Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Khawatir dianggap tak nasionalis, orang Papua enggan bicara haknya

Papua
Ilustrasi warga asli Papua - Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Akademisi dari Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura, Balthasar Kambuaya menyatakan, karena khawatir dianggap tak nasionalis, kebanyakan orang asli Papua enggan bicara terkait hak-haknya.

Ini dikatakan pada Diskusi Papua Strategic Policy Forum #6 ini dengan tema, “Desain Pembangunan Untuk Memproteksi Orang Asli Papua”.

Ia mengatakan, sangat penting menjadikan orang asli Papua sebagai subjek utama dalam strategi pembangunan politik, karena selama ini kebanyakan orang asli Papua takut bicara.

Khawatir dianggap tak nasionalis, orang Papua enggan bicara haknya 1 i Papua

“[Saat akan] bicara proteksi, bicara diskriminasi [terhadap orang Papua] kadang orang Papua berpikir kalau bicara itu nanti dinilai tak nasionalis, seperatis, diskriminatif dan lainnya,” kata Balthasar Kambuaya, Kamis (30/7/2020).

Menurutnya, sejak 1962 hingga 1999, pendekatan terhadap orang asli Papua menggunakan pendekatan keamanan.

Pemerintah pusat mulai menggunakan pendekatan kesejahteraan sejak tahun 2000, dengan memberikan Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus kepada orang asli Papua pada 2001.

Katanya, UU khusus itu mestinya dijadikan alat untuk memproteksi dan mensejahterakan orang asli Papua.

Loading...
;

“Undang-Undang Otsus ini bicara perlindungan dan ada tiga delegasi penting yang diterima Papua, yakni delegasi kekuasaan, kewenangan dan keuangan,” ujarnya.

Akan tetapi kata Kambuaya, hingga kini orang asli Papua masih menjadi penonton dan tidak berdaya di tanahnya sendiri. Tidak berani bersuara, tidak memiliki kekuatan, dan tidak berpengaruh dalam berbagai kebijakan pembangun di tanahnya.

Keterwakikn orang asli Papua di lembaga legislatif pada berbagai kabupaten-kota minim. Situasi ini terjadi karena UU Otsus yang dijadikan dasar pembangunan dan kebijakan di Papua tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Otsus Papua yang merupakan afirmasi terhadap orang asli Papua, masih dikontrol dan dikendalikan pemerintah pusat.

“Partisipasi orang Papua dalam politik, pembangunan dan berbagai aspek lain masih sangat rendah. Bagaimana mereka bicara dan bersuara untuk daerahnya, atau mempengaruhi kebijakan pembangunan di daerah ini,” ucapnya.

Katanya, untuk itu nilai-nilai dasar dalam UU Otsus yang memberi perlindungan dan permberdayaan orang asli Papua mesti benar-benar dapat diimplementasikan. Jangan selalu ada kecurigaan pihak di Jakarta terhadap mereka yang di Papua.

Sementara dosen UGM, Andi Sandi berpendapat, masalah utama ada pada implementasi regulasi.

Misalnya, dalam pasal 65 UU Otsus sangat jelas mengatur mengenai ketenagakerjaan wajib mendahulukan orang asli Papua.

Akan tetapi, yang menjadi masalah saat diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

“Kali ini saya yakin, teman teman di Papua mendorong norma-norma itu masuk dalam Perdasi. Akan tetapi saat dibawa ke level nasional, dianggap bertentangan dengan aturan lain. Akhirnya tidak rampung, padahal normanya dalam undang-undang ada,” kata Andi Sandi.

Menurutnya, lebih sulit lagi ketika pejabat berwenang di pemerintah pusat, tidak paham mengapa pasal tersebut dimasukkan dalam UU Otsus. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top