Follow our news chanel

Previous
Next

Konflik lahan di Besipae NTT, tetua adat : pemerintah memecah belah

Ilustrasi, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Salah satu Tetua Adat (amaf) Besipae di Desa Pubabu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Niko Demos Manaoh mengatakan pemerintah daerah ingin memecah belah hubungan antar masyarakat. Pernyataan Niko terkait dengan bentrok akibat penolakan masyarakat terhadap alih fungsi Hutan Adat Pubabu.

“Kami sama-sama orang dari situ, yang datang adalah keluarga kami. Yang menyerang itu jangan melihat itu saja bahwa ini indikasi kami ini ditunggangi, ini kalau menurut saya ini belum pastikan, tapi untuk memecah belah,” kata Niko Jumat (16/10/2020) malam.

Baca juga : Penggusuran lahan proyek sirkuit Mandalika, ini temuan Komnas HAM 

Revisi Otsus tidak boleh hilangkan pasal masyarakat adat dan HAM 

Masyarakat Adat Aisnak adukan LNG Tangguh dan Pemkab Teluk Bintuni ke Gakkum KLHK

Niko menyebut, sejak bentrok kembali memanas pada 14 dan 15 Oktober lalu, hingga kini setidaknya ada 47 rumah warga yang digusur dan dibongkar.

Loading...
;

Bentrok pertama kali terjadi pada 18 Agustus lalu yang mengakibatkan 29 rumah warga dibongkar. Teranyar, 18 rumah kembali dibongkar pada bentrok yang terjadi beberapa hari lalu.

Niko berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT segera mengambil upaya menyelesaikan masalah tersebut. “Masyarakat adat Besipae hanya ingin pengakuan terhadap keberadaan Hutan Adat Pubabu agar dikembalikan ke masyarakat setempat,” kata Niko menambahkan.

Ia meminta pemerintah melaksanakan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar dilakukan pemetaan ulang terhadap Hutan Adat Pubabu. Pemerintah juga harus menghentikan sementara upaya penggunaan lahan dan dilakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Pemerintah ini bahwa masyarakat di situ ingin ada pengakuan terhadap hutan adat kami. Kedua, masyarakat minta supaya Pemerintah Provinsi [NTT] betul jangan ada pembiaran terhadap kasus ini karena ini sejak 2008, karena kami melihat ada unsur pembiaran,” kata Niko menjelaskan.

Konflik yang terjadi di Hutan Adat Pubabu adalah konflik panjang yang bermula sejak 1982 seiring proyek percontohan intensifikasi Peternakan Besipae (penggemukan sapi) kali pertama dicanangkan Gubernur NTT kala itu.

Usai kontrak pinjam lahan itu habis setelah lima tahun, keinginan pemerintah untuk kembali memperpanjang kontrak untuk memanfaatkan lahan di sana mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan itu berujung pada ambil alih hutan Adat Pubabu oleh pemerintah melalui sertifikat Hak Pakai No.00001 yang terbit tertanggal 19 Maret 2013 untuk memanfaatkan lahan seluas 37,8 meter persegi.

Kepala Biro dan Protokol Pemprov NTT, Marius Ardu Jelamu menyebut sejumlah warga yang menyampaikan penolakan terhadap rencana pemerintah adalah masyarakat pendatang di area hutan adat Pubabu.

Sementara, masyarakat adat justru menerima dan mendukung rencana pemerintah yang kembali ingin memanfaatkan lahan tersebut. “Jadi pemilik tanah itu sangat senang karena pemerintah mau mengembangkan potensi di sana. Namun sejumlah orang yang dari dulu tinggal di situ tapi bukan pemilik mereka tidak rela kalau Pemprov mengembangkan lahan itu,” ujar Marius. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top