Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Kepala daerah di Papua Barat dianggap tak mampu serap OAP jadi CPNS

Papua
Gubernur Domiggus Mandacan (tengah), diapit Plt.Bupati Manokwari, Edi Budoyo (kiri) dan Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Ali Hamdan Bogra (kanan), saat menerima aspirasi ratusan demonstran di Manokwari. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Aksi demonstrasi gelombang ketiga oleh ratusan peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 kabupaten Manokwari, Senin (2/8/2020), mengungkap fakta baru tentang ketidakmampuan kepala daerah/walikota dalam menentukan kuota 80 persen Orang Asli Papua (OAP).

Hal ini terungkap saat Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menerima aspirasi demonstran [peserta tes] di depan salah satu hotel [tempat kegiatan Gubernur].

“Sebenarnya yang punya kewenangan untuk tentukan kuota 80 persen OAP adalah kepala daerah. Bukan pemerintah Pusat, karena [BKN] hanya menetapkan sesuai hasil [usulan data] dari daerah,” ujar Mandacan.

Kepala daerah di Papua Barat dianggap tak mampu serap OAP jadi CPNS 1 i Papua

Mandacan mengakui, bahwa permintaan kuota khusus OAP dalam seleksi CPNS, sudah terjadi sejak tahun 2014. Desakan itu, kata Mandacan, telah mengabulkan pemerintah pusat melalui tes CPNS 2018 [saat Mandacan menjabat Gubernur Papua Barat].

“Permintaan kuota khusus sudah dikabulkan pemerintah pusat. Buktinya pada formasi 2018 masing-masing daerah dibolehkan melaksanakan tes daring (online) secara lokal sehingga pelamar dari Sorong tak bisa ikut tes lokal di Manokwari, begitupun sebaliknya. Dan yang terpenting, pusat menunggu data dari daerah untuk kuota 80 persen OAP sesuai standart perengkingan,” ujar Mandacan.

Mandacan juga membeberkan, bahwa hasil tes CPNS formasi 2018, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah ada sejak bulan Desember 2019.

Hanya saja, saat itu kuota bagi OAP belum memenuhi 80 persen, sehingga dilakukan penundaan pengumuman [sambil dilakukan revisi].

Loading...
;

“Hasil sudah ada sejak Desember 2019. Saat itu kami tunda umumkan hasil [Provinsi dan kabupaten/kota] karena belum memenuhi kuota 80 persen bagi OAP. Tapi ternyata sampai saat pengumuman resmi akhir Juli lalu, ada daerah [termasuk Manokwari] yang tidak sesuai,” ujarnya.

Mandacan, belum menentukan sikap atas desakan [aspirasi] ratusan demonstran yang menolak hasil tes CPNS Formasi 2018. Dia berharap, para peserta tes untuk bersabar, dan bantu doakan sehingga ada solusi setelah dilakukan pertemuan dengan bupati/wali kota se-Papua Barat sikapi hasil tes CPNS 2018.

“Untuk Provinsi sudah tidak ada masalah, karena seribu lebih honorer dan P3K lulus 100 persen dan mereka saya prioritaskan untuk segera pemberkasan. Untuk daerah (kabupaten/kota) yang masih bermasalah, kalian sabar dan berdoa pasti ada solusi, karena aspirasi kalian sudah saya terima,” kata Mandacan.

Diketahui,  dari 380 kelulusan CPNS formasi 2018 kabupaten Manokwari, diprioritaskan tenaga guru dan kesehatan. Sementara jumlah kelulusan OAP hanya sekitar 22 persen. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top