Follow our news chanel

Previous
Next

Komnas HAM ingatkan pemerintah Papua penuhi kebutuhan tim medis penanganan Covid-19

Komnas HAM ingatkan pemerintah Papua penuhi kebutuhan tim medis penanganan Covid-19 1 i Papua
Foto ilustrasi – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua mengingatkan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua, dan pemerintah kabupaten/kota memenuhi kebutuhan tim medis penanganan Covid-19 di Papua.

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan selaian peralatan, kebutuhan utama yang diperlukan tim medis penanganan Covid-19 di Papua, mulai dari Puskesmas hingga setiap rumah sakit adalah alat pelindung diri atau APD.
Kata Frits Ramandey, Komnas HAM menyayangkan adanya salah satu perawat di Kabupaten Merauke dinyatakan positif Covid-19.

Ia menduga ini akibat perawat tersebut tidak dilengkapi APD memadai saat merawat pasien yang juga telah dinyatakan positif Covid-19, saat masih berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP.

“Pemerintah kabupaten/kota juga harus memberikan insentif kepada tenaga medis yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19. Kini para tenaga medis mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit di barisan terdepan melawan wabah Covid-19 ini,” kata Frits Ramandey melalui telepon selulernya kepada Jubi, Senin (23/3/2020).

Komnas HAM kata Ramandey, mendukung langkah Pemprov Papua dan kabupaten/kota di Papua meliburkan sementara siswa semua jenjang pendidikan dan instansi pemerintah, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Itu tidak melanggar HAM karena demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Melarang sementara orang-orang berkumpul, juga itu tidak melanggar HAM. Negara melaksanakan tanggung jawabnya demi kepentingan masyarakat banyak, itu yang utama,” ujarnya.

Loading...
;

Komnas HAM juga mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperketat arus masuk orang di bandara dan pelabuhan, juga antara kabupaten di Papua. Pengawasan dinilai perlu mengingat Papua berbatasan dengan negara tetangga, Papua Nugini.

Selain itu lanjut Ramandey, pemerintah mesti melakukan inspeksi ke berbagai apotek dan toko, karena di beberapa daerah di antaranya Kota Jayapura Komnas HAM menemukan kelangkaan masker, handscoon (sarung tangan karet) hingga hand sanitizer.
Pemerintah kabupaten/kota kata Ramandey, juga mesti melakukan operasi pasar agar tak oknum yang memanfaatkan situasi menaikkan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah juga harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu panik dan memiliki kesadaran tetap berada di rumah, serta mau memeriksakan diri jika mengalami gejala Covid-19,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota komisi bidang kesehatan DPR Papua, Namantus Gwijangge mengatakan ada sejumlah fasilitas pencegahan dan penanganan Covid-19 di Papua yang mesti segera dilengkapi pemerintah setempat.

Beberapa fasilitas itu di antaranya Thermal Scanner atau pemindai suhu tubuh di bandara dan pelabuhan, karena kini sejumlah bandara dan pelabuhan di Papua belum memiliki alat pemindai suhu tubuh.

Selain itu, tak kalah penting Dinas Kesehatan Provinsi Papua mesti segera melengkapi kebutuhan peralatan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Papua.

“Ya barang itu sebenarnya sudah harus ada karena dinkes sudah punya laboratorium,” kata Namantus Gwijangge kepada Jubi.

Namantus Gwijangge menilai para pengambil kebijakan di Papua terlambat mengambil langkah antisipasi. Ia menduga, tanpa disadari penyebaran Covid-19 telah masuk ke Papua. 

“Harusnya sejak wabah Corona pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember lalu, Papua sudah melakukan antisipasi. Tapi selama ini kita terkesan lambat bertindak, hanya sebatas bicara,” ucapnya.(*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top