Klarifikasi: Kris Fonataba Ketum Partai Papua Bersatu yang sah

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Pengurus partai lokal (parpol) Partai Papua Bersatu menyatakan hingga kini Ketua Umum (ketum) partai itu adalah Kris Fonataba.

Koordinator Wilayah Meepago Partai Papua Bersatu, Penetina Kogoya mengatakan, parpol lokal di bawah kepengurusan ketua umum dan pendiri Kris Fonataba yang sah. 

"Sampai hari ini Pemprov Papua, DPR Papua, dan masyarakat Papua tahu ketua umum itu adalah Bapa Kris Fonataba. Kalau ada yang mau intervensi (mengaku pengurus atau ketua umum) harus melihat AD/ART partai. Ada rambu yang dipatuhi," kata Penetina Kogoya kepada Jubi, Selasa (4/12/2018) petang. 

Menurutnya, Erik Tabuni yang disebut dalam pemberitaan media adalah ketua DPP, tak pernah ada namanya dalam Partai Papua Bersatu sebagai pendiri atau pengurus. 

"Dia hanya menghimpun beberapa orang untuk mengubah SK dan mengambil alih posiis ketu umum. Padahal harus melihat AD/ART. Harus dilakukan kongres. Kongres belum dia lakukan dan langsung masuk dengan SK Kemenkumham," ucapnya. 

Di sisi lain katanya, dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) disebutkan pendiri parpol lokal harus berkedudukan di Papua, bukan di Jakarta. Sedangkan akta notaris milik Erik Tabuni berkedudukan di Jakarta dan mengaku sebagai ketua, namun tidak melalui musyawarah dan kongres.

Loading...
;

"Dalam Partai Papua Bersatu dia bukan pengurus, pendiri. Anggota juga tidak. Pengakuannya itu kan menggangu apa yang kini di dorong pemprov dan pengurus Partai Papua Bersatu," ujarnya. 

Hal yang sama dikatakan Ketua Umum Partai Papua Bersatu, Kris Fonataba. Katanya, secara dinamika organisasi politik, ia harus menunjukkan pembelajaran politik kepada anak-anak Papua di dalam partai itu. 

"Ada unsur kepentingan di luar kepentingan rakyat Papua, itu yang saya lihat. Padahal yang kami lakukan untuk kepentingan Otsus," kata Kris Fonataba. 

Menurutnya, pada 2014 ia membentuk Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu, dari lembaga itulah melahirkan Partai Papua Bersatu. Dalam struktur lembaga itu, nama Erik Tabuni tidak ada. 

"Sampai dalam SK Kementerian Hukum dan HAM juga tidak ada. Memang SK kami dibekukan Januari 2015. Karena dibekukan, kami ke Jakarta membuat klarifikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian lahirnya penandatangan berita acara perbaikan dokumen Partai Papua Bersatu," ujarnya. 

Katanya, penandatangan berita acara itu karena pasal 28 dalam UU Otsus dinilai multi tafsir. Ia kemudian melaporkan kepada gubernur Papua, 6 Maret 2015 dan lahirnya draf Raperdasus Partai Lokal. 

"Kami melaksanakan regulasi itu dengan catatan lembaran daerah itu keluar, kami dorong ke KPU dan yang memverifikasi dokumen kami, jika ada yang perlu kami perbaiki KPU akan menyurati kami agar semua orang Indonesia tahu kami tak lompat aturan," ucapnya. 

"Apa yang dilakukan Erik Tabuni secara manusiawi, itu alam demokrasi. Tapi jangan sampai dia terjebak hukum dan membuat masyarakat di Papua korban," sambungnya.

 Katanya, untuk menjadi ketua umum pihaknya punya undang-undang partai atau AD/ART. Ia justru mempertanyakan ada apa di balik itu. 

"Kami ini punya bukti. Pemprov, DPR Papua tahu pendiri parpol lokal itu Kris Fonataba dan setiap ada agenda saya selalu diundang resmi. Itu tandanya kami yang diakui," ujarnya.  

Ia menyarankan pihak lain sebaiknya mendirikan partai lokal baru dan tak mengganggu apa yang pihaknya perjuangkan karena telah mendorong daftar calon legislatif sementara ke KPU Papua. 

"Kami juga masih tunggu lembaran daerah yang kemarin di Badan Legislasi. Kalau sudah keluar, kami akan lakukan," katanya. (*) 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top