Follow our news chanel

Previous
Next

Komnas HAM akan serahkan laporan hasil investigasi pembunuhan Pendeta Zanambani ke Jokowi

papua, komnas ham, investigasi pembunuhan pendeta Yeremias Zanambani
Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam (tengah), Kepala Biro Penegakan HAM Komnas HAM RI, Gatot Ristanto dan Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey (kiri) saat memperlihatkan foto rekonstruksi penembakan terhadap Pdt Yeremias Zanambani - Jubi/Arjuna

Papua No.1 News Portal

Jayapura, JubiKomisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI menyatakan akan menyerahkan laporan hasil investigasi penembakan yang menewaskan Pendeta (Pdt) Yeremias Zanambani kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam mengatakan, setelah melakukan investigasi selama beberapa hari di Intan Jaya pada pekan lalu, pihaknya akan segera menganalisis berbagai informasi saksi dan temuan pihaknya di lapangan.

Komnas HAM akan membuat laporan kesimpulan akhir, kasus yang terjadi di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 19 September 2020 itu.

Pernyataan itu dikatakan Choirul Anam dalam keterangan pers di Kantor Komnas HAM perwakilan Papua di Kota Jayapura, Sabtu (18/10/2020).

“Komnas HAM akan menyerahkan laporan kepada Presiden, karena pengaduan kasus ini juga sampai kepada Presiden,” kata Anam.

Menurutnya selain kepada Presiden Jokowi, Komnas HAM RI juga akan menyerahkan laporan hasil investigasinya kepada keluarga korban dan Menkopolhukam Mahfud MD, sebagai Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF.

Akan tetapi ia menegaskan, temuan Komnas RI dan TGPF tidak dalam posisi saling melengkapi, karena kedua pihak bekerja sesuai mandat masing-masing.

Loading...
;

“TGPF sesuai mandat Pak Menkopolhukam dan Komnas HAM sesuai mandat undang-undang yang menjadi teritorinya. Karakter dasar Komnas HAM adalah lembaga independen,” ujarnya.

Kata Anam, sejak awal Menkopolhukan dan Komnas HAM RI dan menyadari bersama, temuan kedua pihak nantinya berdiri sendiri-sendiri. Tidak untuk saling melengkapi.

Mengenai bagaimana kebijakan yang akan diambil sebagai jalan terbaik, dapat merujuk pada laporan Komnas HAM RI, TGPF atau pihak lain.

“Kebijakan bisa mengambil dari kedua laporan ini, atau laporan-laporan yang lain,” ucapnya.

Namun ia berharap, laporan Komnas HAM RI menjadi salah satu yang utama didengarkan, karena kasus ini pendekatannya mengeni HAM. Selain itu, para pihak di Papua mendambakan keadilan substansial dan itu keadilan yang diatur dalam aturan HAM.

Kepala Biro Penegakan HAM Komnas HAM RI, Gatot Ristanto mengatakan, pihaknya berterimakasih atas dukungan kepada masyarakat Papua, dan para pihak sehingga tim Komnas HAM RI bisa menyelesaikan tugasnya di lapangan.

“Kita berharap kasus ini semakin terang, keluarga korban mendapat keadilan dan kedamaian bagi Papua segera terwujud,” kata Gatot. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top