Follow our news chanel

Previous
Next

Komnas HAM RI ungkap alasan enggan terlibat dalam TGPF

Papua
Suasana pertemuan Pansus Kemanusiaan DPR Papua dengan Komnas HAM RI, Jumat (16/10/2020) - Jubi/Arjuna 

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI mengungkapkan enggan terlibat dalam Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF Intan Jaya. Meski diakui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD menemui Komnas HAM sebelum membentuk TGPF.

“Sejak awal kami memang tidak mau masuk dalam TGPF bentukan Menkopolhukam,” kata Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Choirul Anam, saat bertemu Panitia Khusus atau Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Jumat sore, (16/10/2020).

Baca juga : Tak dilibatkan TGPF Intan Jaya bentukan Menteri Mahfud, ini kata Komnas HAM  

Anggota TGPF Polhukam ditembaki di Intan Jaya

Ada TGPF kasus Hitadipa Intan Jaya, lalu Nduga bagaimana?

 

Loading...
;

 

Menurut Choirul, Mahfud MD menanyakan kepada Komnas HAM RI  apakah akan bergabung dengan tim yang akan menginvestigasi kasus kekerasan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.  Namun Komnas HAM menolak dengan alasan sebagai lembaga yang sifatnya independen, dan memiliki undang-undang tersendiri.

“Beliau (Menkopolhukam) menyatakan setuju. Saya juga ikut dalam pertemuan itu. Jadi bukannya [Komnas HAM] tak diajak. Tapi memang ada komunikasi sebelumnya,” kata Choirul menjelaskan.

Menurut Choirul, selain memiliki undang-undang sendiri, Komnas HAM juga bertugas mengontrol instansi penyelenggara pemerintahan, termasuk kementerian yang dipimpin Mahfud MD.

Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Namantus Gwijangge, mengatakan sejak dibentuk TGPF mendapat penolakan dari berbagai kalangan di Papua karena dianggap tak independen.

Ia berharap langkah Komnas HAM dan Pansus Kemanusiaan DPR Papua menginvestigasi kasus penembakan Pdt Zanambani dapat bermuara pada penuntasan kasus.

“Kami mau ini menjadi pintu masuk menyelesaikan masalah di Intan Jaya dan Papua pada umumnya. Keluarga korban juga menginginkan itu,” kata Namantus Gwijangge.

Menurut Namantus, kasus kekerasan di Kabupaten Intan Jaya dan penembakan Pdt Zanambani memang seharusnya dibicarakan secara konferhensip. Ia berharap pihaknya bersinergi dengan Komnas HAM.

“Kasus serupa dengan Pendeta Zanambani pernah terjadi di Mapenduma, Kabupaten Nduga. Di kampung kelahiran saya. Ini baru dua contoh kasus. Yang lainnya banyak sekali. Terus menerus terjadi,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top