Follow our news chanel

Previous
Next

Komnas HAM Papua dalami laporan dugaan pelanggaran HAM Nduga

papua-pengungsi-nduga
Pengungsi Nduga saat berada di lokasi pengungsian di hutan sekitar wilayah Nduga - Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua masih mendalami rangkuman laporan dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Nduga selama 2018 hingga kini.

Pernyataan itu dikatakan Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey, melalui panggilan teleponnya, Rabu (2/9/2020).

Rangkuman laporan dugaan pelanggaran HAM itu, diserahkan pegiat HAM Papua di wilayah Pegunungan Tengah, Theo Hesegem, bersama Ketua DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge, pada 31 Agustus 2020 lalu.

“Kami masih mendalami laporan yang diserahkan oleh Theo Hesegem dan Ketua DPRD Nduga. Tapi paling tidak, dari laporan ini ada beberapa hal [yang terangkum di dalamnya],” kata Frits Ramandey.

Menurutnya, dugaan pelanggaran HAM yang termuat dalam laporan itu, di antaranya penemuan makam lima warga sipil yang diduga korban penembakan. Makan itu ditemukan di Kampung Iniye, Distrik Mbua pada 10 Oktober 2019 lalu.

Laporan tersebut juga merangkum penembakan terhadap Elias Karunggu (40 tahun) dan anaknya Selu Karunggu (20 tahun) oleh Satgas Pamtas Yonif PR 330/TD, di Distrik Kenyam pada 18 Juli 2020.

Keduanya ditembak lantaran diduga merupakan anggota kelompok bersenjata di wilayah itu. Aparat keamanan mengklaim mengamankan sejumlah barang bukti yang dibawa korban. Di antaranya sepucuk pistol, parang, telepon genggam milik anggota TNI yang dirampas sebulan sebelum kejadian, dan uang tunai Rp9 juta lebih.

Loading...
;

“Poin ketiga adalah mereka minta dibentuk tim investigasi [independen],” ujarnya.

Katanya, permintaan pembentukan tim investigasi independen, selain untuk mengusut kasus penemuan makam lima warga dan penembakan terhadap ayah dan anaknya, juga untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran HAM di Nduga sejak Desember 2018 hingga kini.

“Kami sedang pelajari dan membuat resume terhadap laporan [yang diserahkan ke kami] ini,” ucapnya.

Baca juga: Theo Hesegem siapkan sejumlah laporan pelanggaran HAM di Nduga

Sehari sebelumnya, pegiat HAM Papua di wilayah Pegunungan Tengah, Theo Hesegem, mengatakan rangkuman laporan dugaan pelanggaran di Nduga juga telah diserahkan ke beberapa pihak terkait. Di antaranya, Majelis Rakyat Papua atau MRP, Kapolda Papua, dan Sinode gereja di Papua.

“Saya lagi mengatur waktu bertemu Pangdam XVII/Cenderawasih, untuk menyerahkan laporan yang sama,” kata Theo Hesegem.

Menurutnya, laporan itu dilengkapi identitas dan foto para korban. Masyarakat Nduga juga membuat pernyataan sikap tertulis menolak Otsus dan meminta pasukan non organik, terutama Satgas Yonif PR 300/DT, ditarik dari Nduga karena kini terjadi krisis kemanusiaan di sana. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top