Follow our news chanel

Kementerian PUPR membutuh waktu lama untuk menyiapkan ibu kota baru

Foto ilustrasi - pixabay.com
Kementerian PUPR membutuh waktu lama untuk menyiapkan ibu kota baru 1 i Papua
Foto ilustrasi – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemindahan ibu kota Indonesia dari dari Jakarta membutuhkan waktu panjang. Jika lokasi ibu kota baru telah ditetapkan, lokasi itu itu harus dibangun berbagai infrastruktur agar memenuhi syarat dan layak menjadi ibu kota.

Hal itu dinyatakan Basuki di Jakarta, usai membuka Indonesia Construction Conference 2019, Selasa (30/4/2019). “Perjalanan (untuk memindahkan Ibu Kota) masih panjang,” kata Basuki saat ditanya tentang wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta.

Basuki menegaskan, pemindahan ibu kota negara membutuhkan perencanaan yang masif terkait pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Selain itu, penyiapan ibu kota baru juga harus disesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski mengakui proses penyiapakan ibu kota baru itu membutuhkan waktu lama dan rumit, Basuki menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memiliki konsep perencanaan ibu kota baru Indonesia. “Concept design kami bisa ditempatkan di mana saja, tetapi ini baru concept design,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa mencapai sekitar Rp466 triliun. Nilai taksiran biaya pemindahan ibu kota itu setara dengan 33 miliar dollar AS.

“Kita mencoba membuat estimasi pembiayaan yang untuk skenario satu diperkirakan Rp466 triliun atau 33 miliar dolar AS,” katanya saat rapat terbatas bertopik “Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota” di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Loading...
;

Bambang menjelaskan, lahan seluas 40.000 hektare itu dibutuhkan jika ibu kota baru dirancang untuk ditempati 1,5 juta jiwa warga. Warga yang diperhitungkan dalam perencanaan itu adalah seluruh aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga, legislatif, yudikatif, pelaku ekonomi, dan anggota TNI serta Polri.

Dalam kajian yang telah disusun Bappenas, pemerintah hanya akan menanggung Rp 250 trilin dari kebutuhan biaya Rp 466 triliun itu. Sisa biaya lainnya akan ditawarkan kepada swasta yang berminat membangun infrastruktur atau fasilitas di ibu kota baru itu.

Bappenas juga menyiapkan skenario kedua, yaitu membangun ibu kota yang dirancang untuk ditempati 870.000 jiwa aparatur sipil negara dan pejabat lembaga negara, pelaku ekonomi, serta aparat keamanan. Skenario kedua ini membutuhkan lahan seluas 30.000 hektare lahan, dan biaya pembangunannya “hanya” menelan dana Rp323 triliun atau 23 miliar dolar AS.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top