Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Komnas HAM RI diminta turunkan tim ke Intan Jaya

Ilustrasi kantor Komnas HAM RI - Jubi. Dok
Komnas HAM RI diminta turunkan tim ke Intan Jaya 1 i Papua
Ilustrasi kantor Komnas HAM RI – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua versi Kongres Besar Masyarakat Adat Papua III meminta Komnas HAM RI menurunkan tim ke Kabupaten Intan Jaya untuk menginvestigasi pertikaian antara aparat keamanan dan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah itu dalam beberapa waktu terkhir.

Sekretaris II Dewan Adat Papua versi Kongres Besar Masyarakat Adat Papua III, John NR Gobai mengatakan baku tembak antara aparat keamanan dan OPM kembali terjadi di Intan Jaya, Minggu (26/1/2020).

Aparat keamanan menyebut dua anggota OPM tertembak dalam kontak senjata itu. Akan tetapi ada informasi lain yang menyatakan ada tiga warga sipil menjadi korban dalam insiden itu.

“Informasinya dua orang dewasa, salah satunya berprofesi sebagai tukang ojek tertembak juga satu anak kecil berusia delapan tahun. Mereka tertembak di luar arena pertempuran. Informasi lain menyebut ada aparat keamanan juga tertembak saat kontak senjata,” kata John Gobai kepada Jubi melalui telepon selulernya, Senin (27/1/2020).

Untuk itu menurut Gobai, Komnas HAM RI mesti segera menurunkan tim ke Intan Jaya mengklarifikasi kebenaran berbagai informasi yang berkembang di masyarakat selama ini terkait situasi di kabupaten tersebut.

“Sejak awal kami sudah minta pasukan keamanan segera ditarik agar kontak senjata tidak mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban,” ujarnya.

Loading...
;

Selain itu kata Gobai, melihat situasi beberapa daerah di Papua dalam beberapa waktu terakhir misalnya di Nduga dan Intan Jaya, para pengambil kebijakan di Bumi Cenderawasih mesti bersikap.

Kemudian mendesak pemerintah pusat menghentikan pengiriman pasukan keamanan ke berbagai wilayah Papua, karena kebijakan tersebut merupakan teror mental dan psikologis terhadap rakyat Papua oleh negara.

“Perlu ada upaya dan sikap dari DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, DPR RI, DPD RI untuk meminta evaluasi pengiriman pasukan ke Papua,” katanya.

Sementara, pegiat HAM, Haris Azhar mengatakan masalah Papua memang terlalu rumit. Akan tetapi situasi itu terjadi lantaran lambannya pemerintah pusat dan para pihak terkait menyelesaikan masalah Papua.

Pernyataan itu dikatakan Haris Azhar dalam diskusi mencari solusi masalah Papua yang digelar di Kota Jayapura, Sabtu (25/1/2020). Menurutnya, berbagai masalah di Papua merupakan produk dari konstruksi kekerasan dan diskriminasi yang sudah terjadi puluhan tahun di Bumi Cenderawasih. Akibatnya, kekerasan di Papua tak pernah berakhir. Kekerasan di Papua hanya berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain.
Haris Azhar menduga negara tak kunjung dapat menyelesaikan berbagai masalah Papua karena dari presiden ke presiden tak ada yang mendapat informasi kongkrit terkait kondisi yang sebenarnya terjadi di Papua.

“Kita datang bawa draf, besok dia (presiden) dengar orang lain bicara B, bicara C, dan ujungnya sampai Z tidak ada yang diputus, mana yang mau ditempuh. Solusinya hanya satu menyampaikan hal yang paling gamblang. Paling clear disampaikan ke dia (presiden),” kata Haris Azhar.

Katanya, selama presiden tak menerima informasi yang kongkrit terkait Papua dan informasi itu tidak terus dijaga kebenarannya, siapa pun presiden sulit memutus mata rantai masalah di provinsi paling timur Indonesia itu. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top