HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Kompromi perubahan iklim dan West Papua dominasi pembicaraan PIF

Anak-anak Tuvalu menyambut para pemimpin PIF dengan merendamkan diri di kolam dangkal untuk menyoroti isu perubahan iklim. - RNZI/ Jamie Tahana
Anak-anak Tuvalu menyambut para pemimpin PIF dengan merendamkan diri di kolam dangkal untuk menyoroti isu perubahan iklim. – RNZI/ Jamie Tahana

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Melissa Clarke di Funafuti

Sebagai tuan rumah pertemuan tahunan pemimpin-pemimpin Pasifik tahun ini, Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga telah mendorong isu perubahan iklim sebagai agenda utama, mendesak negara-negara seperti Australia untuk mengambil tindakan yang lebih kuat.

Para pemimpin negara-negara kepulauan kecil ingin Australia sepakat, untuk meningkatkan upayanya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), serta menentukan jadwal yang pasti untuk menghentikan penggunaan batu bara di sektor ketenagalistrikan Australia.

Tetapi dengan Pemerintah Australia mendorong balik, pemimpin-pemimpin Pasifik menetapkan prioritaskan untuk mencapai satu kesepakatan.

“Saya tidak ingin ikut campur dalam urusan dalam negeri di Australia,” kata PM Sopoaga. “Ada banyak yang menekan.”

Tapi ia menekankan perlunya mencapai suatu konsensus. “Kita harus menyelesaikan isu yang mendesak jadi kita tidak bisa berbicara sepanjang hari tanpa menghasilkan apa-apa,” katanya kepada ABC.

Loading...
;

Negara-negara Pasifik berharap mereka dapat membawa pernyataan yang kuat dari hasil pertemuan PIF ini ke Climate Action Forum PBB di New York bulan depan, untuk mendorong pemimpin global lainnya untuk meningkatkan langkah dalam melawan perubahan iklim.

Mereka punya ‘daratan jika mereka mundur… kita tidak punya apa-apa’

Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, juga ingin agar suatu kesepakatan bisa tercapai, tetapi menegaskan pentingnya mengupayakan pernyataan yang kuat.

“Dalam konferensi-konferensi seperti ini kita harus tegas dalam menyampaikan pesan bahwa kita yang akan pertama kali tenggelam, dibandingkan dengan Australia,” tutur Tuilaepa.

“Mereka punya satu daratan luas jika mereka mundur ke dalam… kita tidak punya apa-apa.”

“Sudah seharusnya, pemimpin negara-negara Pasifik harus tegas saat memberikan pendapat mereka, dan mendorong sekeras mungkin pandangan untuk menghentikan perubahan iklim.”

Salah satu tuntutan dari Pasifik adalah agar negara-negara lainnya menyetujui suatu jadwal, untuk menghentikan penggunaan batu bara di sektor pembangkit listrik secara bertahap. Namun Tuilaepa menambahkan bahwa ia mengerti ‘dilema’ yang dihadapi Australia, yang ingin terus menggunakan batu bara yang murah dan melindungi lapangan pekerjaan dan kepentingan usaha-usaha besar.

Baca juga  Yang tersisa di seberang sungai Ajkwa

“Satu tantangan khusus yang dihadapi pemerintah Australia: mereka memiliki banyak bahan bakar minyak, namun mereka dilarang untuk menggunakannya,” katanya.

“Lebih murah bagi mereka untuk menggunakan batu bara, namun kerusakan yang dibawanya bagi atmosfer, bagi dunia, sangat merusak.”

Untuk menghentikan penggunaan batu bara dalam waktu singkat memerlukan “keberanian yang besar oleh pemimpin,” tambahnya.

Tuilaepa menyambut baik komitmen Australia yang berjanji akan memberikan $ 500 juta untuk jangka waktu lima tahun dimulai pada 2020, agar digunakan membantu negara-negara Pasifik dengan energi terbarukan dan proyek ketahanan iklim.

Semua pemimpin-pemimpin yang berada di Tuvalu untuk menghadiri PIF berada dalam retret para pemimpin, dan diharapkan untuk menyelesaikan negosiasi.

Sementara itu, Island Business melaporkan bahwa Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, telah mengkritik enggannya Australia untuk melakukan transisi dari penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil lainnya.

Presiden Heine menyambut baik dukungan dari negara-negara sesama anggota Forum Kepulauan Pasifik – terutama negara anggota Smaller Island States (SIS) – yang telah memastikan bahwa kontaminasi radioaktif ada dalam agenda tahunan mereka.

Indonesia dikritik akibat isu West Papua

Disadur dari Pacnews, Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva telah menyerang konsep regionalisme Pasifik dan pendirian PIF, karena gagal menyelesaikan isu Papua Barat secara damai.

PM Pohiva mengakui masalah ini telah memecah belah 18 negara anggota PIF selama bertahun-tahun, sejak isu ini menjadi agenda pertemuan tahunan itu.

“Apakah regionalisme ini adalah mitos, apakah ini nyata atau berdasarkan dari kenyataan,” ia bertanya kepada para pemimpin selama dialog dengan organisasi masyarakat sipil regional (CSO), Rabu, di Funafuti.

PM Pohiva mengkritik Indonesia – menyatakan bahwa Indonesia memiliki pengaruh yang kuat terhadap beberapa anggota PIF – lalu menyebutkan Fiji, Selandia Baru, dan Papua Nugini.

Baca juga  Masyarakat adat Papua harus diberi akses kelola hutan

Ruangan itu hening ketika Perdana Menteri Tonga menyampaikan intervensinya dalam menanggapi desakan CSO regional, agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia bisa mengunjungi Papua.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil tingkat regional juga meminta Indonesia, untuk segera memulihkan kembali akses wartawan asing di kawasan ini, sehingga masyarakat internasional dapat mengetahui dengan lebih baik situasi terkait HAM yang sedang berlangsung di Papua.

Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi setuju bahwa meskipun pemimpin-pemimpin PIF telah menetapkan posisi mereka selama bertahun-tahun, pelanggaran HAM atas orang-orang Papua tidak berkurang. “Isu ini semakin parah. Kita tidak bisa terus mengabaikan pelanggaran HAM terhadap orang Papua. Sudah saatnya kita meninjau posisi kita.”

Perdana Menteri Papua Nugini belum berkomentar mengenai posisi pemerintahnya dalam masalah ini.

Organisasi masyarakat sipil regional desak pemimpin-pemimpin Pasifik

Gereja-gereja Pasifik dan kelompok-kelompok masyarakat sipil juga telah memperingatkan para pemimpin regional, untuk segera mengambil tindakan terhadap Papua, perempuan dan anak-anak, dan perubahan iklim, menurut liputan Pacnews.

Dalam sebuah pernyataan kepada PIF, CSO-CSO itu mendesak delegasi PBB untuk mengunjungi Papua, untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi di sana dan untuk mendukung pengembaliannya ke daftar Dekolonisasi PBB.

Sekretaris Jenderal Pacific Conference of Churches (PCC), Pendeta James Bhagwan, juga meminta agar moratorium penambangan bawah laut diteruskan. Sentimen yang sama didukung oleh Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, yang dilaporkan Island Business.

Isu-isu ini telah lama diperdebatkan oleh negara-negara PIF, tentang bagaimana mereka mendekati Indonesia, dan penambangan bawah laut, yang bisa menjadi merupakan sumber pendapatan negara-negara Pasifik.

Masalah uji coba nuklir, kepemilikan lautan, dan perawatan khusus untuk kaum difabel yang terpaksa pindah karena dampak perubahan iklim juga disoroti. (ABC News)

Editor : Kristianto Galuwo

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pengumuman Lagu
"Tanah Papua"

Sehubungan dengan akan dilakukannya pendaftaran lagu “Tanah Papua” yang diciptakan oleh Bapak Yance Rumbino pada Direktorat kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk itu disampaikan kepada seluruh pihak masyarakat yang mengklaim sebagai pencipta lagu “Tanah Papua”, diberi kesempatan untuk mengajukan klaim atau sanggahan lagu tersebut.

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa