Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Kematian Jenelyn Kennedy, KDRT bukan budaya Melanesia

Jenelyn Kennedy berusia 19 tahun dan merupakan ibu dari dua anak saat ia dibunuh dengan brutal di PNG. - Bethanie Harriman/ABC

| Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh Emma David di Lae, Provinsi Morobe

Kematian seorang remaja perempuan telah menyulut gerakan yang lebih meluas untuk melawan KDRT PNG yang endemik.

Selama enam hari penuh, Jenelyn Kennedy, yang baru berusia 19 tahun menderita. Kaki dan tangannya dirantai, menurut pernyataan saksi kepada polisi, mulutnya disumpal.

Menurut gugatan pidana, Jenelyn meninggal karena dipukuli, ia kunci di dalam kamarnya. Sementara ia dianiaya, anak-anaknya berada di kamar lain di rumah itu.

Pasangan Jenelyn dan ayah dari dua anaknya, Bhosip Takip Kaiwi, telah didakwa dengan satu tuduhan pembunuhan yang disengaja. Kasusnya masih diproses di pengadilan.

Namun Jenelyn tidak sendiri di hari-hari menjelang ajalnya.

Loading...
;

Yang memprihatinkan, menurut laporan, kehidupan tampaknya terus berlanjut di sekeliling Jenelyn saat ia dianiaya: orang-orang, bahkan petugas kesehatan, datang dan pergi, menyadari dengan penuh apa yang sedang terjadi.

Tetapi dari pil pahit ini, muncullah suatu tekad yang baru: sementara pertanggungjawaban pidana atas pembunuhannya belum terbukti di pengadilan, kematian Jenelyn telah memicu suatu pergerakan.

Masyarakat sipil di seluruh PNG turut mengambil bagian dalam gerakan ‘Shine a Light’, bersatu untuk membongkar sistem yang telah memungkinkan kekerasan berbasis gender terus berlanjut, sering kali disertai dengan impunitas bagi pelaku.

Kita melihat kaum laki-laki juga mulai berjuang, menunjukkan dukungan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang semakin banyak yang memahami konsekuensi dari kekerasan berbasis gender pada keluarga dan masa depan anak-anak mereka.

Pekerja-pekerja mulai mengenakan pakaian berwarna hitam saat bekerja setiap hari Kamis, untuk mengenang Jenelyn dan ribuan korban kekerasan berbasis gender lainnya. Di tempat kerja saya, ada tiga staf laki-laki yang berpakaian hitam minggu lalu.

Diperkirakan 70% perempuan di PNG pernah mengalami kekerasan berbasis gender. Sebuah laporan tahun 2019, ‘Unseen and Unsafe’ menemukan bahwa 2,8 Juta anak-anak di PNG pernah di-’disiplin’ dengan kekerasan di rumah mereka.

Kesunyian inilah yang membuat saya cemas. Kita sering mendengarkan tentang kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di kota, tetapi bagaimana dengan kekerasan yang terjadi di desa-desa kecil? Bagaimana dengan anak-anak perempuan di pegunungan atau di pulau-pulau yang merupakan korban yang tidak dilaporkan?

Kematian Jenelyn Kennedy yang merisaukan telah mempersatukan banyak orang, tetapi, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang perempuan di PNG, saya ingin melihat kampanye anti kekerasan berbasis gender yang berkelanjutan, yang melibatkan semua pihak, untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan di negara ini.

Saya percaya hal-hal ini dapat berubah: sudah mulai ada kemajuan, khususnya di Port Moresby, dimana LSM-LSM, gereja-gereja, dan kelompok masyarakat menjalankan program-program edukatif.

Namun, masih banyak perubahan yang dibutuhkan. Agar perubahan yang sistemik bisa terjadi, itu tidak bisa hanya terjadi di kota saja. Perubahan juga perlu terjadi di tingkat provinsi dan desa.

Banyak dana yang telah digunakan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19, sekarang, kita perlu pemerintah untuk melakukan hal yang sama untuk kekerasan berbasis gender di seluruh negeri. Kita memerlukan layanan khusus bagi penyintas KDRT, rumah-rumah aman untuk tempat persinggahan, dan konseling.

Pada saat yang sama, para pelaku, yang sebagian besar adalah pasangan intim dari perempuan, juga perlu mengikuti konseling. PNG perlu mendidik populasi laki-lakinya tentang konsekuensi dari kekerasan terhadap keluarga mereka, terutama bagi perempuan dan anak perempuan.

Jika kita bekerja dengan kedua pihak, korban KDRT dan pelakunya, kita mungkin meratakan kurva kasus kekerasan ini, yang telah membunuh jauh lebih banyak orang PNG daripada virus Corona.

Organisasi Save the Children PNG menjalankan sebuah proyek yang disebut ‘Safe Community, Safe Children’ di 30 komunitas di Provinsi Bougainville dan Provinsi Morobe. Sebagai bagian dari proyek ini, kita juga memulai percakapan tentang hak-hak anak dan peran serta tanggung jawab ayah dan ibu. Kita bekerja erat dengan mitra-mitra kita di masyarakat, kita melatih konselor-konselor dan pemimpin desa agar memahami berbagai jenis pelanggaran hak dan kekerasan.

Di banyak komunitas dimana kita bekerja di Provinsi Morobe, saya telah melihat perubahan dalam pendekatan laki-laki kepada anak-anak dan istri mereka.

Kadang hal-hal kecil memiliki makna yang besar: seperti ayah dan suami yang memasak – pisang dan ubi dengan santan kelapa – untuk istrinya, itu adalah pertama kali dia menyiapkan makanan untuk istrinya setelah lebih dari 20 tahun menikah. Saya ingin melihat lebih banyak laki-laki seperti ini, menyiapkan makanan untuk istri mereka, lebih sering membantu mengerjakan tugas rumah tangga dan membantu mengasuh anak.

Baru-baru ini, kasus kekerasan terhadap seorang atlet perempuan terkenal, Debbie Kaore, oleh pasangannya mendorong Perdana Menteri PNG, James Marape, untuk mengeluarkan pernyataan, ia secara pribadi mencekam tindak kekerasan terhadap perempuan.

“Ini bukan cara Melanesia, ini bukan budaya kita, jangan gunakan alasan itu, ini karakter dan tabiat yang sedang kita bahas. Saudara-saudara dan putra-putra, tinggalkan perempuan itu sendirian, kendalikan diri kalian, jangan membahayakan masa depan kalian sendiri, masa depan anak-anakmu, dan kesehatan dan masa depan istrimu.”

Itu adalah pertama kalinya seorang perdana menteri PNG mengeluarkan pernyataan seperti itu, dan sebuah langkah maju yang signifikan.

Tetapi masih ada banyak hal yang diperlukan. Pemerintah perlu membiayai penegakan hukum dan kebijakan yang sudah ada – seperti UU Lukautim Pikinini Act 2015 – untuk melindungi perempuan dan anak-anak.

Banyak orang tidak tahu mengenai undang-undang ini. Bahkan polisi juga tidak tahu bagaimana menerapkan hukum-hukum yang sudah ada di PNG.

Ketika seorang anak pergi ke sekolah, mereka diajarkan matematika, bahasa Inggris, sains, dan semua topik pelajaran ini, tetapi tidak belajar apapun tentang kekerasan berbasis gender. Ini juga harus berubah.

Sebagai orang-orang Melanesia, kita mencontoh apa yang dilakukan orang tua atau kakek nenek kita. Kita perlu memutus rantai itu, dan mulai mendidik anak-anak kita tentang kekerasan berbasis gender, hak-hak perempuan, dan hak-hak mereka sendiri.

Kita harus melakukannya demi memori Jenelyn dan banyak perempuan lain, dan untuk semua anak bangsa kita.

Emma David adalah seorang instruktur senior mengenai perlindungan anak dan koordinator proyek untuk Save the Children di Papua Nugini. (The Guardian)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top