polres Biak Numfor terkait meninggalnya Ronaldo Yawan yang dihadiri keluarga dan pengacara keluarga korban, Kamis (18/7/2019) – Jubi. Dok/Imanuel Rumayom
Keluarga tahanan Polres Biak menilai pemberitaan media diskriminatif 1 i Papua
Ilustrasi Suasana gelar perkaran Polres Biak Numfor terkait meninggalnya Ronaldo Yawan yang dihadiri keluarga dan pengacara keluarga korban, Kamis (18/7/2019) – Jubi. Dok/Imanuel Rumayom.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Keluarga Ronaldo Yawan (21) menilai pemberitaan beberapa media dalam kasus meninggalnya tahanan Polres Biak itu terkesan diskriminatif.

Penasihat hukum keluarga korban, Imanuel Rumayom mengatakan sejak korban ditemukan tak bernyawa dalam Polres Biak Numfor pada 15 Juni 2019 pukul 08.00 Waktu Papua (WP), beberapa media hanya menjadikan polisi sebagai sumber pemberitaan. Wartawan tidak berupaya mengkonfirmasi atau meminta keterangan keluarga korban.

“Secara garis besar, berita di sejumlah media elektronik hanya berdasarkan keterangan polisi. Keluarga merasa pemberitaan media hanya sepihak,” kata Imanuel Rumayom via teleponnya kepada Jubi, Selasa (23/7/2019).

Menurut Imanuel Rumayom, keluarga berpendapat sejak korban ditemukan meninggal dunia sejumlah media dalam pemberitaannya terkesan membangun opini publik. Seakan menyimpulkan korban dipastikan bunuh diri.

Pemberitaan itu katanya, membuat masyarakat menganggap jika korban benar-benar bunuh diri. Padahal hingga kini pihak keluarga mempertanyakan berbagai kejanggalan. Polisi juga belum dapat membuktikan penyebab pasti meninggalnya Ronaldo Yawan dengan alat bukti yang cukup.

“Alangkah bijak jika media ketika itu berupaya mengkonfirmasi keluarga korban, agar mereka memiliki ruang menyampaikan pendapatnya. Apalagi nama lengkap korban disebut jelas dalam pemberitaan media,” ujarnya.

Loading...
;

Meski kecewa terhadap pemberitaan media, keluarga korban hanya pasrah. Tidak berupaya menggunakan hak jawabnya, karena ketidaktahuan akan aturan jurnalistik karena ketika itu belum ada penasihat hukum yang mendampingi mereka.

Hingga kini keluarga Ronaldo Yawan tidak mau menggunakan hak jawabnya kepada sejumlah media yang dinilai tidak berimbang sejak awal dalam pemberitaan. Kata Rumayom, keluarga korban bersikap seperti itu karena terlanjur kecewa dan tidak respek lagi terhadap sejumlah media.

“Selain itu, ketika salah satu media di Jayapura mulai mengangkat pemberitaan dari sisi keluarga korban di koran dan portal beritanya, keluarga merasa lega. Apa yang ingin mereka sampaikan ke publik selama ini sudah tersampaikan. Keluarga merasa telah mendapat keadilan lewat media,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Lucky Ireeuw mengatakan wartawan meski bersikap skeptis atau tidak percaya begitu saja ketika memperoleh informasi.

Wartawan kata Ireeuw, mesti memverifikasi dan mengkonfirmasi setiap informasi yang diperoleh. Ini diatur dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”

“Wartawan jangan mudah percaya setiap informasi dari satu sumber. Misalnya dalam kasus ini, selain meminta keterangan polisi, wartawan mesti meminta pendapat (konfirmasi) kepada keluarga korban,” kata Lucky Ireeuw.

Menurutnya, media atau wartawan yang melaksanakan tugas sesuai aturan, mesti memberi kesempatan keluarga korban menggunakan hak jawabnya. Menyampaikan pendapatnya kepada publik tentang apa yang terjadi. Apalagi jika ada media yang terlanjur memuat berita dari satu pihak. Jangan sampai itu tidak mendasar, hanya pernyataan sepihak atau sebatas pembenaran satu pihak

“Apakah kelaurga mau membantah, protes, marah dan lainnya itulah ruang untuk mereka. Mereka punya hak itu. Apalagi jika sebelumnya ada media mempublikasikan berita seakan memastikan korban bunuh diri. Namun menurut keluarga tidak seperti itu,” ucapnya.

Untuk penyebutan nama lengkap korban dalam pemberitaan kata Ireeuw, setiap redaksi memiliki kebijakan tersendiri. Tidak ada aturan yang mewajibkan redaksi media mesti menulis inisial seorang tersangka atau korban dalam pemberitaan.

Kecuali untuk anak dibawah umur atau korban asusila seperti diatur dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila, dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top