Follow our news chanel

Konsultasi publik jadi ajang penyampaian aspirasi masyarakat ke legislator Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Konsultasi publik terhadap Raperdasus pelaksanaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Pemprov Papua, Raperdasus masyarakat adat di Provinsi Papua, dan Raperdasi penyelenggaraan keagamaan yang digelar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (22/10/2018), tidak hanya dijadikan masyarakat ajang memberikan tanggapan dan saran terhadap Raperdasi (Raperdasus) yang kini dibahas DPR Papua, juga dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada para legislator Papua.

Salah seorang tokoh perempuan Jayawijaya, Yosepina Hubi di hadapan Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius W Mimin, Wakil Ketua Bapemperda, Emus Gwijangge dan Anggota Bapemperda, Arnold Walilo mengatakan, hingga kini masyarakat asli Jayawijaya resah lantaran batas-batas wilayah hak ulayat dan pemerintah belum diperjelas. 

Selain itu menurutnya, kejadian bentrok antara warga yang beberapa kali terjadi di Kota Wamena, ibu kota Jayawijaya bukan dilakukan oleh masyarakat asli setempat, namun warga dari kabupaten lain.

"Bahkan ada bupati yang menyuruh masyarakatnya perang di Wamena. Di Wamena ini bukan masyarakat Wamena yang bikin resah, tapi masyarakat dari kabupaten lain," kata Hubi. 

Ia juga menyoroti hak-hak masyarakat adat Jayawijaya yang menurutnya, sudah hilang dalam kebijakan pemerintah.

"Masyarakat adat Jayawijaya dipersulit, sedangkan orang dari luar dibuatkan rumah. Ini ada perbedaan yang menimbulkan kecemburuan. Dalam penerbitan KTP elektronik, orang dari luar yang baru datang gampang dapat KTP," ujarnya. 

Loading...
;

Menanggapi aspirasi itu, Emus Gwijangge yang merupakan legislator perwakilan Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah dan Lanny Jaya mengatakan, salah satu poin yang ia dapat dapat konsultasi publik tersebut yakni kekhawatiran masyarakat Jayawijaya terkait kondisi di daerahnya. 

"Saran saya, bupati terpilih harus mengakomidir anak-anak asli Jayawijaya dalam pembangunan. Kami harap Asisten I Setda Jayawijaya yang kini hadir dan OPD harus menyampaikannya," kata Emus Gwijangge.

Selain itu katanya, bupati terpilih dalam penyusunan OPD harus mengutamakan anak asli setempat, sesuai golongan kepangkatan dan kemampuan mereka, begitu juga dalam setiap kebijakan publik lainnya.  

"Untuk masalah perselisihan antarwarga yang beberapa kali terjadi di Jayawijaya, ini juga karena kabupaten ini pintu masuk sehingga sering ada masalah di kabupaten lain di bawa ke Jayawijaya," ujarnya.

Sementara Asisten I Setda Jayawijaya, Tinggal Wusono yang hadir dalam konsultasi publik itu berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan di kabupaten tersebut terkait berbagai aspirasi masyarakat tersebut.

"Berbagai saran dan masukan untuk Pemkab Jayawijaya, saya akan sampaikan ketika ada pertemuan (rapat) dengan pimpinan," kata  Tinggal Wusono. (*) 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top