Follow our news chanel

Previous
Next

Konflik Wamena dalam berita

Warga yang dievakuasi dari Wamena ditampung sementara di Aula Lanud Silas Papare Jayapura - Jubi/Arjuna Pademme.
Konflik Wamena dalam berita 1 i Papua
Warga yang dievakuasi dari Wamena ditampung sementara di Aula Lanud Silas Papare Jayapura – Jubi/Arjuna Pademme.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Timo Marten

Sejak pertengahan Agustus hingga September 2019, Papua dilanda gejolak. Demo dan aksi-aksi terjadi hampir di semua daerah atau kabupaten, seperti, Fakfak, Manokwari, Jayapura, dan beberapa hari terakhir di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Jika kita memantau perkembangan situasi Papua pasca insiden Wamena belakangan ini, baik melalui media massa, maupun melalui media sosial, beragam narasi dan opini beredar. Kita dengan mudah terjebak dalam narasi sentimental dan antipati, bila melihat konflik Wamena dan Papua secara parsial, serta tidak dikaji secara komprehensif.

Celakanya publik mudah digiring pada asumsi dan narasi yang berkembang bahwa konflik yang menewaskan puluhan orang dan mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan korban harta benda itu adalah konflik horizontal.

Narasi “barbar” dan sadistis dibingkai sedemikian rupa. Tengok saja media sosial. Mirisnya media massa juga tergoda menjadi kompor yang menyulut konflik. Penulis tidak sedang menjadi hakim bagi media massa. Pada ulasan ini, penulis menawarkan berbagai solusi bagaimana seharusnya media massa memberitakan konflik Wamena dan Papua umumnya.

Sejarah konflik Wamena

Loading...
;

Konflik yang mengakibatkan pertumpahan darah, gelombang pengungsian ribuan orang, dan korban harta benda itu, dipicu dugaan rasisme salah satu oknum guru.

Dugaan rasisme oknum guru pada salah satu sekolah terjadi dua hari sebelum 23 September 2019. Rasisme itu menuai protes sejumlah siswa hingga mereka turun ke jalan. Demo atau unjuk rasa kemudian meledak hingga nyawa tak berdosa menjadi korban.

Meski polisi membantah adanya rasisme oknum guru, dan itu merupakan informasi hoaks, toh konflik sudah meledak hingga lidah-lidah api melumat dan melahap sejumlah bangunan, dan amarah tak terkendali mengakibatkan nyawa melayang.

Kita, tentu saja, menghargai kerja keras institusi kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas. Bukan lantas menuding kelompok bersenjata tanpa pembuktian hukum. Harapan masyarakat ada pada polisi untuk menciptakan keamanan dan keadilan.

Bila dirunut ke belakang, konflik Wamena dipicu satu hal, yakni rasisme. Tindakan rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa dan orang Papua adalah pemantik bagi solidaritas antarwarga Papua sejak 19 Agustus 2019.

Wamena dalam berita

Meski Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa konflik Wamena bukan konflik horizontal atau antaretnis dan dugaan kuat pada kelompok bersenjata yang turun gunung, toh media massa lebih dulu menggorengnya. Konflik Wamena “sukses” membuat media massa di Indonesia membingkai beritanya melalui narasi-narasi dan diksi “dari luar” yang tersiar.

Potensi ketidakadilan media massa dengan hanya membesarkan atau secara gamblang menyebut suku-suku tertentu, tidak mustahil menimbulkan kebencian. Misalnya, pendatang dibunuh, korban dibakar secara sadis, suku A dan B, dan C dibunuh, pengungsian besar-besaran suku A, dan masih banyak diksi lainnya.

Tanpa bermaksud melukai pihak-pihak terdampak, faktanya di daerah konflik semua masyarakat–tanpa memandang suku A, B, C, dst–menjadi “korban” dan karenanya harus mengungsi.

Pada contoh lain, berita kematian dokter yang mengabdi di Tolikara yang terjebak dalam kerusuhan Wamena, dokter Soeko Marsetiyo. Kematian beliau dinarasikan secara sadis: dibakar.

Pemberitaan jawapos.com, 27 September 2019, pukul 16 53.41 WIB berjudul “Kerusuhan di Wamena: 32 Meninggal, Mobil Dihadang, Dokter Dibakar”. Dalam berita tersebut, Jawa Pos mengutip temuan Komnas HAM Papua.

Dua hari kemudian, berita itu dikutip liputan6.com pada 29 September 2019, pukul 07:24 WIB berjudul “Rekan Dibakar Massa di Wamena, Dokter di Papua Minta Pulang”.

Beberapa waktu kemudian kematian dr. Soeko diklarifikasi dokter Sumule seperti diberitakan Jubi.co.id pada 30 September 2019, pukul 7:23 pm berjudul “Tidak benar dokter yang meninggal dalam kerusuhan Wamena karena dibakar massa”. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Silvanus Sumule mengatakan bahwa sesuai hasil autopsi, almarhum meninggal akibat trauma benda tajam.

Klarifikasi dr. Sumule di Jubi kemudian dikutip suara.com, 30 September 2019, pukul 20:10 WIB berjudul “Dokter Soeko Tewas Dibakar Massa saat Kerusuhan Wamena? Hoaks!”.

Apa jadinya narasi “korban dibakar” jika tidak segera di-counter? Sadar atau tidak, cepat atau lambat, narasi “korban dibakar” justru menimbulkan sentimen dan antipati terhadap etnis-etnis tertentu; dalam hal ini orang Papua sebagai lokus konflik.

Sudah sepatutnya media massa mematuhi Kode Etik Jurnalistik, dengan tidak memunculkan narasi “suku A dan B” atau kelompok etnis tertentu, dan lain-lain, sebagaimana disuarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Atmakusumah (2012) melalui artikelnya “Fairness dalam Peliputan” dalam Iskandar dan Atmakusumah (edit.), “Panduan Praktis Jurnalistik Praktis Mendalami Penulisan Berita dan Feature, Memahami Etika Pers” menyebutkan bagaimana keberimbangan dimainkan dan media perlu memberikan ruang kritis bagi khalayak. Bahwa tanpa counter statement dari pihak tertuduh, media meremehkan daya kritis khalayak atau pembaca.

Dia mencontohkan peristiwa 24 September 1999 seperti diberitakan oleh Media Indonesia dan Republika yang dikutip dari Antara tentang milisi Timor Lorosae pro-Indonesia, yang diguyur bensin dan dibakar sampai mati oleh pasukan PBB dari Australia di dermaga pelabuhan Dili (hlm.342). Pemberitaan seperti ini dianggap tidak adil dan nonsense, sebab hanya mengutip pernyataan salah satu pihak–dalam hal ini pemimpin Pasukan Pejuang Integrasi Mahadoni.

Narasi berita dua puluh tahun lalu di Timor Leste dan konflik Wamena, terutama dalam kasus dokter Soeko dan milisi tadi hampir sama.

Jurnalisme damai vs jurnalisme etnografi

Jika kita membaca kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kita lantas menemukan sejumlah akar konflik di Tanah Papua, dan oleh karenanya segera dilakukan dialog–sebagaimana tawaran Jaringan Damai Papua atau JDP, tidak kurang dari sepuluh tahun terakhir–meski hingga kini belum dilaksanakan. Empat akar konflik Papua menurut LIPI adalah kegagalan pembangunan, diskriminasi dan marjinalisasi, kekerasan negara dan pelanggaran HAM, dan sejarah dan status politik Papua. Konflik Wamena adalah satu dari sejumlah masalah di Tanah Papua.

Lalu bagaimana media massa dengan bijak memberitakannya? Naif dan tentu tidak adil jika media massa hanya menyoroti konflik Wamena, dengan menitikberatkan pada gelombang pengungsiaan dan korban lainnya.

Faktanya, Papua bukan hanya Wamena yang eskalasi konfliknya meledak belakangan ini. Di saat yang sama sejumlah daerah–sebut saja Nduga, Puncak, Deiyai, dan Jayapura juga mengalami hal yang  sama.

Saat Wamena bergejolak, saat yang sama Jayapura juga “mendidih”. Tiga mahasiswa dan satu tentara tewas dalam kejadian di Ekspo-Waena, Distrik Heram, 23 September 2019. Publik, terutama media massa, juga diajak untuk sejenak tengok ke pengungsi Nduga, korban Deiyai, dan Puncak.

Artinya, rasa empati tidak cukup pada kasus tertentu atau konflik Wamena.

Media massa adalah sarana yang strategis untuk memainkan agenda setting dalam mengagas perdamaian dan kesejukan melalui jurnalisme. Meminjam Franz Magnis Suseno dalam “Kuasa dan Moral”, media sebagai pasar ide memainkan peran penting, untuk bersuara pada pemerintah sebagai salah alat kontrol–sebagaimana salah satu peran media massa selain fungsi informasi, edukasi, dan hiburan.

Kecuali itu, gagasan jurnalisme damai yang ditawarkan John Galtung (Syahputra, 2006) dan jurnalisme etnografi dalam konflik Wamena dan Papua adalah suatu keniscayaan. F.X. Lilik Dwi Mardjianto, Ketua Program Studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara (Kompas, 13 Agustus 2016) dalam artikelnya “Ethnographic Journalism, Ketika Wartawan dan Ilmuwan Menjadi Satu Tubuh” menulis bagaimana jurnalisne baru dan etnografi dipertemukan, sebagaimana kajian lembaga penelitian di New York University, Institute for Public Knowledge (IPK).

Perpaduan jurnalisme dan etnografi merupakan sebuah teknik peleburan dan observasi. Ted Cover kemudian mengabadikan jurnalisme seperti ini dalam Newjack usai meliput penjara Sing Sing, New York, Amerika Serikat.

Dengan gaya bertutur dan narasi yang mendalam, jurnalisme etnografi berupaya menggugat objektivitas, angle, skeptisisme, dan jangka waktu liputan (ketergesaan), dengan teknik melebur dan observasi. Kemudian melahirkan apa yang disebut empati.

Jurnalisme etnografi a.k.a jurnalisme baru a.k.a. jurnalisme empati adalah sebuah kemustahilan mengingat topografi Papua yang berbukit-bukit, gunung, dan akses yang serba sulit, serta intensitas konflik yang sedang mendidih. “Mereka yang percaya bahwa jurnalisme harus memiliki angle, bersifat obyektif, singkat, dan cepat, tentu akan menolak ethnographic journalism,” tulis Mardjianto.

Meski demikian, tidak berarti tidak ada alternatif dan tawaran solutif. Sebut saja trend jurnalisme damai. Jurnalisme damai (peace journalism) yang familiar di kalangan media massa. Ini mengandaikan ketiadaan kepentingan lain selain jurnalis dan media menjadi pendamai melalui pemberitaan.

Jurnalis harus memelopori perdamaian pihak-pihak yang bertikai dengan sense of humanity dan hati nurani, serta tidak memperparah konflik dengan narasi-narasi barbarian dan sadistis. Iswandi Syahputra (2006) dalam bukunya “Jurnalisme Damai Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik” menulis, bahwa jurnalisme damai berusaha mengurangi celah antara pihak-pihak yang bertikai dengan tidak mengulangi fakta yang memperparah konflik (hlm 89-90). (*)

Penulis adalah jurnalis Koran Jubi dan Jubi.co.id

Editor: Angela Flassy

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top