KNPB sebut Indonesia tunjukkan sikap kompromi sepihak terkait RUU Otsus

Rakyat Papua di Kabupaten Dogiyai menyatakan menolak Otsus, DOB, dan pendirian Mapolres di Dogiyai, Senin (2/3/2021). - Jubi/Abeth You

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Rakyat Papua telah menyatakan menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid II, pada 15 Juli 2021 nanti. Rencana penerapan Otsus jilid II di Papua terkesan sebagai kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintah pusat kepada rakyat asli Papua.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menegaskan sejak Juli 2020, Petisi Rakyat Papua (PRP) telah menyatakan sikap politik untuk menolak Otsus dan menawarkan solusi untuk rakyat Papua yakni penentuan nasib sendiri.

Menurut Ketua KNPB Pusat, Agus Kossay, hingga Mei 2021 sebanyak 110 organisasi rakyat Papua dan sudah sekitar 714.066 orang menyatakan sikap menolak keberadaan dan keberlanjutan paket politik Otsus di Papua, dan itu adalah suara mutlak.

“Indonesia berupaya merekayasa situasi dan aspirasi rakyat Papua. Indonesia menunjukkan sikap kompromi sepihak antara elite politik lokal dan Jakarta, untuk meloloskan revisi UU Otsus Papua. Sementara, rakyat Papua tidak dilibatkan dalam menentukan nasib masa depannya,” ujar Agus Kossay kepada Jubi, Selasa (13/7/2021).

Oleh sebab itu, ia mengatakan pihaknya bersama rakyat pemilik tanah Papua menyampaikan kepada negara bahwa hari ini di Papua sedang tidak baik-baik saja.

“Kami, hampir semua komponen dan lapisan rakyat telah menyampaikan bahwa Otsus gagal memihak, memberdayakan, dan memproteksi tanah dan manusia Papua. Oleh karena itu, kami beserta alam dan segala isinya di Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri secara demokratis,” katanya.

Sekretaris umum KNPB Pusat, Mecky Yeimo, mengatakan selama 20 tahun implementasi Otsus di Papua memberikan dampak buruk kepada rakyat Papua, yaitu genosida (pemusnahan ras), adanya perizinan pertambangan, dan pembukaan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran yang menyebabkan kerusakan alam.

Loading...
;

“Kita rakyat Papua yang memutuskan nasib Otsus di atas tanah Papua, dan kitalah yang akan membahas dan menentukan solusinya. Rakyat Papua juga tegas menolak segala upaya pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Yeimo.

Menurutnya, bagi rakyat asli Papua, DOB merupakan sepaket di dalam Otsus. “Kami KNPB bersama rakyat Papua menuntut agar segera hentikan pengesahan RUU Otsus jilid II yang tidak libatkan rakyat Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan, Indonesia segera memberikan hak penentuan nasib sendiri melalui referendum bagi Papua. “Jakarta segera menghentikan konflik bersenjata antara Papua dan Indonesia dan hentikan stigma terorisme untuk rakyat Papua,” katanya. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top