Kontraktor OAP Papua Barat minta Mandacan evaluasi kinerja OPD

Papua
Puluhan kontraktor OAP dari 34 asosiasi lokal menggelar aksi secara terbatas dengan menancap pamflet berisi seruan protes di halaman kantor Gubernur Papua Barat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa) 

Papua No.1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) dari 34 asosiasi lokal di provinsi Papua Barat, meminta Gubernur Dominggus Mandacan, melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah di provinsi itu dalam mengimplementasikan Perpres 17 Tahun 2019.

“Kami [kontraktor OAP], menilai bahwa perjuangan Gubernur Dominggus Mandacan untuk pembinaan kontraktor OAP di provinsi ini terhambat sistem kerja yang berbelit-belit,” ujar Alex Wonggor Ketua Himpunan Pengusaha Muda Arfak, di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (9/7/2021).

Alex Wonggor mengatakan bahwa semula,  Gubernur Papua Barat telah menginstruksikan 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar paket pekerjaan [khusus]  Penunjukan Langsung (PL) bagi kontraktor OAP diproses melalui satu pintu pada Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

“Instruksi Gubernur sudah jelas, bahwa paket PL untuk kontraktor OAP melalui satu pintu di ULP biro Perlengkapan. Tapi hingga bulan Juli ini, satupun dari 48 OPD belum menyerahkan data paket pekerjaan ke ULP,” kata Wonggor.

Dia mengungkap bahwa ada sekitar 10 OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat yang diketahui melangkahi instruksi Gubernur Papua Barat, dengan menyediakan paket pekerjaan kepada oknum-oknum kontraktor tertentu tanpa melalui ULP [sesuai instruksi Gubernur].

“Sekitar 10 OPD sudah punya kontraktor yang disiapkan untuk mengerjakan paket pekerjaan di OPD itu. Bagian inilah yang kami  minta ketegasan Gubernur,” kata Wonggor lagi.

Selanjutnya, Yan Soindemi salah satu kontraktor asli Papua berharap instruksi Gubernur Papua Barat perlu lebih ditegaskan dalam sebuah regulasi hukum sehingga mengikat.

Loading...
;

“Kalau instruksi Gubernur Papua Barat tidak dilaksanakan, maka sebagai  implementasi Perpres 17 Tahun 2019 kami minta payung hukum yang tegas lewat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kontraktor OAP di provinsi ini,” kata Yan.

Senada, Melky Iba, asosiasi kontraktor Arfak  mendesak adanya kejelasan waktu pembagian paket PL setelah masa PPKM berakhir 20 Juli 2021 mendatang. Dia juga meminta ketegasan Gubernur untuk beri sanksi kepada pimpinan OPD yang tidak melaksanakan instruksi Gubernur.

“Kami hanya minta kepastian waktu pembagian paket PL karena waktu kerja sudah semakin singkat. Selanjutnya bagi kepala OPD yang melanggar instruksi Gubernur supaya diganti, karena tidak bisa menjalankan perintah atasan,” tukasnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top