HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Komnas HAM Perwakilan Papua: Indonesia terus abaikan tragedi Biak Berdarah

Komnas HAM Perwakilan Papua
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey - Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Papua, Fritz Ramandey mengatakan Pemerintah Indonesia terus mengabaikan para pelaku penembahan warga sipil dalam tragedi Biak Berdarah. Hal itu dinyatakan Ramandey di Kota Jayapura, Papua, Senin (6/7/2020).

Tragedi Biak Berdarah terjadi pada 6 Juli 1998. Laporan International Center for Transitional Justice and (ICTJ) dan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) berjudul “Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi” menyatakan pasukan aparat keamanan saat itu membubarkan demonstrasi di menara air di belakang Puskesmas Biak, menembaki demonstran, menggiring mereka ke Pelabuhan Biak, dan kemudian menginterograsi mereka. Beberapa korban meninggal atau hilang dalam peristiwa itu.

Fritz Ramandey menyatakan hingga kini pemerintah Indonesia tidak menjalankan proses hukum yang adil terhadap aparat keamanan yang terlibat tragedi Biak Berdarah. Pemerintah Indonesia justru menjalankan proses hukum kepada sejumlah demonstran yang berunjukrasa secara damai, termasuk memenjarakan tokoh yang memimpin unjuk rasa damai itu, Filep Karma.

“Aparat yang melakukan penembahkan kepada masyarakat Papua saat itu tidak dihukum secara adil. Sementara itu Filep Jacob Semuel Karma  sebagai pemimpin [unjuk rasa] saat itu sudah diproses hukum. Dalam konteks hak keadilan hukum, itu tidak adil. Filep Karma bersama sejumlah orang dibawa ke pengadilan [dan] dihukum, sementara aparat yang melakukan tindakan brutal saat itu tidak dibawa ke pengadilan,” kata Ramandey kepada wartawan, Senin.

Baca juga: Water canon hentikan aksi mahasiswa Papua di Bali

Ramandey menyatakan Komnas HAM telah melakukan pendalaman atas tragedi Biak Berdarah itu. “Kita perlu menuntaskan apakah ini mengandung pelanggaran HAM berat atau tidak. Akan tetapi, peristiwa ini terjadi [pada masa] transisi Orde Baru dan Reformasi, tidak sedikit orang mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia,” kata Ramandey.

“Kami sementara melakukan pendalaman, baik [menyangkut] satuan-satuan yang terlibat, juga [identitas] korban-korban saat itu terjadi. [Peristiwa itu] saat ini menjadi trauma bagi masyarakat, negara harus hadir memberikan keadilan dalam mengatasi trauma bagi korban. [Hal itu penting agar tragedi Biak Berdarah] tidak menjadi beban bagi negara,” kata Ramandey.

Loading...
;

Secara terpisah Direktur Elsam Papua, Matius Adadikan pengabaikan kasus Biak Berdarah yang terjadi 6 Juli 1998 telah menyuburkan praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Akibatnya, kasus pelanggaran HAM baru terus terjadi di Papua, baik dalam bentuk penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga pembunuhan.

“Peristiwa Biak Berdarah, Wasior Berdarah, Wamena Berdarah, dan baru kemarin,  [kasus] Paniai Berdarah. [Berdasarkan] informasi [yang] kami dapat, [jika berkas penyelidikan Komnas HAM] sampai di Kejaksaan Agung, masih ada saja halangan. Apakah [berbagai] kasus itu terjadi tanpa ada ujungnya, dan tanpa diselesaikan di Papua,” ujar Adadikan mempertanyakan.

Ia menilai praktik impunitas dalam kasus Biak Berdarah membuat perilaku kekerasan aparat keamanan era Orde Baru terwariskan dan mengakar hingga saat ini. “Kami dari Elsam Papua terus coba mendorong [berbagai] pihak lain secara koalisi [mendesakkan] proses hukum [kasus Biak Berdarah]. Bagi kami, masih ada tanda tanya bagi pemerintah, [apakah mereka serius atau] tidak serius atasi kasus Biak Berdarah,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top