Follow our news chanel

Previous
Next

Komnas HAM ingin bertemu Pansus Kemanusiaan DPR Papua bahas kasus Intan Jaya

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ingin bertemu Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua, dalam waktu dekat.

Anggota Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Paskalis Letsoin mengatakan pertemuan kedua pihak untuk membahas masalah berbagai kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua Komisi bidang politik, hukum, HAM dan keamanan DPR Papua itu menduga, Komnas HAM ingin mendengar hasil investigasi Pansus Kemanusiaan dalam kasus penembakan yang menewaskan, Pendeta (Pdt) Yeremias Zanambani, di Distrik Hitadipa, Intan Jaya pada 19 September 2020 silam.

Apalagi kata Paskalis, Komnas HAM tidak masuk dalam Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF Intan Jaya, bentukan Menkopolhukam. Tim itu kini sedang bekerja mengumpulkan data di lapangan.

“Tim ini sedang bekerja. Akan tetapi di dalamnya tak ada Komnas HAM. Komnas HAM sendiri ingin bertemu kami, surat yang dikirim ke kami pertemuan direncanakan pada 16 Oktober 2020 mendatang,” kata Paskalis Letsoin, Senin (12/10/2020).

Ia menilai, sejak awal berbagai pihak telah meragukan kinerja TGPF, dengan berbagai alasan. Satu di antaranya, tidak melibatkan Komnas HAM atua pihak yang selama ini mengadvokasi masalah dugaan pelanggaran HAM.

Kata Pakalis, pada prinsipnya tim apapun yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus kekerasan di Intan Jaya, mesti terbuka jika memang niatnya demi kemanusiaan dan ingin menyelesaikan masalah.

Loading...
;

“Komnas HAM juga mempertanyakan mengapa mereka tidak dilibatkan dalam TGPF. Maka dari situasi itu, mereka memilih untuk berdiskusi dengan kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya siap bersinergi dengan siapapun atau lembaga manapun, selama ini niatnya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada.

Sementara itu, keluarga Pdt Yeremias Zanambani menyatakan telah menandatangani Laporan Berita Acara Pemeriksaan atau BAP kepolisian, di Intan Jaya pada Senin (12/10/2020) dini hari.

Satu di antara kerabat korban, Bernad Kobogau mengatakan penandatanganan BAP dilakukan saat pihak keluarga bertemu TGPF. Pertemuan itu difasilitasi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.

Pernyataan itu dikatakan Kobogau ketika dihubungi Jubi melalui panggilan telepon, Senin (12/10/2020).

Sebelumnya, keluarga korban menolak menandatangani BAP pada September lalu. Alasannya, terjadi sedikit perubahan dalam BAP tersebut.

Pihak keluarga menyatakan akan memenuhi permintaan aparat kepolisian tersebut, apabila telah mendapat pendamping hukum.

Namun kata Bernard Kogobau, empat saksi termasuk istri korban mau menandatangani BAP karena dijanjikan masalah itu akan dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

TGPF juga menyatakan oknum anggota TNI yang diduga menembak dan menikam Pdt. Yeremia Zanambani akan diproses hukum.

“Yang kita khawatir itu, [saat pembuatan BAP] pertama dulu, ada [anggota] Reserse dari Polda Papua yang ganti pasal [dalam BAP], jadi kita tidak percaya dan tidak mau tandatangan lagi. Tapi, yang kemarin kita tidak persoalkan, [kita dengar] murni kata-kata dari mama-mama jadi kita minta mama dan bapa dong tandatangan,” ujar Bernard Kogobau. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top