Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Komnas HAM harus segera turun selidiki dugaan pelanggaran HAM di Deiyai

Insiden penembakan massa pengunjukrasa anti rasisme di Kantor Bupati Deiyai pada Rabu (28/8/2019). - IST
Komnas HAM harus segera turun selidiki dugaan pelanggaran HAM di Deiyai 1 i Papua
Insiden penembakan massa pengunjukrasa anti rasisme di Kantor Bupati Deiyai pada Rabu (28/8/2019). – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua utusan Wilayah Adat Meepago John NR Gobai meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM segera turun menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam insiden penembakan yang terjadi di Kantor Bupati Deiyai pada 28 Agustus 2019 lalu. Komnas HAM harus mengusut kasus tewasnya delapan warga sipil dalam rangkaian kekerasan pada unjukrasa anti rasisme di Kabupaten Deiyai.

Hal itu disampaikan Gobai kepada Jubi pada Kamis (5/9/2019). Gobai menyatakan hasil investigasi Sekretariat Keadilan untuk Perdamaian Dekenat Deiyai, Keuskupan Timika, mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam penanganan unjukrasa anti rasisme di Waghete, ibukota Kabupaten Deiyai pada 28 Agustus 2019.

Komnas HAM harus segera turun selidiki dugaan pelanggaran HAM di Deiyai 2 i Papua

“Menurut saya indikasi pelanggaran HAM berat  sudah ada. Untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM, Komnas HAM harus secepatnya turun dan melakukan penyelidikan. Kapolri juga, sudah bicara akan menurunkan Propam Mabes Polri. Komnas HAM RI harus mengawal dan melakukan investigasi independen. [Komnas HAM harus] segera bentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki serta memantau [kasus itu],” kata Gobai.

Gobai juga meminta Komnas HAM nantinya mengumumkan hasil penyelidikan mereka di Deiyai. “Setelah melakukan investigasi, Komnas HAM harus mengumumkan pelaku, dan pelaku penembak warga sipil di Deiyai ditindak tegas. [Begitu juga dengan pelaku] di daerah lain,” katanya.

Gobai juga mengimbau Kepolisian Resor Paniai segera menghentikan proses hukum terhadap para warga sipil yang mereka jadikan tersangka kasus amuk massa di Kantor Bupati Deiyai pada 28 Agustus 2019 lalu. “Jika oknum aparat pelaku pembunuhan warga sipil belum diproses hukum, jangan sembarangan menangkap masyarakat Deiyai,” kata Gobai.

Secara terpisah Direktur Eksekutif Lembaga, Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan aparat keamanan Indonesia diduga keras telah melakukan tindak pelanggaran hak asasi manusia berat dalam insiden penembakan di Kantor Bupati Deiyai pada Rabu (28/8/2019). Hal itu dinyatakan Warinussy melalui siaran pers yang diterima Jubi pada Selasa (3/9/2019).

Loading...
;

Warinussy menyatakan hasil investigasi SKP Dekanat Paniai Keuskupan Timika memunculkan dugaan bahwa aparat keamanan telah melakukan tidak kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Warinussy mendesak Komnas HAM segera melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan di Kantor Bupati Deiyai itu.

“Indikasi kuat tertembaknya tujuh warga sipil oleh aparat keamanan di Deiyai serta satu warga sipil lain yang diduga terserempet kendaraan [aparat keamanan] Indonesia pada Rabu adalah kasus yang serius dan bersifat kriminal khusus,” kata Warinussy dalam siaran persnya.

Warinussy mendesak Presiden Joko Widodo agar membuka akses dan memberi kesempatan pertama bagi Komnas HAM RI untuk menyelidiki dan mengungkapkan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penembakan di Kantor Bupati Deiyai itu. Hal itu dibutuhkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi rakyat Papua.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top