Ketua KPA Papua tidak gentar hadapi penyidikan dana hibah oleh Kejati

Obat ARV untuk ODHA di Papua
Ilustrasi, obat ARV – rumahcemara.or.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua, Yanuel Matuan membeberkan pencairan dan pengunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2019 senilai Rp20 miliar. Matuan menyatakan dirinya tidak gentar menghadapi kasus pengelolaan dana hibah yang diduga merugikan negara senilai Rp5 miliar itu, karena dia tak berniat mencari keuntungan pribadi dalam pengelolaan dana itu.

Hal itu dinyatakan Yanuel Matuan menanggapi perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah KPA Papua oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua. Kejati Papua memperkirakan pengelolaan dana hibah KPA Papua itu menimbulkan kerugian negara senilai Rp5 miliar.

Yanuel Matuan menyatakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua pada 2019 dicairkan dalam tiga tahap. “Tiga tahap, kami pakai uang itu. Uang pertama, kita datangkan suplemen Purtier Plasenta. Pembelian suplemen [Purtier Plasenta] itu berdasarkan evaluasi KPA,” kata Matuan kepada Jubi di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Kejati akan tambah saksi dalam penyidikan dugaan korupsi KPA Papua

Menurut Matuan, evaluasi KPA Papua menyimpulkan Purtier Plasenta efektif digunakan sebagai suplemen pendamping obat Anti Retroviral (ARV) bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Matuan menyatakan evaluasi KPA Papua menyimpulkan Purtier Plasenta dapat mengurangi sejumlah efek samping obat ARV.

“Purtier Plasenta itu bukan obat. Itu suplemen dampingi ARV. Purtier Plasenta sangat membantu menaikan imunitas ODHA. Banyak ODHA konsumsi itu, dan tertolong menjaga imunitasnya [dengan] baik,” klaim Matuan.

Menurut Matuan, pembelian Purtier Plasenta, dan pemberian Purtier Plasenta kepada ODHA, sudah dilaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe. “Kami terima dana hibah dari APBD, sama seperti gereja, panti asuhan, asrama, dan lembaga sosial lainnya. Kami sudah laporkan kepada Gubernur Papua, sesuai penggunaan,” ujar Matuan.

Loading...
;

Baca juga: Kejati periksa 2 saksi dalam kasus dugaan korupsi KPA Papua

Matuan menyatakan heran jika ada pihak yang mempersoalkan pembelian Purtier Plasenta itu. Ia juga heran ada sejumlah pihak mempersoalkan Purtier Plasenta, karena Purtier Plasenta tidak memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan, lalu menuduh KPA melakukan bisnis, lalu mengadukan KPA Papua kepada Kejati dan Kepolisian Daerah (Polda) Papua.

“Polda Papua panggil kami. Pemeriksaan tidak mengarah ke tindak pidana korupsi, [sehingga] Polda Papua hentikan kasus. [Akan] tetapi, Kejaksaan Tinggi Papua dengan alasan laporan intelijen menaikan [status] kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan, tanpa ada bukti,” ujar Matuan.

Matuan menyatakan pihaknya tidak gentar menghadapi  proses penyidikan pengelolaan dana hibah KPA Papua oleh Kejati Papua. Ia menyatakan siap menghadapi proses penyidikan itu, karena dirinya tidak mempunyai niat mengambil dana hibah itu.

Baca juga: Komisi V DPRP dukung KPA Papua selesaikan LPJ dana hibah

Matuan menyatakan ia hanya menjalankan perintah Gubernur Papua untuk “selamatkan yang tersisa dari yang tersisa”. Matuan juga meminta Kejati Papua menangguhkan proses penyidikan kasus itu, karena KPA Papua sedang sibuk mengurus ODHA.

“Kami menghormati proses, tetapi kami minta proses pending dulu karena kami lagi mengurus ODHA, dan sambil menunggu Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua usai. Kami akan hargai hukum tetapi harga juga kami,” katanya.

Matuan berharap Kejati Papua tidak melihat para pengurus KPA sebagai penjahat, karena mereka adalah orang yangberjuang bersama ODHA yang membutuhkan pertolongan. Matuan menyatakan para ODHA adalah orang yang menanti perhatian di antara persimpangan jalan kehidupan mereka.

Baca juga: KPA Papua minta RS khusus ODHA, Komisi V DPRP mendukung

“Kami bukan penjahat Pak. Kami warga negara yang baik. Hargai kami Pak. Ada bisa menuduh kami dengan uang Rp20 miliar. Kami melihat kami berdosa, tetapi kami berdosa [karena] tidak bisa membeli suplemen [Purtier Plasenta] untuk semua ODHA di Papua,” kata Matuan.

Menurut Matuan, ia sedih jika KPA Papua tidak bisa membelikan Purtier Plasenta untuk para ODHA, mengingat banyak pejabat publik di Papua mengonsumsi Purtier Plasenta sekadar untuk menjaga stamina. “Pejabat Papua semua makan barang itu, satu boks harganya Rp6 juta. Orang-orang kecil makan apa? Apakah kami [harus] biarkan mereka mati? Orang Papua akan punah kalau kami tidak mencoba menolong. Apa artinya membangun gedung pencakar langit, gedung olaraga untuk PON mewah, tetapi manusianya sakit?” tanya Matuan.

Jubi telah berupaya menghubungi Kejati Papua untuk menanyakan perkembangan penyidikan dugaan korupsi dana hibah KPA Papua itu. Jubi telah mengirim pesan upaya konfirmasi kepada Asisten Pidana Khusus dan Humas Kejati Papua, namun belum mendapatkan jawaban. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top