Follow our news chanel

Komnas HAM: Makar jangan dijadikan alasan untuk batasi demonstrasi di Papua

Ilustrasi demonstrasi di Papua - Jubi. Dok
Komnas HAM: Makar jangan dijadikan alasan untuk batasi demonstrasi di Papua 1 i Papua
Ilustrasi demonstrasi di Papua – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara meminta agar makar tak dijadikan alasan bagi aparat keamanan membatasi masyarakat Papua menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Ia mengatakan, kebebasan berekspresi menyatakan pendapat adalah hak konstitusional dan harus dilindungi. Kepolisian justru bertugas melindungi supaya warga negara bisa menyatakan pendapat.

“Ketika masyarakat demo misalnya ingin keadilan segala macam harus dilihat. Kalau polisi menyatakan makar atau tidak, tentu punya ukurannya. Tapi tidak lantas membatasi seseorang menyatakan pendapat,” kata Beka Ulung Hapsara kepada Jubi di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Komnas HAM meminta kepada polisi agar berhati-hati dalan melakukan pengamanan sehingga tak ada pelanggaran HAM pada masyarakat. Ia mencontohkan tindakan aparat membubarkan acara bakar batu di Mimika beberapa waktu lalu adalah hal yang tak seharusnya terjadi.

“Saya kira itu sudah melewati batas. Polisi harus hati-hati untuk itu. Ibadah syukur dalah bentuk ekspresi tidak ada yang dilanggar di situ. Tidak lantas terburu-buru menetapkan, ini ada potensi kerusuhan, ditunggangi asing segala macam,” ujarnya.

Menurutnya, polisi mesti menghentikan pendekatan represif dalam setiap aksi yang dilakukan masyarakat atau mahasiswa Papua. Tidak menggunakan kekerasan berlebihan, apalagi hingga jatuh korban.

Loading...
;

“Saya kira aparat TNI juga sama, tidak menggunakan kekerasan. Semua pihak mesti menahan diri. Yang demo, harus demo damai. Tidak ada bakar-bakaran, tidak ada upaya merusak fasilitas publik, apalagi melakukan kekerasan itu adalah tindakan pidana,” ucapnya.

Berbagai peristiwa yang terjadi di Papua belakangan ini juga sudah ditangani oleh Komnas HAM. Menurut Beka, berbagai upaya telah dilakukan Komnas HAM RI dan Komnas HAM perwakilan Papua salah satunya mendorong dialog maupun investigasi kasus termasuk dalam peristiwa demonstrasi rusuh di Wamena, Deiyai dan lainnya.

“Yang di Jakarta kami sudah ketemu beberapa tokoh Papua. Baik MRP, dari Jaringan Damai Papua, kemudian memetakan solusi jangka panjang seperti apa. Tidak hanya sekadar solusi jangka pendek kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang ada,” katanya.

Komnas HAM RI juga berencana ke Papua pada pertengahan Oktober 2019. Hal tersebut telah dirembukkan antara komisioner Komnas HAM dan anggota tim.

Di sisi lain, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda juga meminta aparat keamanan tidak bertindak represif dalam menghalau demonstran di Papua.

“Tetap kita halau, kita jaga agar tidak boleh bertindak anarkis. Akan tetapi jangan sampai mengeluarkan senjata. Ada berbagai cara lain,” kata Yunus Wonda.

Menurutnya, jika korban jiwa terus berjatuhan di Papua dari waktu ke waktu, situasi di Papua justru tidak akan semakin nyaman. Selain itu, trauma akan terus membekas di hati masyarakat Papua. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top