Follow our news chanel

Koalisi hukum: proses hukum hingga vonis terhadap PH tidak ramah anak

papua, kerusuhan wamena
Ilustrasi vonis hukum dalam persidangan pixabay.com
Koalisi hukum: proses hukum hingga vonis terhadap PH tidak ramah anak 1 i Papua
Ilustrasi, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Hakim Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan vonis 4 bulan kurungan terhadap PH 16 tahun, seorang siswa SMA di Wamena, menurut hakim, PH terbukti membawa pisau saat penangkapan di rumahnya 23 September 2019 di Wamena.

Informasi itu disampaikan Koalisi Hukum dan HAM yang terdiri dari lembaga bantuan hukum, PAHAM Papua, LBH Papua, ALDP, ELSAM Papua, PBH Cenderawasih dan Ganius Wenda kepada jurnalis Minggu (24/11/2019) di Wamena.

“Kamis 21 November, Ottow Siagian, S.H., Hakim tunggal yang memimpin persidangan perkara ini memutuskan hukuman 4 bulan kurungan penjara bagi PH,” ungkap Mersi Waromi S.H kuasa hukum Heluka kepada jurnalis.

Kata Mersi, penegak hukum, jaksa dan hakim menilai PH melanggar UU nomor 12 tahun 1951 pasal 2 ayat 1 tentang situasi darurat.

“Hakim dan Jaksa berdalil PH terbukti melakukan kejahatan dengan membawa senjata tajam (sebuah pisau dapur)” Mersi.

PH terbukti membawa alat tajam saat penangkapan bersama dua temanya. T dan D di rumahnya pada 23 Oktober 2019 sekitar jam 12.00-13.00 malam.

Loading...
;

“Saat penangkapan di rumahnya, polisi memeriksa badan PH lalu menemukan sebuah pisau dapur berukuran kecil di saku bajunya,”ujarnya.

Polisi kemudian membawa ketiganya ke kantor polisi untuk diperiksa lalu ditahan. Dua hari kemudian, Dua temannya, T dan D dibebaskan, sedangkan PH tetap ditahan hingga diajukan ke pengadilan.

Kata Mersi, polisi menangkap PH dalam operasi penangkapan orang-orang yang diduga melakukan pelemparan dan pembakaran menolak rasisme pada 23 September di Kota Wamena.

Kata dia, persidangan terhadap Heluka dimulai dengan agenda dakwaan pada tanggal 11 November lalu. Dalam tuntutan Jaksa menuntut PH dihukum 10 bulan kurungan penjara.

Penegak Hukum Tidak Ramah Anak

Sementara itu, Gustaf Kawer pengacara HAM Papua senior mengatakan proses hukum terhadap PH menunjukkan aparat Hukum di Wamena tak melindungi hak anak walaupun proses hukum perkara ini dilakukan dengan mekanisme pengadilan anak susuai perintah UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA).

“Para penegak hukum di Kota Wamena mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan tak miliki komitmen perlindugan anak di Kota Wamena,”ungkap Kawer.

Ia sebut aparat tidak paham hukum lantaran lembaga SPPA bukan dibentuk untuk diterapkan secara fomalitas belaka alias hanya berfungsi menjadi lembaga pengadilan tiap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, SPPA dibentuk untuk melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

“Artinya kepentingan anak lah yang harus diutamakan ketika ada anak diperhadapkan dengan hukum,”ungkapnya.

Kata dia, kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum adalah pertumbuhan anak secara fisik maupun psikis (mental), pendidikannya serta hak-hak anak lainnya, membina anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak terjerumus kejahatan dan menjadi rusak, atau moralnya menjadi buruk.

“Karena itulah mengapa UU SPPA mewajibkan setiap penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim harus menerapkan diversi dalam perkara anak atau penyelesaian perkara di luar proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1,”ungkap Kawer.

Atas kelalaian itu, Mersi ajukan kritik lagi kepada penegak hukum. Penegak hukum mestinya mengutamakan kepentingan terbaik anak. Kepentingan anak asas paling utama, dalam SPPA yang wajib diterapkan dalam penegakan hukum dalam perkara anak (Pasal 2 huruf a dan d).

“Dalam proses hukum terhadap perkara PH, penegak hukum Polisi, Jaksa dan Hakim tidak miliki itikad baik melindungi kepentingan PH sebagai anak,”ungkapnya.

Kata dia, itikad buruk itu terlihat dari penahanan terhadap PH selama lebih dari sebulan oleh kepolisian. Termasuk tuntutan Jaksa yang tinggi dalam tuntutan hukum biasanya dalam perkara anak serta upaya banding yang diajukan lagi oleh Jaksa dan putusan pengadilan yang tidak membebaskan PH berdasarkan kepentingan PH sebagai anak.

Padahal sesuai tujuan SPPA serta melihat kasus dan unsur-unsur dalam Pasal yang digunakan mestinya PH harus dibebaskan tanpa harus menjalani proses hukum yang merugikannya seperti yang telah dilaluinya ini. Karena perkara PH bukan merupakan suatu kejahatan yang mengancam nyawa manusia serta tidak adanya niat jahat, PH juga bukan merupakan revedivis sehingga terukur kejahatan dalam dirinya.

Karena itu, Koalisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua menyatakan proses hukum terhadap PH di Kepolsian, tuntutan 10 Bulan oleh Jaksa dan Banding yang diajukan jaksa, dan putusan hakim telah merugikan PH sebagai anak.

Koalisi meragukan komitmen penegak hukum di Kota Wamena : polisi, jaksa dan hakim dalam melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Wamena.

Koalisi mendesak Kejaksaan Wamena dan Pengadilan Tinggi Papua menghentikan proses hukum Banding terhadap PH dan membebaskannya dari segala tuntutan.

Koalisi mendesak KPAI dan Komnas HAM RI untuk mengambil tindakan masing-masing sesuai kewenangan untuk melindungi PH dan mendesak Propam Polda Papua dan Kompolnas RI memproses hukum anggota Kepolsian Wamena yang menangani perkara ini karena menahan PH lebih dari sebulan di tahanan, tanpa mempercepat proses penyelidikannya sesuai mekanisme SPPA. Penyidik telah melanggar Pasal 33 ayat (1,2, 3) UU SPPA.(*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top