Follow our news chanel

Komisi V DPR Papua: Ada alokasi anggaran OPD tak sesuai Renja

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi V DPR Papua, yang membidangi pendidikan, kesehatan, olahraga, budaya, dan sosial, Jack Komboy mengatakan, ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang alokasi anggarannya diberikan tidak sesuai rencana kerja (Renja) yang disusun OPD terkait. 

Menurutnya, perbedaan besar anggaran setiap OPD yang tercantum dalam belanja langsung dan tidak langsung, terdapat dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran (TA) 2019, dan seharusnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam RAPBD 2019 mengacu pada hal itu.

"Jika dibandingkan antara buku RAPBD Papua tahun anggaran (TA) 2018, dengan buku RAPBD TA 2019, tahun ini terdapat banyak kesalahan nominal pemberian anggaran kepada setiap OPD pada belanja langsung dan belanja tidak langsung," kata Jack Komboy akhir pekan lalu. 

Selain itu katanya, dalam rapat konsultasi anggaran Komisi V DPR Papua dengan OPD mitra mereka, ditemukan sejumlah anggaran kegiatan pembangunan tahun anggaran (TA) 2019 yang cukup besar, dan menjadi tupoksi setiap OPD.

Namun anggaran itu, tidak tercantum dalam usulan OPD, tapi dimasukkan dalam urusan bersama (UB) yang dikelola oleh BPKAD atau Bappeda Papua. 
Komisi V DPR Papua meminta pihak eksekutif teliti dan cermat dalam penyusunan, serta melaporkan secara transparan pencantuman besaran anggaran yang dimasukkan dalam buku RAPBD maupun plafon APBD sementara. 

"Selain itu, kami juga mempertanyakan mengapa dana perimbangan Papua, tahun anggaran 2019, berkurang. Pada 2018, senilai Rp 4, 445 triliun lebih, dan tahun ini turun senilai Rp 4,398 triliun lebih," ujarnya. 

Loading...
;

Kritikan terhadap APBD Papua TA 2019, juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR Papua. Sekretaris Fraksi PDIP DPR Papua, Mathea Mamoyao mengatakan, sejak awal paripurna RAPBD Papua, fraksinya telah menyampaikan dalam pendapat fraksi, agar alat kelengkapan dewan mendalami dan mengkaji secara kritis terhadap materi RAPBD. 

"Namun hal tersebut tidak mendapat respons selama paripurna pembahasan hingga pengesahan," kata Mathea Mamoyao. 

Ia berharap, paripurna pembahasan dan pengesahan RAPBD Papua TA 2019, tidak hanya formalitas untuk mendapat legitimasi DPR Papua terhadap penetapan APBD Papua, 2019. (*) 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top