HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Kepesertaan BPJS di Papua rendah karena banyak warga belum punya e-KTP

Para anggota Komisi IX DPR RI berbincang dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua. - Jubi/Alex
Kepesertaan BPJS di Papua rendah karena banyak warga belum punya e-KTP 1 i Papua
Para anggota Komisi IX DPR RI berbincang dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua. – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan tingkat kepesertaan warga Papua dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia.  Hal itu disebabkan banyaknya penduduk Papua yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk atau KTP elektronik.

Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan untuk menjadi peserta program BPJS, warga harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dalam sistem data kependudukan KTP elektronik. Rendahnya tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan membuat persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Papua rumit.

Kepesertaan BPJS di Papua rendah karena banyak warga belum punya e-KTP 2 i Papua

“[Kami membidangi] kesehatan dan ketenagakerjaan. Mitra kerja kami di Papua ada BPJS Kesehatan, BPJS tenaga kerja, BKKBN, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk menjadi peserta BPJS, setiap penduduk harus memiliki Nomor Induk Kependudukan. Di Papua ada kendala soal itu,” kata Melkiades usai rapat bersama pemerintah provinsi Papua dan mitra kerja di Jayapura, Jumat (28/2/2020).

Melkiades menyatakan Komisi IX DPR RI akan membawa membicarakan kendala itu bersama BPJS. Melkiades menyatakan pihaknya ingin ada pola tersediri dalam perekrutan peserta BPJS di Papua, agar program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bisa mengakomodir sebanyak mungkin penduduk Papua.

“Kami punya bahan yang cukup komprehensif terkait dengan bagaimana pelaksanaan kesehatan dan ketenagakerjaan di Papua. Kami bisa bantu melalui berbagai kebijakan melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan lainnya,” ujarnya.

Terkait dengan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2020, Melkiades menyatakan pihaknya memberikan perhatian khusus agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan PON XX Papua terpenuhi. Ia menyatakan persiapan penyelenggaraan PON XX Papua memiliki banyak aspek, termasuk aspek kesehatan, peralatan,  hingga penyiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakan PON XX Papua.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengatakan apa yang disampaikan Komisi IX DPR RI sama dengan apa yang pemerintah provinsi Papua aspirasikan selama ini. Ia mengakui belum semua penduduk Papua terakomodir dalam program BPJS, karena mereka tidak memiliki KTP elektronik.

“Memang semuanya belum bisa terakomodir semua. Kami akan membuat satu catatan atau laporan untuk disampaikan ke Komisi IX, agar bisa memperjuangkan masalah kesehatan dan ketenagakerjaan di Papua. Mudah-mudahan ke depan ada kebijakan yang lebih demokratis untuk Papua, sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Papua,”  harapnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top