TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Kipra Papua dorong Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Keerom

Lokakarya Kipra Papua
Lokakarya Hasil Survey/Pengkajian Dalam Upaya Mendorong Inisiatif Penyusunan Rapperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat" di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Keerom di Arso, Kamis (26/8/2021) – Jubi/Timoteus Marten

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Arso, Keerom, Jubi – Tim Konsultasi Independen PemberdayaanRakyat (KIPRA) Papua mendorong Peraturan Daerah (Perda)Perlindungan Masyarakat Adat Keerom. Perda tersebut dianggappenting untuk melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat di daerahini.

Direktur Kipra Papua, Irianto Jacobus, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan di Kampung Wembi, Distrik Manam, Kabupaten Keerom, Papua. Dari pemetaan itu ditemukan bahwa sebagian besar tanah ulayat masyarakat Wembi sudah dialihkan untuk penggunaan lain.

Merekahanya menempati sekitar 30 persen dari wilayah adatnya, sedangkan70 persen lainnya sudah digunakan untuk pembangunan danperkebunan sawit.

Pemetaan itu kemudian dipresentasikan dalam kegiatan bertajuk “Lokakarya Hasil Survey/Pengkajian Dalam Upaya Mendorong Inisiatif Penyusunan Rapperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat” di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Keerom di Arso, Kamis (26/8/2021), yang dihadiri sekitar 30 orang perwakilan masyarakat Kampung Wembi, Dewan Adat Keerom, pemerintah distrik, dan gereja.

“Keerom ini sangat strategis. Menariknya ketika kita lakukan pemetaan, kita tidak sekadar digitalisasi, tetapi ada nilai-nilai luhur masyarakat adat yang kita dorong untuk dijaga,” kata Direktur Kipra, Irianto Jacobus.

Menurut dia, Kipra Papua juga mendorong agar seluruh wilayah adat di Kabupaten Keerom dilakukan pemetaan. DPRD Keerom bahkan sudah berkomitmen untuk mendukung pemetaan tersebut.

“Kita sudah hearing dengan DPRD Keerom. Kita berharap pemetaan wilayah adat terus dilakukan untuk melindungi sumber-sumber alam masyarakat, ” ujarnya.

Baca juga: 70 persen ulayat kampung Wembi habis

Puskue Asa (Tetua Adat) Kampung Wembi, Fransiskus Musui, mengatakan potensi yang tersisa di wilayah adatnya harus dilindungi. Oleh karena itu, Dewan Adat Keerom harus bekerja sama dengan masyarakat adat agar hutan, tanah, dan kekayaan alam lainnya diakomodasi dalam peraturan hukum.

Dia juga berharap agar aspirasi pihaknya ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik tingkat kampung, maupun tingkat distrik dan kabupaten, untuk melindungi tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat.

“Ya, kalau bisa dibuat perkam (peraturan kampung), perda (peraturan daerah) di tingkat kabupaten. Kalau tanpa itu, ya tempat ini ‘kan kita sudah tahu milik negara, sehingga hak kami juga harus dilindungi,” kata Musui.

Ketua Dewan Adat Keerom, Serfo Tuamis, berkata kadang-kadang juga terjadi konflik terkait batas-batas antara keret bahkan suku. Oleh sebab itu, harus dilakukan pemetaan wilayah adat di daerah ini.

“Pemetaan ini harus jalan, bukan berarti (pemetaan wilayah adat) memisahkan orang lain dengan kita, tetapi supaya jelas kepemilikannya dan masyarakat yang tinggal di wilayah adat kita juga tahu aturan,” katanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us