Kisruh Pelantikan DPRD Mimika, Gubernur Dinilai Tak Tegas

Anggota DRRD Terpilih Mimika Demo di Halaman Kantor Gubernur Papua - Jubi/Alex
Anggota DRRD Terpilih Mimika Demo di Halaman Kantor Gubernur Papua – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik Hukum dan HAM kembali menyoroti pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten Mimika pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu, yang hingga kini belum ada kejelasan.

Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, masalah itu tak akan berlarut-larut jika saja Gubernur Papua, Lukas Enembe bersikap tegas menyelesaikan kisruh pelantikan legislator di daerah itu.

“Sepertinya gubernur tak tegas menyelesaikan masalah pelantikan DPRD Mimika. Padahal, gubernur mempunyai kuasa mengambil keputusan melaksanakan pelantikan anggota DPRD terpilih Mimika, berdasarkan SK No. 17 yang dikeluarkan KPU,” kata Tan Wie Long, Senin (21/9/2015).

Menurutnya, gubernur tak perlu melakukan pertimbangan hukum, atau hal lain, namun langsung mengeksekusi putusan penetapan DPRD Mimika terpilih itu. Kondisi ini kata Tan, tak boleh dibiarkan, agar roda pemerintahan di Mimika tak pincang karena tak adanya legislatif yang menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan.

“Hingga kini belum ada kepastian pelantikan anggota DPRD terpilih Mimika, padahal sudah ada SK penetapan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Pemilihan Legislatif sudah dilakukan setahun lebih,” ucapnya.

Katanya, jika bupati setempat, Eltinus Omaleng berpendapat lain mengenai pelantikan anggota DPRD terpilih Mimika, itu keliru. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sengketa Pileg Mimika, dan tak ada putusan yang diatas dari itu.

“Bupati juga tidak punya kewenangan campuri hasil keputusan KPUD. Saya sesalkan gubernur masih memberi pertimbangan dengan alasan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Saya khawatir, jika ada penilaian dan penafsiran hukum lain, bisa membahayakan rakyat,” katanya.

Loading...
;

Awal Agustus lalu, 35 orang anggota DPRD terpilih Mimika melakukan demo damai di halaman Kantor Gubernur Papua, menuntut kejelasan nasib mereka. Para legislator Mimika terpilih itu mendesak pelantikan dilakukan di Jayapura, bukan di Mimika.

“Permasalahan pelantikan ini sudah dibawa ke Jakarta untuk dikaji dan telah diselesaikan, dimana hasilnya terbit SK 17 sebagai rekomendasi dan dasar untuk melaksanakan pelantikan, namun hingga kini belum juga dilaksanakan,” kata Antonius Kemong, salah satu anggota DPRD terpilih Mimika dari Fraksi PKPI, di Jayapura, Senin (3/8/2015). (Arjuna Pademme)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top