Follow our news chanel

Previous
Next

Ketergantungan Papua terhadap dana otsus sangat tinggi

Papua
Ilustrasi dana Otsus Papua - dok. Jubi

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jakarta, JubiOtonomi khusus diklaim sebagai upaya negara dalam menghormati masyarakat adat beserta hak tradisional mereka di Papua maupun Papua Barat. Upaya itu juga disebut sebagai pelaksanaan dari amanat konstitusi Indonesia.

“Otsus (otonomi khusus) merupakan keputusan politik antara Papua dan pemerintah pusat, yang sama-sama saling menguntungkan. Penerapannya secara rasional, moderat, demokratis, dan sebagai bagian jalan tengah (solusi),” kata Moksen Idris Sirfefa, Tenaga Ahli Kelembagaan Desk Papua Bappenas dalam Diskusi Bagaimana Agar Otsus Bisa Sejahterakan Rakyat Papua?, Selasa (29/9/2020).

Sirfefa menyebut ada pemahaman keliru yang berkembang pada saat ini. Otsus seolah-olah akan berakhir pada tahun depan padahal kebijakan itu akan terus berlanjut dan diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat Papua. “Jika pun ada kekurangan, kedua belah pihak (Jakarta dan Jayapura) bisa duduk bersama (mengatasinya).

Menurutnya, kesalahpahaman mengenai masa pemberlakuan otsus karena kebijakan tersebut hanya dinilai dari sisi anggaran padahal ada banyak hal terkait lain. Itu semisal kelembagaan, kewenangan, dan sumber daya manusia.

“Dana otsus selama ini sangat membantu (pembangunan) pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan afirmasi (pemberdayaan) Orang Asli Papua. Dari kajian Bappenas dan pemerintah daerah, penghentian dana otsus akan mengganggu (berdampak) terhadap 60% kapasitas fiskal di Papua maupun Papua Barat,” kata Sirfefa, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Jubi, Selasa malam.

Karena itu, dia mengajak semua pihak di Papua mengkaji kemanfaatan otonomi khusus agar tidak terjadi salah persepsi.  “Cara memandang (penilaian terhadap) otsus itu harus cermat, dengan mengkaji segala konsekuensinya. Yang berhasil, ditingkatkan dan yang tidak berhasil, diperbaiki.”

Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengakui dana otsus telah membantu peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan Kota Jayapura juga lebih menggeliat, yang ditandai perbaikan infrastruktur, kenaikan indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup masyarakat.

Loading...
;

“Perjalanan otsus sejak 2002 berdampak terhadap kemajuan di berbagai aspek meskipun belum memenuhi harapan semua kalangan. Ada (sejumlah) faktor penghambat dari internal maupun eksternal,” kata Mano.

Dia menegaskan otsus perlu dilanjutkan di Papua. Itu lantaran tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap gelontoran otsus cukup besar. “Ke depan, dana otsus harus benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Papua.”

Anggota DPR-RI Jimmy Demianus Ijie mengingatkan pemerintah agar memperlakukan masyarakat Papua secara bermartabat. Mereka harus diberi kewenangan penuh dalam mengelola daerah sehingga pelaksanaan otsus menjadi optimal.

“Orang Papua semestinya dihargai, dan diberi kewenangan mengurusi otonomi mereka. Sikap pemerintah (selama ini) seolah tidak jelas karena pendekatan terhadap Papua bukan dengan hati, melainkan hati-hati,” kata anggota Fraksi PDIP tersebut. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top