Kemendagri dukung DPR Papua segara sahkan lima Raperda

papua-konsultasi-publik
Ilustrasi, Bapemperda DPR Papua saat melakukan konsultasi publik Raperdasus/Raperdasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 2019 silam – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPR Papua (DPRP), Emus Gwijangge, mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung pihaknya segera mengesahkan lima rancangan peraturan daerah (Raperda).

Ia mengatakan pihaknya telah mengkonsultasikan lima Raperda itu kepada Kemendagri, 7 Desember 2020. Lima Raperda yang dikonsultasikan itu terdiri dari satu rancangan peraturan daerah khusus atau Raperdasus, dan empat rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi).

Raperdasus dan Raperdasi itu yakni, Raperdasus tentang kampung adat, Rerdasi tentang penyelamatan dan pengelolaan danau di Provinsi Papua, Raperdasi tentang hak Ulayat masyarakat hukum adat.

Kemudian, Raperdasi tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, dan Raperdasi tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan PON 20 Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Menurut Emus Gwijangge, setelah berkonsultasi ke Kemendagri pihaknya kini menunggu seperti petunjuk selanjutnya dari kementerian itu. Apakah ada muatan materi dalam Raperda yang perlu diperbaiki atau tidak.

“Kami sudah melakukan semua tahapan. Terakhir berkonsultasi ke Kemendagri. Akan tetapi pada dasarnya Kemendagri mendukung agar Raperda itu segera disahkan,” kata Emus Gwijangge melalui panggilan teleponnya, Selasa (8/12/2020).

Ia berpendapat dua Raperdasi yang merupakan perubahan dari aturan sebelumnya, tidak akan menemui kendala berarti dalam proses di Kemendagri. Akan tetapi, pihak Kemendagri mungkin butuh waktu mempelajari materi yang ada dalam satu Raperdasus dan dua Raperdasi lainnya.

Loading...
;

“Kami berharap proses di Kemendagri bisa segera selesai dan Raperda itu dapat disahkan pada akhir tahun ini. Sebab, rancangan aturan tersebut mendesak untuk diberlakukan,” ujarnya.

Baca juga: Bapemperda DPR Papua segera sahkan lima Raperda

Kepala Sub Bagian Direktorat Wilayah IV Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Agus Rokhmanto, mengatakan pihaknya akan membahas lima Raperda yang dikonsultasikan DPR Papua dengan kementerian dan lembaga terkait. Para pihak terkait perlu memberikan pembobotan agar tidak bertengangan dengan aturan lebih tinggi.

“Akan tetapi, langkah DPR Papua berkonsultasi kepada kami sebelum mengesahkan Raperda itu, merupakan sikap yang tepat,” kata Agus Rokhmanto.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan prosedur, tahapan pembentukan produk hukum daerah yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top