Follow our news chanel

Kenapa otsus ditolak, lalu orang Papua minta merdeka?

Papua-demo-tolak-otsus
Ilustrasi demo tolak Otsus Jilid II - Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Johan Djamanmona

“Otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat akan berakhir pada 2021” namun belum ada solusi lain yang dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi rakyat Papua yang menolak perpanjangan otsus.

Otsus diberikan sebagai jawaban atas polemik yang terjadi pada dekade 1998 hingga 2000 dengan adanya pengibaran bendera bintang kejora karena rakyat Papua merasa, bahwa negara hadir hanya untuk mengambil apa yang mereka miliki dari alamnya dan tidak memperhatikan rakyat Papua, sehingga sampai saat ini rakyat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan angka ketertinggalan yang tinggi.

Police paper prioritas nasional Papua tahun 2019 oleh Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat bahwa nilai harapan hidup bagi anak yang baru lahir dan perempuan Papua yang baru melahirkan masih sangat rentan dengan kematian.

Selain itu, sekolah-sekolah dengan standar akreditas baik sebagian besar berada di pusat-pusat kota, sedangkan sekolah-sekolah di kampung-kampung yang mayoritas murid-muridnya orang asli Papua, bahkan buku mata pelajaran tidak dimiliki secara memadai. Pelayanan di bidang kesehatan pun demikian.

Hal ini dikarenakan banyak kampung di Papua yang masih jauh dari kata berkembang, sehingga untuk bertugas di daerah tersebut butuh niat yang tulus. Percepatan pembangunan dan infrastruktur untuk menjadikan Papua terlihat makin baik juga dinilai justru lebih diperuntukkan bagi kemudahan investasi di Tanah Papua, bukan untuk memberdayakan orang Papua.

Hal ini menunjukkan bahwa otsus belum bisa menjadi jawaban bagi persoalan Papua. Belum ada dampaknya bagi sebagian besar rakyat Papua, sehingga kalau membaca pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini, kita langsung mendapatkan jawaban bahwa otsus ditolak karena tidak memberikan manfaat bagi orang asli Papua.

Loading...
;

Dana yang ditujukan untuk memberdayakan orang Papua malah dinikmati oleh segelintir orang, sedangkan mereka yang memang membutuhkan dana tersebut tidak pernah merasakan ataupun menikmatinya. Memang itulah masalah utama yang menjadi alasan rakyat Papua lewat para generasi mudanya menyatakan penolakan terhadap otsus. Mereka menilai dana otsus hanya dinikmati oleh segelintir orang, bukan dinikmati oleh seluruh rakyat Papua.

Tapi, apakah ada alasan lain yang lebih rasional agar penolakan terhadap otsus itu bisa diterima oleh semua pihak? Kalau hanya seperti pernyataan di atas, maka otsus hanya dipandang dari dananya, bukan aturan dan kekhususan yang diberikan terhadap rakyat Papua, karena hal ini yang kadang-kadang menjadi klaim bagi Pemerintah Indonesia untuk mengatakan, rakyat Papua harus berterima kasih karena sudah diberikan hak untuk memimpin daerahnya sendiri, juga sudah diberikan dana otsus untuk membangun infrastruktur di wilayah Papua. Jadi, kalau otsus tidak berhasil berarti orang Papua yang menjadi pejabatlah yang salah.

Sekarang kita coba melepaskan diri dari pandangan bahwa otsus hanya dikenal dengan adanya pemberian dana perimbangan bagi Papua dan Papua Barat. Mari kita memandang otsus sebagai sebuah aturan yang menjadikan Papua dan Papua Barat memiliki kekhususan, sehingga kalau pengakuan terhadap kekhususan tersebut dilanggar oleh si pemberi pengakuan, yakni pemerintah Republik Indonesia, maka otsus patut untuk ditolak karena implementasinya selama hamper 20 tahun sia-sia.

Kalau kita lihat dalam konsideran yang menjadi dasar pertimbangan UU Otsus dibuat mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia bagi rakyat Papua.

Itulah pertimbangan awal di tahun 2001, maka jelas di sini bahwa otsus bukan saja tentang dana perimbangan tetapi ada hal lain, sehingga yang terjadi selama ini, otsus memiliki kerangka berpikir yang terbalik dalam pelaksanaannya.

Banyak sekali bab, pasal, dan ayat yang masih bersifat umum sehingga intervensi pemerintah pusat terhadap sistem pemerintahan di Papua dan Papua Barat masih terbuka lebar, padahal Undang-Undang Otsus memiliki asas lex spesialis derogat legi generalis, sehingga UU Otsus dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Itulah kekhususan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua.

Undang-Undang Otsus jelas-jelas memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah sebagaimana dalam pasal 1 poin (b) dan dalam pasal 4 bahkan disebutkan bahwa gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah (Provinsi Papua dan Papua Barat).

Jadi, ketika rakyat Papua menyuarakan aspirasi tentang ketidakadilan mereka hanya menyuarakannya secara langsung kepada gubernur yang akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Namun hal yang terjadi malah kewenangan tersebut dikebiri oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah provinsi harus tunduk kepada pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah dalam UU Otsus hanya pasal tanpa pelaksanaan meski kewenangan tersebut belum diatur dalam Perdasus ataupun Perdasi tetapi paling tidak, kewenangan tersebut telah disebutkan dalam UU yang disahkan oleh pemerintah Indonesia, untuk menjadi jawaban atas polemik ketidakpuasan rakyat Papua terhadap negara 19 tahun lalu.

Yang terjadi selama ini, orang Papua yang menjadi korban pelanggaran HAM, korban diskriminasi dan korban kriminalisasi tidak dilihat sebagai sebuah masalah untuk diselesaikan, tetapi semua kebijakan tergantung pemerintah pusat, pertimbangan yang disebutkan dalam UU Otsus pun belum menjadi hal prioritas bagi pemerintah Indonesia, sehingga pemberian dana dan pembangunan infrastruktur yang selalu dijadikan sebagai solusi, padahal bukan itu yang diinginkan rakyat Papua. Yang diinginkan rakyat Papua adalah bentuk penghargaan yang sebenarnya kepada orang Papua.

Karena sudah jelas bahwa orang Papua adalah salah satu rumpun melanesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri tetapi rasialisme pun masih sangat sering ditujukan terhadap orang Papua.

Sampai di sini jelas bahwa persoalan UU Otsus tidak berjalan secara efektif dikarenakan orang Papua diberikan pengakuan tetapi tidak dihargai. Kalau UU Otsus sudah memberi rasa adil bagi orang Papua, maka otsus akan diterima, tetapi selama 19 tahun otsus tidak memberi dampak bagi orang Papua, sehingga mereka menolak dan meminta diberikan hak menentukan nasib sendiri, merdeka secara penuh. Namun, orang Papua bagai burung cendrawasih yang ditangkap lalu ditempatkan dalam sangkar, padahal cendrawasih hanya bisa hidup di tempat dimana ia dapat hidup bebas-merdeka. (*)

 Penulis adalah volunter di LBH Kaki Abu

Editor: Timoteus Marten

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top