KNPB: MRP jangan loloskan agenda Jakarta di Papua

Otsus Papua
Ilustrasi Otsus Papua. - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Pusat, Agus Kosay menyatakan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat tidak boleh melakukan konsolidasi diam-diam untuk meloloskan agenda Jakarta memberlakukan Otonomi Khusus Papua Jilid 2. Hal itu dinyatakan Kosay melalui keterangan pers tertulisnya pada Jumat (17/7/2020).

Kosay menyatakan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) harus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait pemberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. “MRP harus mendengar aspirasi masyarakat Papua, dan menyampaikan aspirasi sesuai dengan tuntutan masyarakat Papua,” kata Kosay dalam keterangan pers tertulisnya itu.

Kucuran “penerimaan khusus” atau Dana Otsus Papua setara 2 persen plafon Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (UU Otsus Papua) akan berakhir pada 2021. Akan berakhirnya kucuran Dana Otsus Papua itu memunculkan wacana evaluasi Otsus Papua dan revisi UU Otsus Papua.

Baca juga: Kalau negara demokrasi buka ruang untuk akhiri polemik Otsus 2021

Tempo.co melansir pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berharap UU Otsus Papua segera dibahas dan disahkan tahun ini. Hal itu dinyatakan Tito dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, 22 Januari 2020. Di pihak lain, banyak pemangku kepentingan politik di Papua justru menyatakan akan menolak atas rencana Jakarta memberlakukan “Otsus Jilid 2”.

Kosay menyatakan penolakan “Otsus Jilid 2” telah disampaikan berbagai kalangan, termasuk gereja dan masyarakat Papua. Selain itu, sudah ada 22 organisasi gerakan perlawanan rakyat Papua yang meluncurkan Petisi Rakyat Papua untuk menolak rencana Jakarta memperpanjang Otsus Papua.

Kosay menyatakan MRP dan MRPB harus memperhatikan aspirasi rakyat itu. Ia menyatakan seharusnya kedua lembaga kultural orang Papua mendukung penuh Petisi Rakyat Papua yang menolak perpanjangan Otsus Papua.

Loading...
;

Baca juga: Tolak Otsus Jilid 2: Rakyat Papua menuntut janji keadilan dan referendum

“Jangan karena MRP lembaga kultural orang Papua yang diakui pemerintah Indonesia, kemudian MRP mengikuti kemauan Jakarta. MRP harus bijak melihat situasi dan mengambil sikap untuk berpihak ke masyarakat Papua. Hari ini masyarakat melakukan penolakan Otsus dalam berbagai bentuk-demonstrasi, ibadah, jumpa pers, diskusi, dan sebagainya,” kata Kosay.

Kosay menyatakan Negara Republik Indonesia juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua, dan jangan secara sepihak memutuskan memperpanjang pemberlakukan Otsus Papua. Kosay menegaskan, biarpun pemerintah Indonesia terus menggelontorkan Dana Otsus Papua, masyarakat Papua terus menjadi korban dan meninggal.

“Selama ini masyarakat Papua tidak menerima manfaat [Otsus Papua], dan secara terang terang mereka melakukan penolakan. Itu harus dilihat oleh MRP. MRP harus melihat aspirasi masyarakat papua. Jangan terlalu apatis dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat pribumi Papua,” katanya.

Baca juga: Mahasiswa Papua: Tolak Otsus jilid II, referendum harga mati

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Helina Murib meminta pemerintah Indonesia melakukan jajak pendapat rakyat Papua atas rencana pemerintah merevisi UU Otsus Papua. Murib menegaskan elit politik tidak bisa mengatasnamakan masyarakat Papua untuk menyatakan pendapat mereka atas pelaksanaan Otsus Papua.

Helina Murib menyatakan yang merasakan baik atau buruknya Otsus Papua dan Dana Otsus Papua adalah masyarakat Papua yang berada di kampung-kampung. Menurutnya, jika pemerintah pusat menetapkan Otsus Jilid 2 secara sepihak dan tanpa melibatkan masyarakat, hal itu menimbulkan polemik panjang.

“Para elit tidak bisa mengatasnamakan ide sekelompok orang, lalu bicara mengatasnamakan masyarakat. Bagaimana soal Otsus [Papua] itu, diperpanjang atau tidak, tergantung apa mau masyarakat Papua. Kita tidak bisa mengatasnamakan masyarakat lalu mengabil keputusan sepihak terkait pemberlakuan Otsus Papua. Kita [harus] kembalikan kepada masyarakat Papua,” kata Murib saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Minggu (12/7/2020).(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top