Follow our news chanel

Previous
Next

Konflik lahan Besipae NTT, emak-emak ditendang pria tegap

Ilustrasi, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Konflik perebutan Hutan Adat Pubabu antara masyarakat adat Besipae dan Provinsi NTT kembali memanas sejak bentrok terakhir pecah pada 18 Agustus lalu. Sebuah video yang ramai beredar di media sosial Twitter beberapa hari lalu menayangkan cuplikan konflik tersebut melibatkan beberapa perempuan oleh seorang laki-laki berbadan tegap, ada pula ibu-ibu yang dipukul hingga pingsan.

“Peristiwa itu terjadi saat Satpol PP bersama preman kembali membongkar rumah warga,” kata Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Muhammad Arman, Jumat (16/10/2020).

Baca juga : Sengketa lahan dikhawatirkan picu konflik horizontal 

Warga adat di Papua menolak perluasan lahan tambang PT Freeport 

Akibat sengketa lahan, PLN tanggung tunggakan Rp1,4 Miliar

Menurut Arman, video itu diambil pada Rabu (14/10/2020) lalu. Sedangkan pembongkaran itu lanjutan proses pembongkaran yang sebelumnya sempat terjadi pada 18 Agustus. “Kala itu aparat gabungan dari polisi dan Satpol PP membongkar paksa tenda dan rumah warga yang tersisa di lokasi sengketa,” kara Arman menambahkan.

Loading...
;

Bentrok kembali terjadi sehari setelahnya, pada Kamis (15/10/2020) lalu. Masyarakat Adat Besipae, kata Arman, diserang oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal dari luar wilayah adat Pubabu-Besipae.  “Jadi menurut kawan-kawan di lapangan, situasi ini sengaja diciptakan oleh pemerintah ‘dipetakonflikkan’ antar masyarakat,” katanya.

Arman menuturkan, konflik perebutan lahan adat Pubabu antara masyarakat adat Besipae dan Pemprov NTT telah dimulai sejak 1982, seiring proyek percontohan intensifikasi Peternakan Besipae (penggemukan sapi) kali pertama dicanangkan Gubernur NTT kala itu.

Proyek itu bekerja sama dengan pemerintah Australia. Untuk merealisasikan proyek, kata dia, Bupati Timor Tengah Selatan kemudian meminta masyarakat di tiga desa, Oe Kam, Mio, Polo, dan Linamnutu untuk menyediakan lahan. Permintaan itu disetujui para tetua adat setempat.

Namun, sebagai syarat, para tetua adat meminta agar rumah-rumah, kebun, dan tanaman milik masyarakat yang berada di sekitar area proyek tetap dikelola masyarakat. Kontrak, ujar Arman, kemudian disetujui dan berjalan selama lima tahun sejak 1982-1987.

Belakangan, saat Pemprov NTT melalui Dinas Peternakan ingin kontrak kembali dilanjutkan, masyarakat adat tegas menolak kontrak peminjaman hutan adat Pubabu itu.

Menurut Arman, mereka yang tergabung dalam Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITAPKK), membuat surat pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Provinsi NTT di instalasi Besipae.

Pada 2013, lanjutnya, penolakan itu berujung pada ambil alih hutan Adat Pubabu oleh pemerintah melalui sertifikat Hak Pakai No.00001 yang terbit tertanggal 19 Maret 2013 untuk memanfaatkan lahan seluas 37,8 meter persegi.

Konflik mulai memanas memasuki penghujung Oktober 2017. Dinas Peternakan didampingi Satpol PP dan polisi membawa surat perintah pengosongan lahan untuk masyarakat Adat Besipae. Hutan Adat Pubabu diklaim sebagai tanah milik pemerintah provinsi.

“David Manisa dan Fans Sae, dua tokoh masyarakat adat Pubabu dipaksa menandatangani surat pernyataan pengosongan lahan. Di bawah ancaman, keduanya tetap menolak,” kata Arman menjelaskan.

Sempat mereda, konflik kembali memanas tiga tahun kemudian atau Mei 2020 lalu. Kedatangan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ke Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan disambut aksi protes oleh warga.

Usai kedatangan Laiskodat, yang didampingi Bupati Timor Tengah Selatan, Epy Tahun, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mulai berkantor di Pubabu. Sejumlah OPD itu antara lain, Badan Aset daerah, Dinas Pertanian, Peternakan, BPBD, hingga aparat Satpol PP dan kepolisian.

Tak lama, pemerintah mulai menghancurkan dan membongkar rumah warga. Kata Arman, setidaknya 30 rumah warga adat Besipae dibongkar selama proses itu. Mereka yang kehilangan rumah, tetap bertahan di lokasi dengan mendirikan tenda di bawah pohon dan mengandalkan sumbangan warga sekitar untuk makan.

“Terjadi intimidasi terhadap warga Masyarakat Adat Besipae yang menolak rumah dibongkar secara paksa. Intimidasi dilakukan oleh oknum polisi pamong praja,” kata Arman menegaskan.

Dalam insiden itu, polisi juga menangkan dua warga adat Besipae. Mereka yakni, Anton Tanu (18) dan Kornelius Numley 64 tahun.

Sedangkan aparat dari Polres Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT)  terus bersiaga setelah konflik perebutan lahan antara masyarakat adat Besipae dan pemerintah setempat kembali memanas dua hari berturut-turut, 14 dan 15 Oktober lalu, di area Hutan Desa Pubabu.

“Sejak kemarin ada sekitar 20-an personel dari polres dan polsek untuk mengantisipasi jangan sampai ada bentrok susulan,” kata Kapolres Timor Tengah Selatan, AKBP Aria Sandy.

Ia menyebut telah menyiagakan setidaknya 20 personel dari polsek dan polres mencegah bentrok susulan tak kembali terjadi. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top