Ketua MRPB minta seluruh OAP tetap tenang tunggu penetapan revisi UU Otsus Papua

Papua
Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. (Jubi/Hans Arnold Kapisa). 

Papua No.1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Ketua lembaga kultur Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren di Manokwari, mengimbau seluruh masyarakat asli Papua di provinsi itu tetap tenang saat penetapan hasil revisi UU Otsus Papua.

Maxsi Nelson Ahoren mengatakan lembaga kultur itu telah bekerja maksimal bersama Pemerintah dan DPRP Papua Barat dalam menyampaikan berbagai usulan revisi UU Otsus Papua kepada pansus Otsus DPR RI dan Mendagri.

“Saya harap masyarakat Papua Barat tetap tenang menyikapi keputusan pemerintah pusat tentang hasil revisi UU Otsus Papua, masyarakat tidak boleh terhasut berbagai ajakan provokatif yang pada akhirnya merugikan kita sendiri,” kata Maxsi Nelson Ahoren, Rabu (14/7/2021).

Dia mengatakan usulan revisi UU Otsus dari rakyat Papua Barat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua Barat pun [sebagian] sudah diakomodir oleh Pansus DPR RI, sehingga revisi UU Otsus Papua tak hanya pada dua pasal, tapi 19 pasal.

“Permintaan menolak Otsus dan minta referendum sudah kami sampaikan, tapi diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua pada salah satu pasal yang direvisi,” kata Maxsi Nelson Ahoren.

Maxsi Nelson Ahoren juga menyayangkan langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menunda pembahasan SKLN yang diajukan MRPB bersama MRP. Ahoren menilai penundaan itu sebagai pembungkaman terhadap kebebasan orang asli Papua di depan hukum.

“Itu pembungkaman demokrasi dan hak konstutusional orang asli Papua,” kata Ahoren merespons penundaan sidang pertama SKLN antara MRP/MRPB dan Presiden selaku termohon.

Loading...
;

Ahoren menilai penundaan itu serupa dengan pembungkaman orang asli Papua di mata hukum.

“Jelas MRP [dan MRPB] tidak dianggap ada. Rakyat Papua tidak dianggap punya jaminan [hak dalam [hukum],” kata Ahoren.

Sebelumnya dua lembaga kultur di tanah Papua ini (MRP dan MRPB) sudah mengajukan permohonan SKLN ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta pada 17 Juni 2021.

Permohonan dengan nomor pokok perkara 2085-0/PAN.MK/VI/2021 diajukan karena pemerintah pusat secara sepihak RUU Perubahan UU Otsus Papua, dan RUU itu terus dibahas DPR bersama DPD RI.

Pada 29 Juni 2021 Panitera MK telah mengirimkan relas panggilan kepada para pihak untuk mengikuti persidangan pada 5 Juli 2021.

Akan tetapi, pada tanggal 3 Juli 2021, MK mengeluarkan surat MK nomor 2.1/SKLN/PAN.MK/PS/7/2021 perihal penundaan sidang SKLN itu, dengan pertimbangan pandemi COVID-19 yang semakin meluas.

Sidang SKLN itu ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, sehingga dikhawatirkan tidak akan menghentikan pembahasan RUU Perubahan UU Otsus oleh DPR dan DPD RI. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top