Koalisi Papua Bangkit Jilid II mulai bahas pengisian jabatan Wakil Gubernur

Koalisi Papua Bangkit Jilid II
Rapat para pimpinan partai Koalisi Papua Bangkit Jilid II yang berlangsung secara tertutup di Kota Jayapura, Papua, pada Senin (12/7/2021). - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejumlah partai Koalisi Papua Bangkit Jilid II yang menjadi pengusung pasangan Lukas Enembe – Klemen Tinal bertemu di Kota Jayapura pada Senin (12/7/2021), untuk membicarakan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua yang kosong sejak Klemen Tinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021. Koalisi Papua Bangkit Jilid II belum selesai mengkaji pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua, karena perbedaan pengaturan dalam dua undang-undang.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPD Partai Demokrat Papua, Boy Markus Dawir di sela-sela rapat partai Koalisi Papua Bangkit Jilid II, Senin. Menurutnya, ada perbedaan pengaturan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua antara Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Dawir menjelaskan Pasal 17 ayat (3) UU Otsus Papua menyatakan jika Wakil Gubernur berhalangan tetap, maka tidak ada pengisian jabatan sampai masa jabatannya berakhir. Akan tetapi, UU Pilkada membuka peluang untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur yang kosong dari pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Baca juga: Soal kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Koalisi Papua Bangkit rapat bulan depan

“Partai koalisi akan melakukan rapat-rapat selanjutnya untuk membicarakan [pengaturan] dua undang-undang yang berbeda itu. Nanti akan diambil kesimpulan undang-undang mana yang akan dipakai, kemudian disampaikan kepada Gubernur, untuk disetujui undang-undang mana yang akan dipakai,” kata Dawir.

Rapat yang dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe itu juga sempat membahas proses revisi UU Otsus Papua juga tengah berjalan. DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan UU Otsus Papua, dan pembahasan itu bisa mengubah pengaturan tentang pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua yang berhalangan tetap.

Jika revisi itu mengubah aturan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua, misalnya Gubernur punya hak untuk mengajukan atau mengangkat calon Wakil Gubernur atau menyatakan Wakil Gubernur Papua ditetapkan DPR Papua, Koalisi Papua Bangkit Jilid II akan mengikuti ketentuan baru itu.  “Atau jika nanti disepakati menggunakan UU Pilkada, maka partai koalisi akan berkonsultasi dengan Gubernur untuk dua nama yang diajukan ke DPR Papua,” ujar Dawir.

Loading...
;

Dawir menyatakan Gubernur Lukas Enembe selaku Ketua DPD Partai Demokrat meminta agar seluruh proses bisa diselesaikan cepat. “Kami dari Partai Demokrat akan mengawal [agar proses pengkajian aturan itu] lebih cepat. Apakah kita nanti dapat Wakil Gubernur dalam waktu dua minggu, atau bisa atau sebulan ke depan, itu bisa,” katanya.

Soal adanya pimpinan partai yang telah mendapatkan restu dari pimpinan pusat partai masing-masing, seperti Hanura dan PAN, Dawir menyatakan hal itu akan dibicarakan bersama. Hingga kini, masih terbuka kemungkinan bahwa setiap anggota Koalisi Papua Bangkit Jilid II bisa mengajukan kandidat Wakil Gubernur.

Baca juga: Sekda Papua: Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal karena sakit

“Tadi kan sudah diskusi, apakah nanti masing-masing nama ajukan nama, kemudian dibuat kesepakatan dalam berita acara bermaterai untuk diajukan ke gubernur. Misalnya ada 9 partai, masing-masing partai mungkin akan mengajukan satu nama. Atau gabungan partai ajukan satu nama, hingga nanti dapat dua hingga lima nama, kemudian diajukan ke Gubernur untuk dipilih mana yang cocok,” katanya.

Dawir menambahkan, pada Senin Badan Musyawarah DPR Papua juga telah rapat persiapan rapat paripurna DPR Papua untuk pemberhentian Wakil Gubernur Papua. Hasil rapat paripurna nantinya akan diajukan kepada Presiden, untuk mendapatkan surat keputusan pemberhentian Wakil Gubernur. “Setelah itu, DPR Papua [menggelar rapat] paripurna untuk membentuk Panitia Khusus Wakil Gubernur,” sambungnya.

Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rivai Darus mengimbau masyarakat Papua untuk tetap tenang mengikuti proses Koalisi Papua Bangkit Jilid II. “Masyarakat jangan terprovokasi dengan pemberitaan yang berkembang lewat media sosial. Berikanlah kesempatan kepada partai koalisi untuk melakukan langkah  sesuai aturan yang berlaku,” kata Rivai. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top