Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Komnas HAM: Otsus Papua jangan hanya bicara dana dan infrastruktur

Otsus Papua
Ilustrasi Otsus Papua. - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan bicara Otonomi Khusus (Otsus) Papua bukan hanya mengenai dana dan infrastruktur. Ada banyak hal yang mesti diperhatikan selain dan dan infrastruktur.

Pernyataan ini dikatakan komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyusul niat pemerintah pusat memperpanjang masa berlaku pemberian dana Otsus bagi Papua, yang akan segera berakhir pada 2021.

Menurutnya, ketika bicara Otsus Papua juga mesti memperhatikan bagaimana hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Papua.

Misalnya kebebsan berpendapat, berorganisasi, berkumpul. Ini juga salah satu Hak Asasi Manusia yang statusnya setara antara masyarakat Papua dengan warga Negara Indonesia lain.

“Yang lain, bagaimana akses kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lainnya. Termasuk bagaimana bersikap menganai masyarakat adat Papua, yang dari hari ke hari (semakin) terpinggirkan,” kata Beka Hapsara, dalam diskusi daring, beberapa hari lalu.

Menurutnya, momen terkait nasib Otsus juga mestinya dijadikan pintu masuk penyelesaian kasus-kasus pelangaran HAM di Papua secara adil.

“Pada titik itulah sebenarnya evaluasi menyeluruh dari Otsus diletakkan. Bukan hanya berapa puluh triliun dana masuk ke Papua dan apa dampaknya. Tapi bagaimana perspektif HAM diletakkan,” ujarnya.

Loading...
;

Beka Hapsara juga sependapat jika Otsus Papua dievaluasi secara menyeluruh melibatkan semua pemangku kepentingan. Akan tetapi pemerintah pusat serta pemerintah daerah, mesti dapat meyakinkan semua pihak di Papua.

“Pemerintah pusat mesti melakukan dialog sungguh-sungguh dan setara, memanusiakan dan menghormati nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat Papua,” ucapnya.

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua Solidaritas Perempuan Papua, Naci Jacqueline Hamadi, menyatakan para perempuan Papua tidak pernah tahu mengenai dana Otsus yang digelontorkan ke Papua.

Menurutnya, ini disebabkan penggunaan dana Otsus Papua selama 21 tahun sangat jarang melibatkan perempuan.

“Kondisi itu [terjadi] akibat kewenangan perempuan dalam hak politik sangat minim, termasuk tak dilibatkan dalam urusan regulasi dan penggunaan dana Otsus,” kata Naci Hamadi.

Katanya, perempuan harus duduk bersama-sama dan melakukan evaluasi selama pemberlakuan Otsus. Apakah berhasil atau gagal. Jika gagal sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah pusat. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top