Follow our news chanel

Komisi C DPRD Merauke ‘adili’ pejabat dinkes dan inspektorat

Pejabat dari dua instansi yang menghadiri pertemuan dengan Komisi C DPRD Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Komisi C DPRD Merauke ‘adili’ pejabat dinkes dan inspektorat 1 i Papua
Pejabat dari dua instansi yang menghadiri pertemuan dengan Komisi C DPRD Merauke – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke ‘mengadili’ pelaksana tugas (Plt) Dinas Kesehatan Merauke, Erny Siahaya, serta dua pejabat dari Inspektorat setempat, terkait mangkraknya pekerjaan pembangunan puskesmas prototype Jagebob yang dikerjakan kontraktor pelaksana Norma Parapaga.

Pertemuan yang berlangsung Jumat (27/9/2019), dipimpin Wakil Ketua DPRD Merauke, Beny Latumahina, dan dihadiri Ketua Komisi C, Hendrikus Hengky Ndiken bersama sejumlah anggota komisi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Erny Siahaya, menjelaskan nilai kontrak dari pekerjaan itu adalah Rp7,7 miliar lebih. Sedangkan waktu pelaksanaan mulai penandatanganan kontrak sejak tanggal 17 Mei 2018. Sedangkan pekerjaan adalah 180 hari kalender.

Dikatakan, dalam pelaksanaanya selama masa kontrak, pekerjaan belum diselesaikan.

“Kami memberikan kesempatan yakni adendum selama 30 hari kalender. Tetapi pekerjaan tak kunjung juga diselesaikan,” ujarnya.

Lalu, lanjut dia, pelaksana pekerjaan Norma Parapaga diberi kesempatan 50 hari kalender hingga 1 Februari 2019. Tetapi pekerjaan juga tak dituntaskan. Masih juga diperpanjang 50 hari. Tetapi akhirnya pekerjaan tak kunjung rampung.

Loading...
;

“Kami selalu melakukan koordinasi dengan Inspektorat terkait pemberian kesempatan kepada pelaksana pekerjaan, hingga akhirnya surat teguran dilayangkan ke PT Putra Marindo sebanyak tiga kali,” katanya.

Setelah surat teguran diberikan sampai tiga kali, tegasnya, dilakukan pemutusan kontrak tanggal 28 Mei 2019. Selanjutnya Inspektorat melakukan audit pekerjaan di lapangan.

Ditambahkan, untuk pembayaran berupa uang muka sebesar 20 persen. Juga pembayaran berdasarkan prestasi sampai 75 persen kepada kontraktor bersangkutan.

Wakil Ketua DPRD Merauke, Beny Latumahina, meminta kepada inspektorat memberikan penjelasan kepada Komisi C terkait hasil audit yang telah dilakukan, sehingga menjadi lebih jelas.

“Kita minta penjelasan berkaitan dengan audit, agar dapat dilihat dengan kondisi fisik bangunan di lapangan yang hingga sekarang belum diselesaikan,” pintanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top