Ketua DPRD Merauke akui dana hearing dibagi-bagi untuk masyarakat

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa, mengakui jika dana hearing yang diterima 30 anggota dewan dengan kisaran antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta tiap bulan, juga diberikan kepada masyarakat.

“Memang saat dilakukan hearing, kami memberikan dana tiap orang senilai Rp 150 ribu. Jadi, berapapun yang hadir, diberikan dana dengan nominal tersebut,” ujar Sirfefa kepada Jubi, Jumat (19/10/2018).

Dikatakan, dengan dana yang diberikan tersebut kepada masyarakat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat mengambil langkah bersurat ke Bawaslu RI.

Isi surat itu, menurut Sirfefa, agar dana hearing dihentikan sementara, lantaran sedang dalam masa kampanye.

“Kami merespons positif dan setelah disepakati dengan 30 anggota DPRD Merauke, akhirnya dana hearing dihentikan,” ujarnya.

Sebagai pimpinan dewan, katanya, sangat menghormati langkah yang diambil Bawaslu.

Loading...
;

“Tentu ada nilai positifnya juga. Sehingga kami bersepakat tak mencairkan dana dimaksud, apalagi saat ini sedang masa kampanye,” ujarnya.

“Bagi saya, tak ada persoalan dengan dihentikannya dana hearing. Nanti kita lihat setelah pemilu selesai tahun depan. Apakah tetap dilanjutkan atau tidak,” imbuhnya.

Anggota Bawaslu kabupaten Merauke, Benediktus Tukedjo, menegaskan langkah yang diambil bersama empat komisioner lain melayangkan surat ke Bawaslu RI, lantaran adanya aksi protes dari para calon legislatif.

“Ya, kami tidak tinggal diam menindaklanjuti aspirasi dimaksud. Karena memang sedang masa kampanye dan tak boleh ada bagi-bagi uang kepada masyarakat,” tegasnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top